Jayapura, Jubi – Koordinator Papuan Observatory for Human Rights atau POHR, Thomas Ch Syufi, meragukan bahwa pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
“Saya ragu soal kehadiran DOB di Papua ini untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Syufi kepada Jubi melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/6/2022).
Syufi mengemukakan bahwa pemekaran dilakukan terburu-buru, tanpa ada kesiapan yang matang baik dari sisi sumber daya alam, pembangunan sarana perkantoran, dan lain-lain. Bahkan dari sisi anggaran pun daerah-daerah pemekaran akan sangat bergantung anggaran dari pusat (APBN) karena belum bisa memiliki pendapat asli daerah untuk membiayai daerahnya masing- masing.
“Kita lihat hasil penelitian oleh Kemendagri dan BAPPENAS pada 2014 menyebutkan 80 persen daerah otonomi baru yang dibentuk pasca Reformasi 1999-2004 gagal,” ujarnya.
Menurut Syufi ini akibat pemekaran yang hanya dilakukan mengikuti kemauan elite politik lokal berkorelasi dengan kepentingan elite politik nasional, pemerintah, dan DPR RI tanpa persiapan yang matang dan kajian yang mendalam langsung dilakukan pemekaran daerah. Misalnya Papua Barat sebagai hasil pemekaran dari Papua setelah reformasi sekarang menempati posisi provinsi termiskin kedua di Indonesia setelah provinsi induk Papua.
“Wajah Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat sejak sebelum menjadi ibu kota provinsi hingga sekarang sebagai ibu kota provinsi hampir sama. Itu fakta yang kita lihat dari hasil pemekaran,” katanya.
Syufi menerangkan pemekaran hanya akan dibanjiri penduduk dari luar Papua yang datang dengan keterampilan yang mampuni akhirnya menguasai berbagai aspek kehidupan hingga ke birokrasi dan politik. Pemekaran juga hanya akan menambahkan pos-pos militer dan keamanan diikutkan dengan aparat TNI-Polri akan makin masif di tengah minoritasnya penduduk asli Papua.
Oleh karena itu, kata Syufi, diharapkan gubernur siapa pun yang akan memimpin di daerah pemekaran harus mandiri, kreatif untuk mencari pendapatan daerah untuk membangun daerahnya. Sehingga tidak bergantung pada APBN karena APBN tidak selamanya berjalan normal untuk menjawab semua kebutuhan daeran pemekaran.
“Walaupun status otonomi khusus, anggaran pun akan terbatas hingga gubernur jangan merengek-rengek [APBN]. Dan perlu diingat bahwa kemajuan suatu daerah tidak lihat dari satu aspek saja,” ujarnya. (*)
