Jayapura, Jubi – Selama 20 tahun, aktivis Papua Barat, Paula Makabory belum pernah menginjakkan kaki di tanah leluhurnya. Keluarganya masih tinggal di Papua Barat, tetapi dia belum bertemu mereka sejak dia pergi pada tahun 2006.
Berbicara kepada Pacific Waves dari Melbourne, Makabory mengatakan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dirinya mencoba untuk kembali, sebagaimana dikutip Jubi dari laman RNZ Pasifik, Senin (7/9/2026).
Saat para pemimpin Pasifik mendesak Jakarta untuk mengizinkan kunjungan komisioner hak asasi manusia PBB yang telah lama ditunggu-tunggu ke Papua Barat, Makabory yang merupakan anggota eksekutif Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) mengatakan, para pemimpin perlu memberikan tekanan lebih besar kepada Indonesia.
Pada 2019, para pemimpin Pasifik meminta Indonesia untuk mengizinkan tim dari kantor hak asasi manusia PBB mengunjungi Papua Barat untuk melakukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Tujuh tahun kemudian, permintaan kunjungan tersebut belum membuahkan hasil. Namun tahun ini, selama pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik di Palau, Kelompok Pelopor Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG) menyatakan bahwa jika Indonesia tidak mengizinkan kunjungan tersebut, mereka akan meninjau kembali status keanggotaan asosiasinya dalam pertemuan puncak mereka tahun 2027 .
Dalam pernyataan yang dikirim ke RNZ Pacific , juru bicara kedutaan besar Indonesia di Selandia Baru mengatakan bahwa belum ada diskusi mengenai peninjauan keanggotaan mereka di MSG. Mereka juga menyatakan bahwa kunjungan PBB berjalan sesuai rencana.
Makabory mengatakan, ia akan percaya kunjungan itu terjadi ketika Indonesia menepati komitmennya.
“Saya pikir ini akan menjadi kabar baik jika benar-benar ditindaklanjuti, karena sudah beberapa tahun Indonesia masih belum berdialog atau bahkan mengundang komisioner hak asasi manusia PBB, atau kantornya untuk mengunjungi Papua Barat guna melakukan investigasi independen,” kata Paula Makabory.
Makabory mengatakan bahwa perdana menteri Fiji dan Papua Nugini perlu menegosiasikan jadwal yang pasti dengan Indonesia untuk kunjungan tersebut, jika tidak, Indonesia “tidak akan pernah membuka pintu”.
Menurut, Makabory situasi di Papua Barat semakin memburuk, dengan masalah kemanusiaan dan lingkungan yang mencapai titik krisis.
Katanya, ada lebih dari 125.000 penduduk asli Papua yang mengungsi di beberapa kabupaten, termasuk Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Maybrat, Teluk Bintuni, Kepulauan Yapen dan Tambrauw. Pengungsian tersebut, katanya, merupakan akibat dari operasi militer , pemboman udara, dan konflik bersenjata.
Terdapat lebih dari 80.000 pasukan keamanan Indonesia yang beroperasi di Papua Barat, yang menurut Makabory bertanggung jawab atas eksekusi di luar hukum, penembakan warga sipil, dan mengganggu demonstrasi damai.
Makabory juga menyampaikan kekhawatiran tentang perluasan kawasan industri makanan dan operasi pertambangan Merauke, dengan mengatakan bahwa hal tersebut menghancurkan tanah adat dan berkontribusi pada penggundulan hutan serta kerusakan lingkungan.
Selain kantor hak asasi manusia PBB kata Makabory, Indonesia perlu mengizinkan kelompok internasional lainnya, seperti pekerja kemanusiaan dan jurnalis asing, untuk masuk, kata Makabory.
Dia menambahkan bahwa hal ini hanya bisa terjadi jika MSG menggunakan pengaruhnya terhadap Indonesia daripada menandatangani kesepakatan.
“Saya pikir negara-negara atau para pemimpin MSG sebagai penjaga kawasan kita, mereka perlu berdiri teguh. Mereka perlu menyadari bahwa Papua Barat adalah bagian dari Melanesia, dan mereka perlu melindungi sesama mereka.”
Menurut Makabory, peninjauan kembali keanggotaan asosiasi Indonesia pada tahun 2027 dengan syarat tidak ada kunjungan yang terjadi tidaklah cukup kuat. Ia mengatakan MSG seharusnya mengambil langkah lebih jauh dan menangguhkan keanggotaan Indonesia.
Meskipun dilarang kembali ke Papua Barat, Makabory mengatakan kepada Pacific Waves bahwa itu adalah tanah kelahirannya dan tidak ada yang bisa menandinginya.
Ia mengatakan, percaya bahwa semangat persaudaraan Melanesia dan penduduk pulau Pasifik akan menuntun ke jalan yang akan menyelamatkan Papua Barat. (*)
Discussion about this post