Jayapura, Jubi – Masyarakat adat Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua meletakkan batu pertama Sekolah Budaya, Sabtu (24/10/2026). Langkah ini diambil karena bahasa ibu masyarakat Tepera mulai tidak lagi dikuasai anak-anak kampung.
Peletakan batu pertama dilakukan oleh Kepala Kampung sekaligus Ondowapi Yongsu Desoyo Melkisedek Tablaseray, tetua adat Melkias Derek Ovide, dan Dekan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, Universitas Ottow Geissler Papua, Efraim Mangaluk.
Prosesi berlangsung di lahan yang disiapkan warga di bagian bawah kampung, dekat jalan, seusai diskusi kelompok terarah (FGD) yang dihadiri tokoh adat, para pemuda, dan para mama Kampung Yongsu Desoyo.
Kegiatan ini merupakan tahap kedua pendampingan UOGP di Yongsu Desoyo melalui dukungan kemitraan The Samdhana Institute. Tim UOGP telah meneliti pengetahuan lokal dan praktik konservasi adat di kampung tersebut pada 2025.
Dari penelitian itu tim menemukan anak-anak mulai tidak memahami bahasa ibu, padahal kampung ini relatif sulit dijangkau transportasi.
Menurut Efraim Mangaluk, hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan tentang alam. Sebab, dalam bahasa ada ilmu, termasuk ilmu pelestarian alam.
“Kuncinya ada di bahasa. Kalau bahasa ini tergerus, bahkan hilang, jangan heran suatu saat kita tidak lagi mengerti tentang alam kita sendiri,” kata Efraim Mangaluk, Selasa (27/10/2026).
Katanya, tanpa penguasaan bahasa dan pengetahuan adat, masyarakat akan sulit bersikap tegas ketika pihak luar datang dengan niat yang tidak baik terhadap tanah dan hutan mereka.
“Waktu terbaik adalah sekarang. Saatnya kita bergerak membangun strategi yang menguatkan fondasi adat Kampung Yongsu Desoyo dari setiap ancaman,” ujar Efraim.
UOGP sengaja memakai istilah pengembangan, bukan pendirian, karena menurut para tetua adat, upaya serupa pernah dirintis di kampung itu sebelumnya.
Sebelum diskusi dimulai, Efraim menyerahkan secara resmi hasil penelitian tahap pertama kepada pemerintah kampung dan tokoh adat.
Dokumen itu memuat artikel ilmiah berjudul Dekolonisasi Ekonomi dan Konservasi Hutan Berbasis Adat dalam Kosmologi Ekologis Masyarakat Tepera di Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura, yang terbit di Jurnal Noken Volume 12 Nomor 1, Juni 2026.
Turut diserahkan laporan kegiatan selama satu tahun terakhir dan artikel pengabdian kepada masyarakat.
“Dalam dokumen ini termuat kearifan lokal yang kita gali dalam konteks konservasi. Alam di kampung ini masih terpelihara sampai sekarang, dan itu bukti betapa kuatnya ilmu yang diwariskan leluhur,” ujarnya.
Efraim menyebut penyerahan ini sebagai bentuk tanggung jawab UOGP kepada aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan anak-anak Yongsu Desoyo.
Ondowapi Yongsu Desoyo Melkisedek Tablaseray menerima dokumen itu atas nama masyarakat. “Buku ini menjadi pegangan untuk kita melanjutkan perjalanan,” katanya.
Saat membuka pertemuan, Melkisedek menegaskan masyarakat tidak punya alasan menolak program ini.
“Kalau kita tolak, sama saja kita tolak bahasa. Hari ini kita putuskan untuk terima,” kata Melkisedek Tablaseray.
Ia mengingatkan, orang yang tidak lagi menguasai bahasa akan sulit membuktikan dirinya sebagai orang asli kampung
Koordinator kegiatan, Paulus Mandibondibo menjelaskan, sekolah budaya dirancang sebagai lembaga informal berbasis kelompok masyarakat, bukan sekolah formal. UOGP telah menyiapkan peta jalan pendampingan hingga 2030.
