Jayapura, Jubi – Banjir adalah masalah berulang di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kondisi topografi yang berupa perbukitan, serta curah hujannya yang tinggi membuat banyak wilayah Kota Jayapura rawan banjir dan longsor. Lebih pelik lagi, Kota Jayapura yang berulang kali kebanjiran itu juga berisiko paceklik air bersih.
Hujan yang mengguyur Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada 8 dan 9 Oktober 2026 lalu memicu banjir dan merendam jalanan, halaman kawasan pertokoan dan halaman gedung pemerintah, hingga rumah warga di Distrik Abepura. Pada 26 Oktober lalu, noda lumpur sisa banjir masih membekas di dinding rumah para warga di Gang Matoa Perumahan BTN Organda.
Cat tembok rumah warga di sana terkelupas dan memudar, noda lumpur berwarna kecokelatan tertinggal di gang yang tidak memiliki saluran drainase itu. Salah satu warganya, Aser Marisan (49) menuturkan hujan pada 9 Oktober membuat air sebuah kali kecil meluap dan membanjiri Gang Matoa. Luapan air itu juga membanjiri gang yang ada di kiri-kanannya. “Kali kecil sudah meluap dari sana, sudah [air] langsung masuk dalam rumah,” kata Aser Marisan kepada Jubi.
Di Gang Matoa, beberapa rumah sudah kosong, terbengkalai. “Semua penuh dengan lumpur. Empat rumah ini sudah ditinggal [penghuninya],” ujar Marisan.
Marisan menempati rumah tipe 36 di perumahan itu sejak tahun 2000, dan sejak itu ia telah berulang kali mengalami banjir. “Kalau hujan sudah ada satu-dua jam lebih [dan] deras, itu sudah, kita selesai,” katanya.
Hujan pada 9 Oktober 2026 juga membuat rumah warga di Perumahan BTN Puskopad Kamkey di Distrik Abepura kebanjiran. Salah satu warganya, Yuliana Sada menuturkan banjir membawa lumpur yang tererosi dari lereng perbukitan di sana. Lumpur itu menyumbat saluran drainase, membuat air hujan menjadi banjir yang memasuki rumah warga.
Yuliana mengeluhkan saluran drainase dari deretan rumah warga di bagian atas Perumahan BTN Puskopad Kamkey. Pipa drainase itu justru mengirim air banjir ke rumah warga di bawahnya.
“Saluran pipa dari orang-orang yang tinggal di atas, kalau banjir, pasti air keluar ikut saluran pipa itu. Kalau hujan besar, biasa banjir masuk sampai rumah,” ujarnya.
Menurutnya, air banjir bercampur lumpur sulit dibersihkan. Saat mengering, lumpur sisa banjir membuat rumah berdebu. “Kami tinggal di bagian bawah, jadi kena dampaknya sekali, apalagi tanah pecek yang banjir bawa, [membuat] rumah berdebu,” kata Sada kepada Jubi pada Kamis (22/10/2026) silam.
Berulang
Hujan yang mengguyur Kota Jayapura pada 8 dan 9 Oktober 2026 memang deras. Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Wilayah V Jayapura mencatat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sejak 8 Oktober pukul 22.00 WP hingga 9 Oktober 2026 pukul 09.00 WP.
Intensitas curah hujan itu mencapai 92,6 mm per hari hingga 118,2 mm per hari. Curahan air hujan itu memicu banjir di Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Jayapura Selatan. Hujan juga menggenangi sejumlah ruas jalan dan perumahan warga. Selain itu, tanah longsor terjadi di Jalan Skyline, Jayapura Selatan.
Prakirawan Cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V Jayapura, Windy menjelaskan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menemukan gangguan pola cuaca di atmosfer sebagai pemicu hujan lebat pada 8 hingga 9 Oktober. Saat itu terjadi belokan dan konvergensi angin, serta aktivitas gelombang Madden-Julian Oscillation (MJO) di wilayah Papua.
