Jayapura, Jubi – Kafe, restoran, kios-kios dan penginapan berjejer di sepanjang bibir hutan mangrove dari Pantai Hamadi, Pantai Cibery hingga Pantai Holtekamp antara Kampung Enggros dan Tobati, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Letaknya berada di Teluk Youtefa, kawasan yang dulu memiliki hutan mangrove yang lebat.
Alih fungsi lahan, penimbunan lahan dan pembangunan infrastruktur terus menggerus mangrove di wilayah ini. Sampah plastik memenuhi akar-akar mangrove di Teluk Youtefa. Warna air pun keruh.
Kawasan Teluk Youtefa adalah wilayah adat tiga kampung, yaitu Tobati, Enggros, dan Nafri. Sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada hutan mangrove sebagai sumber penghidupan.
“Sampah sudah banyak di dalam (mangrove). Kadang-kadang mama pergi cari bia, pulang badan gatal-gatal dan kita harus garuk sekalipun sudah mandi di rumah,” kata Persila Sanyi, perempuan dari Kampung Enggros, Distrik Abepura, Jayapura, Papua saat bertemu di rumahnya pada Kamis (14/5/26).
Mama Persila, panggilan akrabnya biasa mencari bahan makanan di hutan mangrove. Seperti kerang (bia), kepiting dan lain-lain.
Perempuan 70 tahun itu ingat, dulu hutan mangrove punya air yang bersih dan tempat banyak kerang (bia), ikan, kepiting, udang dan lainnya berkembang biak. Namun ingatannya hilang setelah masifnya pembangunan di hutan mangrove Teluk Youtefa.
Sejak Juni 1978, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.372/Kpts/UM/6/1978, hutan mangrove Teluk Youtefa jadi Taman Wisata Alam. Selanjutnya pada 1996, status kawasan ini diperkuat melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 714/Kpts/1996 tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai Kawasan Konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.657 hektar.
“Banyak sekali hutan mangrove ditebang habis dan sisa sedikit. Tapi dengan masih ada pembangunan-pembangunan kafe juga mengakibatkan penebangan hutan itu terjadi,” kata Petronela Maruje, Ketua Komunitas Perempuan Kampung Enggros saat ditemui di Holtekamp, Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/5/26).
Sejak 2015, pembangunan jembatan merah Holtekamp melintasi salah satu sisi hutan masyarakat dan mengancam wilayahnya.
Pembangunan area dayung pada 2021 pun, kata Petronela mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mencari makan di mangrove.
“Ketika ada pembangunan itu akhirnya ikan mulai berkurang karena pohon mangrove itu sudah ditebang. Banyak masyarakat juga mengeluh dengan adanya pembangunan itu.”
Degradasi mangrove dari tahun ke tahun
Hutan mangrove di Teluk Youtefa berperan penting bagi habitat biota laut dan ekosistem pesisir, pelindung pantai dari abrasi dan sumber bahan pangan bagi masyarakat pesisir.
Petronela bilang hutan mangrove sebagai dapur bagi masyarakat di Teluk Youtefa, terutama Kampung Enggros dan Tobati.
“Hutan itu sebagai ibu bagi masyarakat adat yang mana menjaga dari ancaman bahaya, terutama abrasi dan pendangkalan air. Hutan menjadi budaya yang kami jaga dan pelihara,” ujarnya.
Riset Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (2025) menunjukkan degradasi Mangrove dari 2017-2024 mengalami penurunan tutupan vegetasi mangrove sekitar kurang lebih 18,76 hektar.
Mayoritas terjadi di wilayah Kampung Enggros, Tobati, Holtekamp, serta bagian barat dan timur delta Youtefa.
“Pola spasial menunjukkan bahwa kehilangan tutupan mangrove paling nyata terjadi di zona yang berdekatan dengan jalan utama, permukiman tepi air, dan lokasi pengembangan wisata pesisir,” ujar penelitian itu.