“Kami sebagai akademisi tidak punya banyak kepentingan. Tugas kami hanya mendampingi masyarakat dan menjadi fasilitator,” kata Paulus Mandibondibo.
Materi yang akan digali meliputi sejarah kampung lama dan kampung baru, cerita rakyat, tradisi yang mulai jarang dilakukan, istilah bahasa untuk ruang darat, hutan, dan laut, nama-nama jenis pohon, hingga peran perempuan dan pemuda dalam pewarisan budaya.
Hasilnya akan diolah menjadi modul, bahan muatan lokal untuk sekolah formal, buku sejarah kampung, dan kamus bahasa.
Mandibondibo menegaskan setiap materi akan diperiksa oleh tetua yang fasih sebelum dicetak.
“Bahasa ini sangat sensitif. Sebelum terbit, kita saring dulu. Bapak-bapak yang mengerti bahasa yang lihat dulu,” ujarnya.
Katanya, sekolah budaya kelak dapat menjadi penggerak ekonomi kampung melalui wisata budaya, termasuk lewat rencana pembangunan galeri berkonsep rumah adat bersama mitra UOGP.
Sementara itu, Miryam Mindey, salah seorang mama, menyebut lagu sekolah Minggu berbahasa daerah yang diajarkan di sekolah diduga mengandung kesalahan ucapan, tetapi warga ragu menegur guru.
Tetua adat Soleman Tablaseray juga meminta materi memakai bahasa asli Yongsu Desoyo dan tidak dicampur dengan ragam kampung lain.
Tetua adat Melkias Derek Ovide, yang juga Wakil Ketua Dewan Adat Kampung Yewena menyebut, bahasa sebagai inti identitas orang asli Papua.
“Selamatkan manusia, selamatkan tanah, hutan, dan air, dan selamatkan bahasa ibu. Bahasa itu harga diri dan jati diri kita orang asli,” kata Melkias Derek Ovide.
Ovide menilai kunci pembangunan terletak pada sosial dan budaya. Ia juga meminta pengajar bahasa diambil dari orang yang benar-benar menguasai bahasa hingga lapisan maknanya yang terdalam.
Ia pun mendesak semua pihak segera bertindak. “Hari ini kita action. Jangan jadi seremoni,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan tidak perlu menunggu gedung besar; kayu tersedia di hutan sendiri dan satu atau dua ruang sudah cukup untuk memulai. “Anak naik tangga satu dulu,” ujarnya.
Desakan serupa datang dari pemuda, Obed Yoafifi yang mengingatkan bahwa penutur tua di kampung makin berkurang. “Selagi orang tua itu masih ada, mari kita buktikan,” katanya.
Forum menyepakati draf struktur pengelola sekolah budaya. Ondoafi duduk sebagai penasihat dan pelindung sekaligus menerbitkan SK pengurus, Kepala Kampung sebagai penanggung jawab, dan tokoh-tokoh adat sebagai pengarah.
Di bawahnya terdapat koordinator program serta koordinator bidang bahasa, tradisi lisan, seni, lingkungan, dan pangan lokal.
Hukum adat tidak dimasukkan dalam struktur karena tetap menjadi ranah Ondoafi dan jajarannya.
Pengurus bekerja secara sukarela tanpa honor. Nama-nama pengisi jabatan akan ditetapkan melalui musyawarah kampung, sementara nama sekolah akan memakai bahasa lokal.
Pembangunan akan dilakukan bertahap secara gotong royong. Masyarakat menyediakan bahan lokal seperti kayu, sedangkan UOGP dan mitranya membantu komponen lain.
Pembangunan galeri ditargetkan mulai 2027, sementara buku sejarah kampung, bahan ajar, dan kamus bahasa ditargetkan rampung hingga 2030. (*)
























Discussion about this post