“Kemudian, suhu muka laut utara Papua yang cukup hangat dan kelembapan udara yang relatif basah pada lapisan 850, 700, dan 500 milibar,” ujar Windy saat ditemui Jubi di Kantor BMKG Wilayah V Jayapura, pada Kamis.
Windy mengatakan ganggu atmosfer termasuk MJO mendorong pertumbuhan awan hujan, diikuti hujan deras. Pada 8 Oktober 2026, Stasiun Klimatologi Papua mencatat curah hujan sebesar 118,2 mm/hari (hujan sangat lebat).
Sedangkan Automatic Weather Station atau AWS Digi Stamet Sentani di Kabupaten Jayapura mencatat curah hujan 117,2 mm per hari (hujan sangat lebat). Derasnya guyuran hujan juga tercatat Stasiun Automatic Agroclimate Weather Station Nimboran, Kabupaten Jayapura (107,2 mm/hari, kategori hujan sangat lebat).
Hujan deras dan sangat deras—dengan intensitas curah hujan di atas 50 mm per hari—terjadi di wilayah yang luas. Intensitas hujan itu tercatat Stasiun Meteorologi Sentani (98,6 mm/hari), ARG Karya Bumi (84.6 mm/hari), ARG Benyom Jaya (91,4 mm/hari), ARG Karoeh (38 mm/hari), AWS Balai V (98,1 mm/hari), Stasiun Meteorologi Maritim Dok II (92,9 mm/hari), AWS Digi Dok II (92 mm/hari), dan AWS Pelabuhan Jayapura (74,8 mm/hari).
“Hujan yang terjadi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura pada 8 sampai 9 Oktober itu kategori lebat hingga sangat lebat. Wilayah yang selama ini rawan banjir langsung terdampak kalau hujan deras,” kata Windy.
Masalahnya, dari tahun ke tahun banjir selalu datang lagi ke Kota Jayapura. Akhirnya, warganya pun bersiasat menghadapi banjir.
Aser Marisan menuturkan bahwa pada 2019 banjir setinggi 1 meter merendam rumahnya selama seminggu. Banjir itu merendam kulkas, kasur, hingga speaker active (pelantang suara) yang dibelinya di Port Moresby, Papua Nugini. Banjir juga telah merusak tiga mesin pompa air sumur bor di rumahnya, membuatnya kehilangan sumber air bersih.
“Kalau bilang tidak terselamatkan, itu banyak. Rumah sudah kosong. Kami punya speaker besar, sound system [untuk] acara, hancur semua. Waktu itu, kami beli hampir ratusan juta. Sebagian besar speaker active itu lambat diselamatkan waktu [air] banjir masuk lewat jendela,” ujar Marisan.
Kini Marisan sudah membuat rak untuk meletakan berbagai barang berharganya. “Kami sudah bikin rak [gantung] dalam rumah untuk [letakan] barang-barang penting. Kalau sudah aman di atas, sudah tinggal keluar duduk-duduk di luar. [Kalau banjir semakin besar, kami] bisa lari ke keluarga yang dekat-dekat,” ujarnya.
Ia berharap akan punya cukup uang untuk meninggikan rumahnya. “Mungkin [kami] masing-masing bisa membangun [rumah lebih tinggi]. Kalau untuk mengharapkan pemerintah itu susah,” kata Marisan.
Warga Entrop di Kota Jayapura, Ayu mengatakan rumahnya pernah terendam banjir setinggi 1 meter pada 2022. Kala itu, 19.914 jiwa penduduk Kota Jayapura terdampak banjir dan longsor. Banjir besar itu juga menyebabkan delapan orang meninggal dunia.
Ayu mengatakan banjir empat tahun lalu itu merendam sofa dan menghanyutkan gerobak jualannya. Ketika itu, ia mengamankan diri dengan berlindung di lantai dua rumahnya. “[Saat itu kami] tidak [mengungsi. Kami] naik ke atas [lantai 2]. Kalau tidak sempat naik ke lantai 2, ya habis. Gerobak jualan saya hanyut, nyangsang [tertahan] di pagar [penjual] bakso. Sofa terendam semua,” ujar Ayu.
