Manowari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan rotasi dan mutasi adalah instrumen organisasi untuk penyegaran, penguatan, pemerataan pengalaman, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja pemerintahan.
Ia mengatakan, rotasi dan mutasi merupakan hal yang wajar dalam dinamika manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan itu disampaikan Dominggus Mandacan saat melantik empat pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat di Kantor Gubernur, Arfai, Manokwari, Jumat (30/10/2026).
Ia menegaskan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
Menurutnya, para pejabat yang dilantik telah mengikuti uji kompetensi sebagai bagian dari upaya menyesuaikan kemampuan dan pengalaman pejabat dengan kebutuhan jabatan serta organisasi.
Proses itu kata Mandacan, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah untuk memastikan setiap aparatur ASN ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi dan masyarakat.
Para pejabat yang menerima amanah baru pun diminta memandang penugasan tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan kesempatan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
Sebab, Pemprov Papua Barat membutuhkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya memiliki kemampuan administratif, juga mampu berpikir strategis, mengambil keputusan tepat, membangun kerja sama, serta menghadirkan inovasi.
Pejabat yang baru dilantik diminta segera melakukan konsolidasi internal, memahami kondisi organisasi, mengevaluasi program yang sedang berjalan, serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah masing-masing.
“Kenali persoalan, tetapkan prioritas, bangun tim, dan hadirkan solusi menuju birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, dan melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Ia mengakui tantangan pembangunan di Papua Barat masih cukup kompleks. Mulai dari kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, pengelolaan keuangan dan aset daerah, hingga berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Kondisi lanjut Mandacan, membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang kuat dan kolaboratif. Setiap kepala perangkat daerah harus mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mandacan menegaskan, visi mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri tidak boleh berhenti sebagai slogan.
Akan tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, program pembangunan yang tepat sasaran, dan kesejahteraan masyarakat.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Mandacan meminta agar amanah jabatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk membawa organisasi menjadi lebih baik.
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban,” ucapnya.
Adapun pejabat yang dilantik pada momentum itu adalah Otto Parorongan yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Setda Papua Barat, sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ia menggantikan Agus Nurrodi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
M. Bachri Yasin yang semula menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah dilantik sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.
Jabatan lama Bachri diisi oleh Godlief Aponino yang awalnya menduduki jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (*)
Discussion about this post