Sebelumnya, Universitas Cenderawasih Jayapura (2017) telah mengidentifikasi deforestasi hutan mangrove seluas 159,33 hektar atau 40,59% sejak 1994-2017, yakni dari 392,45 hektar menjadi 233,12 hektar. Faktor penyebabnya, karena penebangan, perubahan fungsi kawasan mangrove menjadi jalan, jembatan, pemukiman dan perubahan secara alami.
Pada 2023, Tim Gabungan BBKSDA Papua, Polda Papua, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua dan Sekretaris Daerah Kota Jayapura pernah menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penimbunan mangrove di tepi jalan Hamadi, Kota Jayapura.
“Kasus penimbunan mongrove itu telah ditangani Gakkum dan berproses di pengadilan. Sudah ada tahun 2024 yang kita proses sampai P21 (masuk ke kejaksaan),” kata Chandra Irwanto Lumban, Ahli Muda Penyuluh Kehutanan BBKSDA Papua, Kamis (4/6/26).
Ia mengatakan, tutupan atau degradasi ekosistem mangrove berdampak pada hilangnya ekosistem biota laut dan mengancam masyarakat adat di pesisir.
“Penurunan tutupan mangrove di TWA Teluk Youtefa tidak hanya berdampak pada hilangnya vegetasi mangrove semata, juga menyebabkan penurunan fungsi ekologis kawasan, berkurangnya habitat satwa liar, meningkatnya abrasi pantai, menurunnya stok karbon biru, serta berpotensi mengurangi kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya mangrove,” katanya.
Ia menjelaskan, penurunan tutupan mangrove menunjukkan tekanan terhadap kawasan konservasi yang dapat berasal dari alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur, perusakan ekosistem mangrove, pembuangan sampah dan aktivitas masyarakat yang tidak terkendali.
“Karena itu tren penurunan tutupan mangrove perlu menjadi perhatian serius melalui penguatan perlindungan kawasan, rehabilitasi mangrove, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan konservasi yang berkelanjutan.”
Berdasarkan analisis tutupan lahan BBKSDA Papua, luas ekosistem mangrove di TWA Teluk Youtefa mengalami degradasi mangrove 7,81 hektar atau 6,28% dalam dua tahun, dari 124,3 hektar (2022) menjadi 116,49 hektar pada 2024. Penurunan terbesar terjadi pada 2022–2023 sebesar 5,59%, sedangkan pada 2023–2024 tercatat 0,73%.
Anna M. Labok, Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota USTJ mengatakan, sebenarnya ekosistem mangrove di TWA Teluk Youtefa menjadi hutan lindung. Di sana, ada temuan terkait dengan hutan adat, hutan perempuan dan sumber biota laut paling banyak.
Menurutnya, kalau dengan terjadinya perubahan-perubahan pada hutan mangrove tentu secara tidak langsung juga mengancam identitas masyarakat asli di Teluk Youtefa.
“Yang mungkin bisa dirasakan sama masyarakat ketika perubahan mangrove itu terjadi. Biota-biota laut juga tentu terancam. Misal, teripang, bia atau biota-biota laut yang memang menjadi khas di situ,” katanya Jumat (5/6/26).
Tak hanya itu ia mengatakan, mangrove punya peran penting dalam penyerapan karbon dan menjaga suhu udara kota. Jika terjadi degradasi atau pembabatan dan penimbunan mangrove, katanya berdampak pada suhu akan semakin panas.
Riset Universitas Cenderawasih juga menyebutkan kerusakan hutan mangrove secara besar-besaran akan menyebabkan terputusnya siklus hidup sumber daya ikan, udang, kepiting dan bia disekitarnya.
Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar lokasi mangrove dan nilai sosial budaya masyarakat.
