Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Yunus Wonda meminta perkebunan kakao di wilayah Grimenawa ditingkatkan. Sejak dulu wilayah itu merupakan kawasan perkebunan kakao yang dikelola masyarakat secara mandiri.
Yunus Wonda mengatakan, selama dua tahun berjalan masa kepemimpinannya, ia mengarahkan agar wilayah Grimenawa difokuskan pada pembangunan bidang pertanian, perkebunan serta peternakan. Salah satunya peningkatan produksi kebun kakao yang bersifat kebun rakyat.
“Wilayah Nimboran, Kemtuk, Kemtukgresi, Nimbokrang dan Namblong merupakan pusat kebun kakao yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri sejak lama,” kata Yunus Wonda di Sentani, Rabu (4/11/2026).
Wonda mengatakan, sebagian kepala kampung di wilayah Grimenawa yang baru saja dilantik, sudah diarahkan untuk fokus dalam program dan kegiatan pengembangan kakao bersama masyarakatnya.
“Kelompok tani yang ada dihidupkan kembali, lahan atau kebun yang digunakan juga harus disepakati bersama,” ucapnya.
Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah penghasil dan pengembang komoditi kakao melalui perkebunan rakyat.
Ketersediaan lahan yang cocok di Kabupaten Jayapura untuk budidaya kakao kurang lebih 386.700 hektare. Lahan yang telah dimanfaatkan sekira 6.342 hektare dengan rata-rata produksi mencapai 5.140 ton per tahun.
BERITATERKAIT
Namun, pengembangan dan produksi kakao di Kabupaten Jayapura belakangan ini mengalami penurunan. Belum ada produksi setelah 2023 lalu.
Ketika itu, pemerintah daerah mengirim 10 ton biji kakao kering premium ke Bali dan 10 ton ke Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Wonda, dalam upaya peningkatan produksi kakao nantinya akan berkolaborasi dengan pihak investor. Telah ada kesepakatan untuk bekerja sama di wilayah ini.
Dengan hadirnya investor dari luar daerah diharapkan dapat membantu dan meringankan seluruh proses pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan.
Dari awal penanaman, hingga panen serta ketersediaan pasar secara otomatis didukung oleh pihak investor.
Katanya, prinsip ini tentunya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga masyarakat pemilik lahan tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.
Ia mengatakan, produksi kakao dari Kabupaten Jayapura adalah kualitas terbaik dan memiliki nilai jual tinggi, sehingga diminati oleh para pengusaha dari luar Papua.
Saat ini bahan baku kakao dari Kabupaten Jayapura sementara diikutkan dalam festival kakao dunia di Belanda dan satu-satunya yang mewakili Indonesia.
Selain kakao, Wonda juga mengingatkan potensi pertanian lainnya seperti padi sawah dan padi ladang, yang pernah menghasilkan stok beras bagi daerah ini.
Namun ia mengakui, warga lokal terkendala budaya dan tradisi dalam pengembangan tanaman padi. Karenanya diperlukan sumber daya manusia yang memang benar paham bagaimana cara budi dayanya.
“Jenis tanaman ini (padi) memang dari luar, kita belum terbiasa, tetapi pernah ada beras Kabupaten Jayapura dari wilayah Grimenawa ini. Perlu ada kolaborasi dengan mereka yang benar paham cara bercocok tanamnya. Berbeda dengan tanam kakao, pinang, kelapa, pisang, dan sayur mayur lainnya yang sudah menjadi kebiasaan kita di sini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Kemtuk, Sriyanti Bayani mengatakan di wilayahnya ada 12 kampung, yang sejak 2025 lalu sudah melanjutkan pengembangan hingga produksi kakao di kampung masing-masing.
Menurutnya, perkebunan kakao yang diusahakan oleh masyarakatnya sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi mereka.
Hasil panen kakao berupa biji basah maupun kering langsung dijual kepada koperasi kampung, para pengusaha dan pembeli biji kakao, di daerah maupun dari luar daerah. Para pembeli membeli biji kakao basah maupun kering dalam jumlah yang banyak.
“Hasil biji kakao yang berhasil kirim keluar oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura terbanyak dari wilayah Kemtuk yang dikirim ke Bali dan Surabaya,” kata Sriyanti Bayani.
Katanya, saat ini usaha-usaha kakao di setiap kampung tetap berjalan seperti biasa. Kondisi kekeringan yang berkepanjangan kini pun belum menunjukkan tanda-tanda atau dampak negatif terhadap lahan pertanian dan perkebunan warga.
Namun Sriyanti mengaku sangat khawatir dengan kondisi keuangan kini, karena tidak sesuai yang diharapkan.
Katanya, seluruh aparat pemerintah kampung di wilayahnya juga mengeluh dengan pemotongan atau pengurangan anggaran kampung secara sistematis.
Situasi itu disebut melemahkan upaya mendukung program dan kegiatan kampung, khususnya bidang pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi ujung tombak peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“[Namun] penegasan pimpinan daerah tetap menjadi atensi kita pemerintah tingkat distrik dan dilanjutkan kepada pemerintah kampung bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya. (*)
