80.000 orang di Lembah Porgera, PNG hadapi kelaparan setelah bencana

Jayapura, Jubi- Puluhan ribu orang menghadapi kelaparan di Lembah Porgera, Provinsi Enga, Papua Nugini, menyusul bencana tanah longsor besar-besaran pada Mei lalu.

Hal ini dikatakan Sir Peter Ipatas, Gubernur Provinsi Enga kepada rnz.co.nz yang dikutip jubi Jumat (28/6/2024).

Gubernur Provinsi Enga mengatakan, sekitar 80.000 orang berisiko kelaparan setelah bencana tersebut.“Akses ke tambang Porgera masih terputus sehingga menghambat aliran pasokan, barang dan jasa,”katanya.

Pemimpin komunitas Miok Michael mengatakan,  kelaparan merupakan ancaman nyata bagi banyak orang. “Ada masyarakat yang tinggal di area pasca longsor di mana lokasi tambang berada, lebih dari 80.000 orang tinggal di sana,” kata Michael.

“Akibat tanah longsor dan penyumbatan jalan, tidak ada pasokan makanan bagi warga yang tinggal di daerah tersebut.”tambahnya.

Ratusan orang diyakini terkubur hidup-hidup akibat tanah longsor di provinsi Enga . Hanya lima orang yang berhasil dievakuasi dari area bencana, banyak jenazah yang masih terkubur.

Michael mengatakan,  komite bencana provinsi telah mengimbau masyarakat,  keluar dari kawasan tersebut karena kondisi tanah yang masih tidak stabil.

“Para penyintas masih menderita kekurangan makanan dan belum adanya rencana relokasi yang pasti,” katanya.

“Tidak ada rencana relokasi sementara yang dibuat untuk masyarakat yang terkena dampak.”tambahnya.

Sensus ‘tantangan besar’

Papua Nugini sedang mencoba melakukan penghitungan jumlah penduduk di tengah bencana. Michael mengatakan ini akan menjadi “tantangan besar” bagi daerah yang terkena dampak tanah longsor.”Tidak ada rute sementara yang bisa dilalui mobil untuk dihitung.”katanya.

Pertumbuhan populasi di Papua Nugini digambarkan sebagai bom waktu . Sensus ini diperkirakan akan mengungkap jumlah populasi melebihi 10 juta jiwa, dan proyeksinya akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2050.

Penghitungan populasi PNG terakhir dilakukan pada tahun 2011, saat itu jumlahnya sedikit lebih dari tujuh juta.

Penghitungan secara nasional dimulai pada 17 Juni dan akan berlangsung hingga 30 Juni.(*)