Harga bahan bakar di kawasan Pasifik terus melonjak

Jayapura, Jubi – Harga bahan bakar di kawasan Pasifik terus melonjak. Kepulauan Solomon pun mengambil sikap tegas terhadap penjualan dan ekspor emas.

Apalagi di sana, harga solar naik tajam pada Juni 2026, dan belum ada yang mau memberikan keringanan terhadap kenaikan biaya energi di Pasifik.

Pada Kamis (4/6/2026), Pemerintah Samoa melaporkan cadangan bahan bakar lebih dari 50 hari, menaikkan statusnya menjadi “siaga kuning”, yang biasanya berarti mereka memiliki cadangan kurang dari 30 hari, sebagaimana dilansir Jubi dari laman RNZ Pasifik, Sabtu (6/6/2026).

Oleh karena itu, Perusahaan Listrik (EPC) akan mulai melakukan pemadaman listrik, dan sekolah-sekolah akan diminta untuk kembali ke pembelajaran jarak jauh, seperti yang dilaporkan oleh Observer.

Pemerintah mengatakan hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan, dan tidak ada kekurangan bahan bakar yang akan segera terjadi.

Sejak April, harga solar yang dibatasi di Samoa telah melonjak sebesar 71 persen menjadi lima tala 31 sen per liter.

Sementara itu, Fiji telah menaikkan batas harga solar di jalan utama di Viti Levu dan Vanua Levu sebesar 20 persen lagi bulan ini, menjadi FJ$4,58 per liter dan $4,62 per liter secara berturut-turut.

Kepulauan Solomon sebagian besar mempertahankan batas inflasi mereka tanpa perubahan, sementara peringatan dari bank sentral Tonga bahwa negara mereka dapat mengalami inflasi dua digit tahun ini berkaitan langsung dengan harga bahan bakar.

Dan Nauru telah menaikkan batas harga bahan bakar mereka untuk pertama kalinya sejak krisis dimulai. Harga eceran maksimum solar mereka akan meningkat hampir 40 persen menjadi sekitar AU$2,9 per liter, dibandingkan dengan bulan Februari. Harga bensin di SPBU akan naik sekitar 20 persen, sementara harga grosir bahan bakar jet naik 64 persen.

Pekan lalu, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa mereka siap memberikan ratusan juta kepada negara-negara Pasifik, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman untuk dukungan anggaran terkait bahan bakar.

Pada awal bulan, Fiji mendapatkan pinjaman sebesar US$200 juta dari ADB , yang akan diterima negara tersebut dalam waktu tiga hingga empat bulan.

Emma Veve, kepala divisi Pasifik ADB, mengatakan kepada RNZ Pacific pekan lalu bahwa permintaan bantuan dari pemerintah negara-negara Kepulauan Pasifik baru mulai muncul belakangan ini.

“Kawasan Pasifik sebenarnya telah menunjukkan ketahanan yang cukup besar hingga saat ini. Secara umum, pemerintah menanganinya melalui pengelolaan dan pengalihan sumber daya mereka sendiri,” katanya.

“[Namun] tidak ada yang tahu pasti kapan akhir dari semua ini akan tiba.”

Selain itu, sudah hampir sebulan sejak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) memberlakukan Deklarasi Biketawa, yang mendorong pemerintah kepulauan untuk berkolaborasi dalam respons regional.

Sekretaris Jenderal PIF, Baron Waqa, ketika ditanya oleh RNZ Pacific dua minggu lalu, mengatakan bahwa mereka belum membahas kerja sama keuangan apa pun… tetapi itu adalah agenda selanjutnya.

Pemerintah Kepulauan Solomon akan melarang penjualan dan ekspor emas yang bersumber dari dalam negeri kepada pihak swasta, demikian diumumkan Perdana Menteri Matthew Wale.

Wale mengatakan dalam konferensi pers pekan ini bahwa perdagangan emas akan dimonopoli oleh negara, dengan mengklaim bahwa sejumlah besar pendapatan hilang setiap tahunnya akibat penyelundupan emas dan transaksi ilegal.

“Terjadi begitu banyak pencurian dari negara kita dan sumber daya dari hal ini… Kita akan menindak tegas hal ini,” katanya.

“Lisensi pedagang emas di Honiara telah dibatalkan… kami juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan kepastian harga mineral.”tambahnya.

Perdana menteri mengatakan bahwa perusahaan milik negara akan menjadi satu-satunya pembeli emas, dan Bank Sentral Kepulauan Solomon akan menjadi satu-satunya pengekspor.

Ekonomi Kepulauan Solomon diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 persen pada tahun 2025, didorong oleh sektor pertanian dan produksi emas, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

Dalam tinjauan baru-baru ini, IMF mengatakan bahwa perluasan penambangan emas dapat memberikan dampak besar bagi pertumbuhan, selama pendapatan tersebut benar-benar tetap berada di negara tersebut.

Namun, karena tidak adanya data akurat mengenai ekspor emas, yang dapat mengindikasikan penyelundupan emas jika dikaitkan dengan volume emas aluvial yang ditambang di negara tersebut, kerugian pendapatan tetap tidak diketahui.

Pada dasarnya hanya ada satu tambang emas: Gold Ridge, yang dimiliki oleh konsorsium Hong Kong, Wanguo International. CEO Mingqing Gao bertemu dengan Wale pada minggu pertamanya bekerja.

Seorang juru bicara tambang tersebut mengatakan bahwa tambang itu menyumbang sekitar 23 persen dari PDB Kepulauan Solomon pada tahun 2025, dan membayar lebih dari SBD $510 juta dalam bentuk pajak dan royalti.

Mengenai perubahan kebijakan apa pun, mereka mengatakan bahwa jika itu demi transparansi, mereka sepenuhnya mendukungnya.

“Gold Ridge Mining Limited menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mendorong transparansi terkait penjualan emas aluvial,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Gold Ridge sebagai pilar perekonomian Kepulauan Solomon,” katanya. (*)