Manokwari, Jubi – Majelis Rakyat Papua Barat mendesak DPR PB dan Pemerintah Papua Barat agar memasukkan tuntutan masyarakat adat dalam revisi Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Dana Bagi Hasil DBH Migas. Hal ini disampaikan Anggota MRP Barat, Abdolah Baraweri di Manokwari, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya masyarakat adat khusus daerah penghasil minyak dan gas atau Migas memiliki tuntutan yang seharusnya diakomodir dalam regulasi, karena selama ini mengacu pada pembagian dana bagi hasil belum menyentuh pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat di kawasan penghasil Migas, seperti Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
“Sejatinya masyarakat adat terutama yang berada di dekat lokasi pengoperasian Migas harus lebih di utamakan salah satunya memasukkan aspirasi dan kebutuhan dalam Revisi Perdasus DBH Migas yang digodok DPRPB saat ini, kalau mereka minta kelola satu persen kasih masuk begitu juga permintaan 10 persen,” katanya.
Sebagai Anggota MRP yang berasal dari Kabupaten Fakfak, Abdolah menyebut cukup merasakan kegelisahan masyarakat adat di kawasan penghasil selama ini, puncaknya tuntutan Raja Arguni dan masyarakat adat beberapa waktu lalu di Perairan Arguni Fakfak.
“Mereka (Raja Arguni) sebenarnya tidak antiinvestasi, yang mereka inginkan itikad baik Perusahaan untuk turun duduk bersama dengan mereka di kampung. Namun hal ini tidak di tangkap secara baik oleh pemerintah sebagai mediator, atau penengah,” ujar Abdolah.
Beberapa tuntutan Masyarakat Adat di Petuanan Raja Arguni yakni salah satunya tidak menolak Investasi masuk ke wilayahnya, tetapi hak-hak masyarakat adat selama ini tidak dibicarakan secara transparan dan tidak pernah diakomodir sesuai kesepakatan bersama.
Selain itu Lembaga Adat Masyarakat Sebyar dalam 8 Poin tuntutan juga menegaskan, pada poin ke-7 agar pemerintah melalui Kementerian ESDM mengakomodir tuntutan pembagian 10% fee kepada Masyarakat Adat Suku Sebyar.
BERITATERKAIT
Pembagian DBH yang Tak Adil Bagi Daerah Penghasil
Dari data sesuai surat edaran Gubernur, pembagian DBH 2025 adalah:
- Provinsi Papua Barat :Rp.35.880.493.434
- Kabupaten Manokwari :Rp10.008.986.637
- Kabupaten Teluk Bintuni :Rp35.261.787.937
- Kabupaten Teluk Wondama :Rp8.382.336.766
- Kabupaten Kaimana :Rp7.330.720.466
- Kabupaten Fakfak : Rp7.399.845.900
- Kabupaten Pegunungan Arfak :Rp7.554.932.949
- Kabupaten Manokwari Selatan :Rp6.695.252.940.
Abdolah menegaskan dengan pembagian tersebut di atas, hingga saat ini masyarakat adat di kawasan pengoperasian Gas masih hidup dalam garis kemiskinan.
“Kita membaca angka yang cukup fantasi di sesuai data tetapi apa yang terjadi di kawasan misalnya Sebyar dan Fakfak, yang ada masih terdapat ketimpangan, lalu apakah ini di sebut keadilan?” tegasnya.
Dia secara tegas meminta dan akan mengawal proses revisi Perdasus DBH migas yang saat ini digodok oleh pemerintah dan DPR Papua Barat.
Ketua Bapemperda DPR Papua Barat ,Amin Ngabalin di konfirmasi terkait dengan proses revisi Perdasus DBH migas Papua Barat namun belum menjawab konfirmasi. (*)