“Kawasan hutan bakau atau mangrove ini sangat penting artinya bagi kaum perempuan, karena merupakan lumbung makanan dan tempat berinteraksi sosial dan budaya bagi kaum perempuan pada saat mencari kerang rawa, siput, udang dan kayu bakar,” tulis riset itu.
Ancaman sampah dan keberlanjutan hidup masyarakat Petronela mengatakan, akibat pembangunan jembatan merah dan pembangunan jalan membuat penebangan hutan mangrove secara signifikan. Hutan mangrove di pinggir jalan berubah menjadi kafe, kios, restoran dan penginapan.
Menurutnya, karena ada penandatanganan surat pelepasan tanah dari pemilik hak ulayat oleh Ondoafi atau pemimpin adat tertinggi dan kepala suku hingga alih fungsi lahan itu terjadi.
“Sangat disayangkan semua itu terjadi begitu saja tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang merusak alam ini, mereka sedang merusak kehidupan mereka di masa depan,” kata Petronela sembari menarik napas yang panjang.
Sayangnya, saat Mongabay mencoba mengonfirmasi kepada ondoafi pada akhir Mei hingga tulisan terbit, tak ada balasan.
Kini, para perempuan pesisir menghadapi ancaman besar yakni sampah dan limbah di pesisir. Penumpukan sampah ini menyebabkan penimbunan dan pendangkalan wilayah pesisir.
Berta Sanyi, perempuan adat dari Kampung Enggros juga katakan, terlalu banyak sampah masuk ke dalam hutan mangrove berton-ton.
“Bisa dikategorikan sebagai mall karena semua jenis-jenis plastik ada di dalam hutan. Jadi kadang-kadang sampah itu masuk di hutan bakau nyangkut di akar-akar kalau kita turun di pecek, kita menginjak kantong plastik, menginjak botol. Kadang-kadang kita injak kasur-kasur dan utan ini sudah penuh dengan sampah,” ujar Berta.
Dia bilang, saat musim hujan datang, sampah dari kota akan bermuara ke Teluk Youtefa. Teluk ini menjadi supermarket karena ada sampah kasur, bantal, lemari, sofa, plastik, styrofoam, hingga limbah rumah sakit seperti suntik dan infus.
Dampaknya, hasil tangkapan kerang dan ikan berkurang karena habitatnya rusak sehingga tidak bisa berkembang biak.
Chandra mengatakan, tantangan TWA Teluk Youtefa itu dengan ada infrastruktur jalan raya, tower telekomunikasi dan venue dayung menimbulkan tekanan kebutuhan ruang hingga muncul usaha seperti rumah, hotel, cafe, restoran, gudang, dan usaha lainnya di dalam kawasan.
“Lalu pencemaran dan masalah sampah perlu menjadi perhatian mulai dari sampah dari aktivitas wisata, limbah rumah tangga, pasar di Kota Jayapura. Perubahan bentang alam, sedimentasi di muara sungai, abrasi di Pantai Cibery dan banjir rob tahun 2022 pernah terjadi,” katanya.
Petronela mendesak, penting ada pengawasan dan mencermati analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) bagi usaha-usaha di area hutan mangrove. Harapannya ini menekan dampak bagi masa depan generasi dan agar hutan tetap lestari hingga generasi berikutnya.
Anna melihat, perubahan memang terjadi dan merekomendasikan konsep ekowisata bagi wilayah ini. Perlu ada pembatasan pembangunan dengan melihat dampak lingkungan dan juga limbah yang dihasilkan.
Tak hanya itu, perlu penguatan kebijakan pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.
“Perlu penguatan masyarakat lokalnya sendiri, penduduk asli karena itu menjadi kita punya identitas lokal, asli itu pasti kita akan kuat dengan kita punya batasan, penguatan bahasa lokal, deliniasi batas, dan lain sebagainya itu semakin kuat, kita bisa kolaborasi dengan pemerintah.” (*)
Tulisan ini pertama kali terbit di mongabay.co.id
Discussion about this post