Menurutnya, wilayah Entrop menjadi daerah langganan banjir. Ia juga menyebut daerah seperti Pasar Youtefa, lampu merah Kotaraja, Perumahan Organda, hingga daerah sekitar Kali Acai di Abepura sebagai daerah yang kerap dilanda banjir.
“Tidak setiap hari banjir, cuma 2022 tahun banjir besar. Di sini [sering] banjir, tapi surutnya cepat. Sekarang hujan air di jalan gang saja, setelah itu surut begitu saja. [Seperti] kemarin banjir [awal Oktober, banjir itu tidak sampai] masuk di rumah,” katanya.
Warga Padang Bulan, Immanuel Witapo mengatakan rumahnya juga langganan banjir. Jika Perumnas 4 dan Asrama Putri Kabupaten Yahukimo kebanjiran, tinggal menunggu waktu saja rumah Witapo kebanjiran air setinggi lutut, atau bahkan setinggi pinggang orang dewasa. “Kalau banjir di area sini, nanti airnya masuk di rumah saya,” kata Witapo kepada Jubi pada Sabtu (24/10/2026).
Banjir kerap datang bersama lumpur yang mengotori rumah warga, hingga merusak kasur dan perkakas dapur. Jeri mengalami banjir membuat Witapo selalu mewaspadai hujan.
“Macam tadi pagi, kami masih tidur. Tapi karena hujan, kami bangun [dan] langsung menyimpan barang, karena takutnya banjir. Kami selalu waspada, [begitu hujan turun] sudah angkat barang ke tempat yang lebih tinggi,” katanya.
Warga Perumnas 4 Waena lainnya, Bartolomeus menilai kondisi banjir semakin memburuk. Dulu banjir hanya menggenangi jalanan di Perumnas 4. “[Tapi] sekarang [banjir] bisa sampai ke dalam rumah. Makanya warga yang tinggal di sini, kalau hujan, mereka sudah antisipasi banjir,” katanya.
Hujan di Kota Jayapura tak hanya mendatangkan banjir berlumpur dan menambah risiko tanah longsor. Warga seperti Immanuel Witapo hafal bahwa hujan deras bakal membuat pasokan air dari PT Air Minum Jayapura keruh dan tak layak dipakai.
“Kalau hujan, memang air kabur. Jadi kami tunggu lagi dua hari [sampai air jernih, baru] bisa tampung air. Jayapura masih ada hujan tapi air susah. [Saya] tidak puas [dengan layanan PT Air Minum Jayapura], karena airnya habis cepat. Terus kami bayarnya juga terlalu mahal,” kata Witapo.
Witapo telah berlangganan air bersih dari PT Air Minum sejak 2022. Menurutnya, layanan air bersih dari PT Air Minum Jayapura tidak sebanding dengan mahalnya biaya langgaran. Pasokan air itu keruh di saat hujan, dan digilir saat kemarau panjang. “Kami bayar PDAM satu bulan itu Rp300 ribu, dan air mengalir hanya satu atau dua kali satu minggu,” kata warga Perumpas 4 Waena itu.
Seperti banyak pelanggaran PT Air Minum Jayapura, Witapo memiliki dua tangki air yang masing-masing berukuran 550 liter. Di kedua tangki air itulah Witapo menampung air PT Air Minum Jayapura yang ia pakai untuk memasak, minum, mencuci, hingga mandi. Witapo juga menampung air hujan di ember kaleng cat, yang khusus ia pakai untuk kebutuhan buang air besar.
Yuliana Sada juga mengeluhkan pasokan air PT Air Minum Jayapura. Saat hujan datang, air yang keluar dari keran PT Air Minum Jayapura di rumah Sada juga keruh kecokelatan. Sebaliknya, pasokan air itu bakal digilir, hanya dua kali per minggu, pada saat kemarau.
