Jayapura, Jubi — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Raya, Provinsi Papua menjajaki kerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur untuk mengembangkan potensi pertanian dan perikanan melalui program kedaulatan pangan dan energi.
Kerja sama itu direncanakan melibatkan masyarakat hingga tingkat kampung sebagai penerima manfaat da bagian dari pelaksanaan program.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Mamberamo Raya, Franky G. Lilihata mengatakan, pembahasan bersama PT Palma Pertiwi Makmur menjadi tahap awal untuk menentukan skema kerja sama, mengidentifikasi kawasan yang berpotensi dikembangkan, serta memetakan potensi daerah.
Katanya, secara umum, pihaknya sedang menjajaki skema awaldari penentuan kawasan yang sudah ada.
“Kemudian, kami melihat potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Mamberamo Raya,” kata Franky Lilihata dalam pertemuan bersama pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat di kawasan Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, pengembangan program tidak boleh hanya melibatkan perusahaan dan pemerintah daerah.
Masyarakat pun harus dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Ia mengatakan, setelah pembahasan dengan PT Palma Pertiwi Makmur, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program yang direncanakan, termasuk pelaksanaannya hingga tingkat kampung.
Franky mengatakan, pertanian dan perikanan menjadi dua sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Mamberamo Raya.
Kedua sektor itu diharapkan menjadi prioritas dalam mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Ia pun menegaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi salah satu hal penting sebelum kerja sama dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Menurutnya, persetujuan yang disampaikan sejumlah perwakilan masyarakat dalam pertemuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pendekatan yang lebih luas di lapangan.
“Kami tidak bisa langsung menyebutkan bahwa yang hadir ini sudah mewakili seluruh masyarakat. Tentunya, kondisi di lapangan bisa berbeda. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai program ini,” ujarnya.
Pemerintah daerah lanjut Franky, menyambut baik peluang investasi tersebut karena ruang fiskal Kabupaten Mamberamo Raya masih terbatas untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Katanya, kapasitas fiskal daerah sekitar Rp700 miliar, sementara belanja untuk program dan kegiatan pembangunan sekitar Rp100 miliar.
Investasi pun diharapkan dapat membantu mendorong pengembangan potensi daerah dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto mengatakan, pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya untuk mempersiapkan pelaksanaan program kedaulatan pangan dan energi di daerah tersebut.
Ia menjelaskan, pertemuan itu menjadi bagian dari tahapan persiapan sebelum program dilaksanakan.
Karena masyarakat merupakan pihak yang akan menerima manfaat, keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Menurut Mardianto, pengembangan kawasan pangan juga membutuhkan dukungan infrastruktur.
Katanya, kebutuhan infrastruktur akan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pelaksanaan program sesuai kebutuhan kawasan yang dikembangkan.
“Mereka adalah penerima manfaat sekaligus bagian dari program itu. Mereka sebagai pemilik program, sedangkan perusahaan menjadi mitra. Fungsi kami sebagai agregator dan offtaker dalam program kedaulatan pangan dan energi,” kata Mardianto.
Mardianto mengatakan, program kedaulatan pangan dan energi merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan berbagai pihak, serta berharap pelaksanaannya dapat berjalan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan daerah.
Terkait pembiayaan lanjut Mardianto, perusahaan menggunakan skema kerja sama dengan Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya melalui program subloan atau pinjaman lanjutan.
Katanya, skema pembiayaan tersebut dirancang agar pelaksanaan program tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mardianto mengatakan, besaran pembiayaan untuk setiap kabupaten akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Karenanya, penentuan anggaran untuk Kabupaten Mamberamo Raya masih memerlukan kajian berdasarkan kebutuhan program yang akan dilaksanakan.
Katanya, kerja sama tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan persiapan. Penentuan kawasan, skema pelaksanaan, kebutuhan infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian penting sebelum program dijalankan di Kabupaten Mamberamo Raya. (*)
Discussion about this post