Merauke, Jubi – Pemerintah Kabupaten Merauke, Papua Selatan menyiapkan kerja sama antardaerah untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai yang mencapai Rp150.000 per kilogram.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah menjajaki pasokan dari Jayapura, Papua, dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Mewakili Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Merauke, Martha Bayu mengatakan, kerja sama dengan Pemerintah Kota Jayapura ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.
Selanjutnya, kesepakatan tersebut akan ditandatangani Wali Kota Jayapura dan Bupati Merauke.
“Kami berharap ketika harga cabai di Merauke tinggi karena pasokan berkurang, kita bisa memperoleh tambahan pasokan dari Jayapura. Namun, kalau Jayapura juga mengalami kekurangan pasokan, tentu kita perlu mencari alternatif dari daerah lain,” kata Martha di Merauke, Kamis (15/10/2026).
Menurut Martha, berdasarkan pengecekan di lapangan, Jayapura juga masih mendatangkan cabai dari luar daerah, termasuk Surabaya.
Kondisi itu menjadi tantangan dalam upaya menjadikan Jayapura sebagai sumber alternatif pasokan cabai bagi Merauke.
Selain Jayapura, TPID Merauke telah melakukan pengecekan ke Makassar untuk melihat peluang mendatangkan cabai.
Namun, rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan karena pemerintah daerah perlu memastikan adanya pihak ketiga atau offtaker yang bersedia mengambil dan mendistribusikan komoditas tersebut.
Pemerintah daerah juga berharap kerja sama antardaerah dapat membuka peluang pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari Bank Indonesia untuk membantu menekan biaya pengiriman komoditas pangan dari luar daerah.
Upaya mencari tambahan pasokan itu dilakukan di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan, terutama sayur-mayur dan cabai, yang dipengaruhi kondisi musim kemarau.
Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Merauke menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) selama dua hari, 15–16 Oktober 2026, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui TPID Kabupaten Merauke tersebut melibatkan sekitar tujuh distributor pangan, 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok binaan Dinas Perikanan.
Petani Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok wanita tani juga berpartisipasi dengan menjual hasil pertanian dan produk pangan lainnya.
Martha mengatakan, gerakan pangan murah merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga keterjangkauan harga di tengah fluktuasi sejumlah komoditas.
“Kami melihat ada beberapa produk pangan yang mengalami fluktuasi kenaikan harga. Melalui gerakan pangan murah ini, kami berharap ketersediaan produk pangan dapat terjaga dan masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan Bank Papua melalui subsidi harga untuk sejumlah komoditas pangan.
TPID Merauke berharap upaya memperkuat pasokan dan distribusi pangan dapat terus dilakukan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru ketika permintaan masyarakat terhadap sejumlah bahan pangan berpotensi meningkat. (*)
Discussion about this post