Sada mengandalkan air bersih dari PT Air Minum Jayapura untuk memasak, minum, mencuci dan mandi. Akhir Oktober 2026, air PT Air Minum Jayapura hanya mengalir ke rumahnya pada Senin dan Kamis. Ia memiliki empat tangki air yang masing-masing berukuran 550 liter untuk menampung air bersih PT Air Minum Jayapura. Jika air tampungannya habis, ia biasa membeli air galon.
Aser Marisan malah sudah berhenti berlangganan air PT Air Minum Jayapura sejak 2019. Alasannya, airnya tersendat-sendat, namun biaya langgannya mahal. Marisan memilih merogoh uang Rp5 juta dan membuat sumur. Setidaknya, kini ia tidak khawatir akan kekurangan air bersih.
“Sekitar 2019, kami tidak pakai air PDAM. [Sekarang pakai] sumur bor, kami aman. [Kalau terjadi banjir, [air sumur saya tetap bersih], lancar saja. Hanya mesin [pompa air] kami kasih ke atas, [agar] aman [dan tidak terendam] banjir saja,” ujarnya.
Mitigasi di tengah efisiensi
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura, Yayong Baddu mengatakan secara topografi Kota Jayapura berada di bawah deretan lereng Pegunungan Cycloop. Jika dilanda hujan yang lebat, banyak wilayahnya rawan banjir dan tanah longsor.
Baddu menyatakan risiko itu bahkan tetap ada, meskipun El Nino diperkirakan akan berlanjut sampai awal 2027. “Kota Jayapura memang beda dari daerah lain. Daerah lain masih kekeringan, kita tiba-tiba hujan, seperti kejadian tanggal 9 Oktober itu. Kami sekarang lagi membersihkan semua saluran [air] di daerah Tanah Hitam,” kata Baddu saat ditemui Jubi di kantornya pada Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, Kota Jayapura termasuk satu dari lima daerah rawan banjir dalam pemetaan BPBD Provinsi Papua. Sejumlah empat wilayah lainnya adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Sarmi.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sepanjang 2022 hingga 2025 Kota Jayapura mengalami empat kali banjir besar, sekali bencana akibat cuaca ekstrim, dan sekali tanah longsor. Sepanjang periode itu, 10 orang meninggal dunia, 17 orang terluka, 1.538 rumah rusak, 147 rumah terendam.
“Topografinya beragam, ada gunung, ada lembah, pantai, danau, dan sungai. Topografi kami kan dari pegunungan, turun ke daerah rawa, turun lagi ke pantai. [Itu] memungkinkan kami sering banjir,” ujarnya.
Selain itu, kata Baddu, pembukaan hutan di lereng Gunung Cycloop untuk pemukiman dan kebun ikut menambah risiko banjir dan tanah longsor. Begitu pula dengan aktivitas pendulang emas di Polimak. Pembukaan hutan di lereng yang terjal, maupun aktivitas tambang, membuat kawasan perbukitan mudah tererosi, membuat sungai menjadi dangkal, dan melumpuhkan drainase Kota Jayapura.
Kapasitas sungai untuk menampung debit air saat hujan lebat semakin berkurang. Baddu mengatakan aliran sejumlah sungai berkedalaman 10 meter telah dangkal karena kiriman lumpur banjir yang membawa sedimen erosi. Sejumlah Daerah Aliran Sungai di Kota Jayapura lebih dangkal, termasuk Sungai Anafre, Kampwolker, Siborgonyi, Acai, dan Entrop.
Usai banjir pada 9 Oktober 2026, sejumlah sungai buntu atau dangkal gara-gara kiriman lumpur banjir dari Perumahan BTN Puskopad Kamkey. Baddu menyatakan pihaknya kini tengah membersihkan Kali Acai dan Kali Siborgonyi dari endapan lumpur banjir 9 Oktober 2026.
