Sentani, Jubi — Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua melengkapi dokumen evaluasi kerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur, sebelum kerja sama tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kerja sama itu mencakup sejumlah sektor, antara lain infrastruktur, pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan, dan pendidikan.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan dokumen evaluasi yang diserahkan pihak perusahaan akan dilengkapi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum dikembalikan kepada perusahaan untuk ditindaklanjuti.
“Dari PT Palma sudah menyerahkan dokumen evaluasi yang harus kita lengkapi. Pemerintah daerah melalui dinas terkait akan melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Setelah semuanya jelas, kita akan mengembalikannya kepada PT Palma,” kata Yunus Wonda di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan dan kerja sama yang sebelumnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan PT Palma Pertiwi Makmur di Jakarta.
Menurut Wonda, proses kerja sama itu masih membutuhkan waktu karena seluruh persyaratan administrasi dan evaluasi harus diselesaikan terlebih dahulu.
Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, kedua pihak akan melanjutkan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana uji coba program di 10 kampung sebagai percontohan setelah tahapan persiapan dan persyaratan kerja sama diselesaikan.
Ia menegaskan, kerja sama itu tidak dimaksudkan untuk mengambil alih atau menjual tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.
“PT Palma hadir bukan untuk mengambil semua hak-hak ulayat. Tidak ada rencana untuk menjual tanah masyarakat atau menarik tanah-tanah masyarakat,” ujarnya.
Wonda meminta masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai dokumen dan ruang lingkup kerja sama sebelum menarik kesimpulan.
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber pembangunan dan peluang investasi untuk menjaga perekonomian daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Wonda, pemerintah daerah perlu proaktif dan inovatif dalam mencari peluang yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Jayapura. Namun, ia menegaskan proses kerja sama masih berjalan dan belum dapat dianggap selesai.
“Ini tidak langsung besok semua selesai. Prosesnya masih panjang. Dokumen yang diserahkan harus diperbaiki dan dilengkapi sampai seluruh persyaratan terpenuhi,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto, mengatakan, ruang lingkup kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura mencakup pembangunan infrastruktur, pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan, dan pendidikan.
Ia menjelaskan, program tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, terutama penguatan kedaulatan pangan dan energi, dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat di tingkat kampung.
Menurut Mardianto, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan produksi dan konektivitas antarwilayah, menjadi bagian penting untuk menunjang kegiatan pertanian dan sektor produktif lainnya.
Ia mengatakan, perusahaan tidak dapat bekerja sendiri dalam pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan pemerintah, koperasi, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar program dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kita tidak pernah berpikir Palma menang atau tidak. Tetapi saat kita bersama-sama melaksanakan program itu, Indonesia yang menang,” kata Mardianto.
Katanya, perusahaan akan mengikuti seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebelum menjalankan program kerja sama tersebut.
Mardianto mengatakan, salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah Program Energi Desa. Program itu direncanakan mencakup penyediaan sarana pengisian bahan bakar minyak untuk mendukung kegiatan masyarakat di kampung.
Menurutnya, ketersediaan energi diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan, terutama sektor pertanian dan pengembangan pangan yang membutuhkan dukungan logistik serta infrastruktur.
“Program yang sudah kita siapkan adalah Program Energi Desa. Sekarang kami sedang mempersiapkan bagaimana logistik dan sarana pengisian bahan bakar dapat tersedia di desa,” ujarnya.
Program tersebut lajut Mardianto, direncanakan melibatkan Kementerian Desa dan bekerja sama dengan Pertamina.
Namun, pelaksanaannya masih dalam tahap persiapan dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Mardianto juga belum menjelaskan secara terperinci jumlah titik pengisian bahan bakar yang akan dibangun di Kabupaten Jayapura.
Katanya, rencana penyediaan sarana tersebut akan dibahas lebih lanjut sesuai tahapan program. Kolaborasi pemerintah dan sektor usaha diharapkan dapat mendukung pembangunan dari kampung, khususnya melalui penguatan infrastruktur, ketersediaan energi, dan pengembangan sektor pangan. (*)
Discussion about this post