“Kejadian 9 Oktober berdampak kepada lima distrik di Kota Jayapura. [Kini] kami melakukan mitigasi dan pemantauan tempat yang terdampak banjir, juga tanah longsor,” kata Baddu.
Terkait banjir yang kerap melanda berbagai permukiman di Kota Jayapura, Baddu mengatakan banyak saluran drainase dan sungai mampat karena sampah yang dibuang warga. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura mencatat Kota Jayapura menghasilkan sampah rumah tangga dan dunia usaha sebanyak 242,5 ton sampah per hari.
Dari jumlah tersebut, DLHK hanya bisa mengangkut 174,38 ton per hari. Sisanya 68,12 ton sampah yang tidak terangkut, masuk ke drainase dan sungai. “Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan juga mempengaruhi [banjir] Akibatnya material menumpuk dan sungai menjadi dangkal,” kata Baddu.
Kini, musim hujan makin dekat. Prakirawan Cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V Jayapura, Windy menjelaskan awal musim hujan di Tanah Papua sudah dimulai sejak Oktober dasarian III dan November dasarian I. Wilayah yang memasuki musim hujan pada dasarian III Oktober meliputi sebagian Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang bagian Utara, Yahukimo bagian Utara, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Puncak dan Puncak Jaya. Sedangkan wilayah yang akan memasuki musim hujan pada dasarian I November meliputi Jayapura bagian Utara dan Sarmi bagian timur.
Windy mengatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi sekitar Januari hingga Februari 2027, dengan sifat musim hujan yang diperkirakan normal. Menurutnya, dampak fenomena cuaca La Nina (musim hujan ekstrem) pada periode tersebut belum dapat dipastikan, karena kondisi ENSO masih berada pada kategori El Nino sangat kuat.
“Prediksi musim hujan ini menjadi salah satu informasi yang penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempersiapkan diri hadapi potensi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat dan banjir,” katanya.
Jika tidak diantisipasi, musim hujan bisa kembali membawa banjir. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Jayapura, Ronald Turangan mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat berisi telaah soal pentingnya memitigasi risiko banjir. Surat telaahan itu telah dikirimkan ke berbagai instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tingkat kabupaten maupun provinsi.
Surat telaahan BPBD Kota Jayapura merekomendasikan sejumlah kolaborasi mitigasi penanganan bencana hidrometeorologi. Ronald mengatakan mitigasi itu dapat dilakukan dengan mengeruk daerah aliran sungai di Kota Jayapura, penanaman vegetasi, serta pembangunan resapan/penampungan air hujan.
Menurut Ronald, Kota Jayapura membutuhkan setidaknya 20 proyek pemeliharaan daerah aliran sungai per tahun, dengan menyasar titik langganan banjir dan daerah aliran sungai yang penting. Salah satu daerah aliran sungai yang menjadi prioritas pengerukan adalah Kali Acai yang bisa mengalirkan air hujan hingga ke laut, sehingga banjir tidak terjadi.
“Kali Acai itu selain dikerok juga harus [direkayasa dengan] menambah tampungan air di Kali Acai. Kalau debit [air hujan yang dibuang ke sana] besar, [namun] penampungannya kecil, kan [sungai itu] tidak bisa membawa air ke laut,” kata Ronald.
Dalam hitungan Ronald, pemeliharaan satu daerah aliran sungai membutuhkan biaya sebesar Rp500 juta – Rp1 miliar per tahun, bergantung ukuran badan sungainya. Kini, anggaran pemeliharaan daerah aliran sungai berkurang, karena keuangan Pemerintah Kota Jayapura terdampak efisiensi pemerintah pusat.
“Jadi, [hanya] spot yang dianggap sebagai prioritas pembawa air paling besar [yang mendapat] pemeliharaan. Tapi, di sisi baiknya, Pemerintah Kota Jayapura tidak bergerak sendiri untuk pemeliharaan [daerah aliran sungai]. Ada balai sungai [dan] balai wilayah sungai yang bantu,” ujarnya.
Yayong Baddu membenarkan terbatasnya anggaran untuk menangani bencana hidrometeorologi. Salah satu penyebabnya, pemangkasan Transfer ke Daerah yang dilakukan pemerintah pusat. Baddu enggan merinci total anggaran BPBD Kota Jayapura pada 2026.
Ia justru merujuk anggaran BPBD Kota Jayapura pada 2025, senilai Rp5 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 miliar digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai alias membayar gaji 41 pegawai BPBD Kota Jayapura. Sejumlah Rp2 miliar anggaran sisanya tidak dirinci.
“Anggaran kami terbatas, banyak [terpakai untuk] gaji pegawai. Kalau yang lain-lain, itu kan kegiatan seperti pembangunan talut, [dan pemeliharaan] talut” ujarnya.
Untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor, BPBD Kota Jayapura mengandalkan dua buah perahu, satu truk serbaguna, satu unit truk boks, dua mobil pick up, satu unit mobil toilet portabel, lima tenda besar, dan dua tenda kecil.
Baddu mengatakan dengan anggaran, tenaga dan armada yang terbatas membuat BPBD tidak mampu secara mandiri menangani bencana banjir dan longsor. Baddu mengatakan dalam praktiknya, penanganan bencana hidrometeorologi dilakukan lintas sektor bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Jalan, dan TNI/Polri.
“Kita tahu bahwa daerah kita ini memang daerah banjir dan longsor. Jadi kalau hanya mengandalkan BPBD, kami tidak sanggup,” ujarnya.
Menyelamatkan air bersih, menangkal banjir
Air menjadi masalah pelik di Kota Jayapura. Saat musim hujan, ibukota Provinsi Papua itu kerap kebanjiran, bahkan mengalami longsor. Hujan bahkan mencemari air yang disalurkan PT Air Bersih Jayapura kepada pelanggannya. Sebaliknya, saat musim kemarau ribuan pelanggaran PT Air Minum Jayapura seperti Immanuel Witapo dan Yuliana Sada hanya dapat pasokan air dua kali seminggu.
Direktur Teknik PT Air Minum Jayapura, Yan Pieter Nasadit mengakui pihaknya kerap menggilir pasokan air bersih untuk pelanggannya. Menurutnya, pasokan air bersih untuk pelanggan hanya digilir jika debit air bersih yang diproduksi enam cabang distribusi PT Air Minum Jayapura berkurang.
PT Air Minum Jayapura mendistribusikan air bersihnya melalui enam cabangnya—yaitu Cabang Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Jayapura, Waena, Sentani, dan Muara Tami. Nasadit mengatakan pihaknya mempunyai 23 intake air bersih yang tersebar di 11 sumber air. Setiap cabang distribusi air bersih memiliki intake air bersih berbeda-beda dan tidak saling terkoneksi.
Intake air bersih PT Air Minum Jayapura meliputi intake Ampera, intake Inafare 1 dan 2, intake APO, intake Bantuan, intake Borgonji, intake Buper atas dan bawah, intake Entrop atas dan bawah, dan intake Kali Biru Ajen. Ada pula intake Kamp, intake kampwolker 1 dan 2, intake Kore, intake Paulus Dok V, intake Polimak IV, intake RSUD Dok II, dan intake Tyveun. Semua intake itu seharusnya memproduksi 798.89 liter per detik. Namun, pada masa kemarau debit airnya bakal susut.
Dengan 23 intake itu, PT Air Bersih Jayapura melayani 41.738 pelanggan di Kota dan Kabupaten Jayapura. Akan tetapi, Nasadit mengatakan jika kemarau total debit air PT Air Bersih Jayapura bisa turun menjadi 400 liter per detik.
Jika debit air itu turun, PT Air Bersih Jayapura akan memangkas waktu penyaluran air bersih ke pelanggannya. “Contohnya, [pelanggan yang sebelumnya mendapat suplai air bersih selama] 12 jam, kita gilir ke 6 jam. [Pelanggan yang mendapat suplai air bersih selama] 24 jam, [kami gilir] ke 12 jam. Tapi jadwalnya konsisten, dan selalu kami beritahukan ke pelanggan. Perubahan jadwal [itu] akibat penurunan debit air,” katanya.
Nasadit mengatakan debit air intake PT Air Minum Jayapura berkurang karena pembukaan hutan di daerah tangkapan air atau catchment area 11 sumber air bersihnya. Ia mencontohkan kondisi di sumber air Kampwolker, yang airnya digunakan untuk melayani pelanggan di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara. “Kondisinya memang sudah tak sama.”
Pada 24 Oktober 2026, Jubi mendatangi intake Kampwolker 1 dan Kampwolker 2 di Perumnas 3 Waena. Air di intake itu tampak mengering. Saringan air di kedua intake rusak dan berkarat. Pipa-pipanya pun bocor dan menyemburkan air.
Di sepanjang aliran sungai Kampwolker, Jubi menemukan empat titik pembukaan lahan oleh warga. Jubi juga menjumpai warga yang sedang membersihkan lahan, dan pembakaran ladang di sana. Ada lahan lain yang telah ditanami keladi, pisang, petatas dan sayur-sayuran.
Nasadit mengakui kondisi itu. “Di situ memang sudah terbuka, tidak seperti yang sebelumnya. Petugas kami melihat secara langsung kondisi seperti itu, tempatnya di atasnya Kali Worker. Kami tidak bisa mengambil langkah untuk intervensi, untuk melarang [warga membuka hutan],”katanya.
Menurut Nasadit, hal serupa terjadi di beberapa sumber air lainnya. Di intake Anafre dan Angkasa misalnya, kawasan itu sebelumnya ditumbuhi pepohonan. Kini, kawasan itu telah dibuka dan ditanami berbagai jenis tanaman seperti nanas, cabai, tomat, dan lainnya. “Sekarang, kalau musim panas [dan selama] sebulan tidak ada hujan, pasti terjadi penurunan debit air,” ujarnya.
Ketua Pusat Studi Infrastruktur Lingkungan Berkelanjutan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Dr Lieza Corsita mengatakan fenomena cuaca El Nino mempengaruhi kondisi iklim di wilayah Papua, termasuk di Kota Jayapura. Lieza mengatakan produksi intake air PT Air Minum Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura telah menurun hingga 50 persen. “Kuatnya El Nino ini dampak mempengaruhi kekeringan yang sangat panjang,” katanya.
Lieza mengatakan ketersediaan air bersih semakin menjadi persoalan di Kota dan Kabupaten Jayapura. Saat ini, hujan lebat tidak secara otomatis meningkatkan ketersediaan air bersih, karena tutupan hutan di Kabupaten dan Kota Jayapura semakin berkurang. Menurutnya, daerah tangkapan air di kawasan Cycloop semakin terdegradasi. “Hal ini yang mempengaruhi debit air pada sumber air yang kita gunakan berkurang,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan air bersih akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Saat ini, rata-rata pemakaian air di Jayapura sekitar 113,48 liter per orang per hari. Lieza mencatat bahwa penggunaan air untuk sektor non-domestik juga meningkat, seiring bertambahnya kegiatan usaha dan pembangunan di wilayah ini.
Jumlah sambungan rumah tangga yang sebelumnya sekitar 32 ribu sambungan juga terus meningkat, dan diperkirakan sekarang telah mencapai sekitar 40 ribu sambungan. Kini jumlah pelanggan diperkirakan sekitar 41.600 di Kota Jayapura dan 4.300 pelanggan di wilayah Sentani.
Lieza mengatakan total kebutuhan air bersih di Kota dan Kabupaten Jayapura diperkirakan meningkat dari sekitar 451 liter per detik menjadi 557 liter per detik. Jika produksi air menurun hingga sekitar 350 liter per detik, sedangkan kebutuhan mencapai 557 liter per detik, akan terdapat kekurangan pasokan yang cukup besar.
“Persoalannya bukan hanya debit air yang menurun. Jumlah konsumen juga terus bertambah sehingga ketersediaan air yang ada semakin sulit mencukupi kebutuhan,” katanya.
Proses distribusi air bersih oleh PT Air Minum Jayapura juga terkendala tingginya tingkat kebocoran jaringan pipa air bersih mereka. Data kehilangan air akibat kebocoran memperkirakan bahwa setiap detik ada 179,75 liter yang hilang karena kebocoran pipa mereka. “Kebocoran air itu 179,75 liter per detik jadi tinggi banget, itu yang menjadi masalah juga,”kata Lieza.
Nasadit mengatakan pihaknya sedang menunggu pembangunan instalasi pengolahan air Danau Sentani. Instalasi itu akan dibangun di kawasan jalan alternatif belakang Kampus Universitas Cenderawasih, Waena. “Pada prinsipnya, kami siap menjalankan tugas sebagai operator, sesuai keputusan bersama,” katanya.
Nasadit mengatakan jika instalasi pengolah air Danau Sentani itu beroperasi, pasokan air untuk Tanah Hitam, Abepura Pantai, kawasan pesisir seperti Kampung Tobati dan Kampung Enggros, serta Polimak bakal bertambah. Kapasitas tambahan yang disebutkan dalam rencana instalasi pengolah air Danau Sentani itu berkisar 100 liter/detik hingga 200 liter/detik.
Lieza Corsita mengatakan pihaknya sedang menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan atau ANDAL pembangunan instalasi pengolahan air Danau Sentani. Instalasi pengolahan air Danau Sentani diperkirakan akan menelan biaya Rp200 juta, dengan kapasitas terpasang sekitar 250 liter per detik. Akan tetapi, pada tahap awal, kapasitas pengolahan airnya berkisar 125 liter per detik
“Jadi satu-satunya sumber air kita yang tahan dengan kekeringan adalah Danau Sentani, karena dia mau musim hujan, musim kemarau selalu ada air. Namun kualitasnya memang sedikit tercemar. Ada teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengolah air danau ini menjadi layak untuk dikonsumsi atau sumber air baku,” katanya.
Instalasi pengolahan air Danau Sentani bisa mengatasi risiko krisis air di Kota Jayapura. Akan tetapi, instalasi pengolahan air bukanlah mitigasi risiko banjir dan tanah longsor. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Jayapura, Ronald Turangan mengusulkan mitigasi banjir dan risiko longsor dengan penanaman vegetasi atau pohon yang dapat memperkuat struktur tanah. Menurutnya, BPBD Kota Jayapura telah memetakan wilayah yang memerlukan reboisasi, seperti Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Heram.
Ronald juga mengusulkan membuat embung yang berfungsi menampung air hujan atau limpasan air di area Kolam Buaya Entrop, Kota Jayapura. Menurutnya, embung yang berada di area SMA 4 Negeri Jayapura terlalu kecil, dan tidak lagi mampu menampung debit air hujan deras.
“Salah satunya itu kita buat buat bendung di hulu kolam buaya. Jadi ada hambatan air untuk turun ke bawah, kita bisa tampung dulu. Dalam kondisi normal, baru [kita] buang [air] secara pelan-pelan. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan juga di situ,” ujarnya.
Lieza mengatakan Pemerintah Provinsi Papua harus merencanakan pembangunan bendungan guna menampung air hujan. Air yang terbendung nantinya bisa diolah menjadi sumber air baku, sekaligus cadangan air yang bisa digunakan pada saat musim kemarau.
“Di Jayapura infrastruktur menampung airnya terbatas. Mungkin ke depannya kita perlu membangun bendungan supaya ketika hujan turun bisa ditampung di bendungan itu,” katanya. (*)
Discussion about this post