Jakarta, Jubi – Diplomasi budaya sering dipahami sebagai kegiatan memperkenalkan seni, makanan, pakaian, maupun tradisi kepada masyarakat negara lain. Melalui pertunjukan tari, pameran batik, pergelaran wayang, atau festival kuliner, Indonesia dapat membangun kedekatan dengan masyarakat internasional.
Dengan demikian, hubungan Indonesia dengan negara lain tidak hanya dibentuk oleh perjanjian, perdagangan, maupun kerja sama pertahanan, tetapi juga oleh persepsi masyarakat negara lain terhadap budaya yang ditampilkan Indonesia.
Sejatinya, diplomasi budaya bukan kegiatan memindahkan budaya dari satu tempat ke panggung internasional secara netral. Begitu negara memilih sebuah tarian, pakaian, atau seni untuk ditampilkan, negara sedang melakukan seleksi.
Seleksi itu tentu saja tidak selalu lahir dari niat menyingkirkan kelompok tertentu. Keterbatasan anggaran, waktu, dan kebutuhan acara juga berpengaruh. Meskipun demikian, akibatnya tetap politis, yakni sebagian budaya memperoleh panggung nasional, sedangkan sebagian lainnya lebih sering tinggal di tempat asalnya.
Indonesia sendiri membutuhkan simbol bersama. Sebagai negara kepulauan dengan ratusan kelompok etnik dan bahasa daerah, Indonesia tidak mungkin memperkenalkan seluruh kekayaan budayanya, sekaligus dalam satu acara.
Maka, menampilkan batik, wayang, atau ondel-ondel, misalnya, dapat menjadi salah satu cara praktis untuk membuka percakapan tentang keberagaman Indonesia.
Seperti diketahui, batik Indonesia telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 2009, sementara wayang lebih dahulu tercatat pada 2003 sebagai Mahakarya Warisan Lisan dan Takbenda Kemanusiaan, sebelum masuk dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda pada 2008.
Di tingkat nasional, ondel-ondel ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada 2013. Pengakuan tersebut menegaskan nilai budaya ketiganya, tetapi tidak berarti bahwa batik, wayang, atau ondel-ondel dapat mewakili seluruh keragaman tradisi Indonesia.
Masalah mungkin muncul manakala simbol yang dipilih berulang kali mulai dianggap sebagai gambaran utuh sebuah bangsa. Batik, misalnya, begitu kuat melekat pada citra Indonesia sehingga orang mudah lupa bahwa tradisi tekstil Nusantara jauh lebih beragam.
Bahkan, batik sendiri bukan sekadar motif dekoratif. UNESCO menjelaskan bahwa teknik, simbolisme, dan praktik batik menyertai berbagai tahap kehidupan masyarakat, dari kelahiran hingga kematian. Motifnya juga memperlihatkan pengaruh lintas budaya, termasuk Arab, Eropa, Tiongkok, Jepang, India, dan Persia.
Begitu pula dengan wayang yang memiliki banyak bentuk, tradisi, dan lingkungan sosial. Dengan kata lain, budaya yang dipamerkan sebagai identitas nasional sebenarnya menyimpan sejarah perjumpaan yang jauh lebih rumit daripada gambar pada sebuah brosur pariwisata.
Identitas nasional
Pada dasarnya, identitas nasional bukan daftar ciri yang sejak awal sudah lengkap dan tinggal diumumkan kepada khalayak global. Identitas nasional dibentuk, dipelihara, dan dinegosiasikan melalui pendidikan, media, kebijakan negara, serta berbagai upacara publik.
Dalam diplomasi budaya, pemilihan tarian, pakaian, atau kesenian tertentu dapat ikut membentuk gambaran tentang Indonesia yang dikenal masyarakat internasional.
Karenanya, ketika sebuah acara diplomatik terus menampilkan simbol tertentu, simbol itu memperoleh tempat istimewa dalam imajinasi publik.
Sebaliknya, tradisi yang jarang terlihat berisiko dianggap kurang penting, bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Maka, yang dipertaruhkan bukan hanya kesempatan tampil, melainkan juga hak untuk ikut menentukan makna menjadi Indonesia.
Ambil contoh, misalnya, ondel-ondel. Bagi masyarakat Betawi, boneka raksasa ini bukan sekadar properti foto yang lucu atau unik. Pasalnya, kini, ondel-ondel juga digunakan pula dalam acara seremonial, pameran, kegiatan pariwisata, pertunjukan, bahkan arena diplomasi.
Sudah barang tentu, perpindahan dari lingkungan budaya lokal ke panggung diplomasi membuka kesempatan baru untuk memperkenalkan budaya Betawi.
Namun, ada perbedaan antara memperkenalkan budaya dan sekadar meminjam bentuk visualnya. Jika tamu asing hanya mengenal ondel-ondel sebagai boneka raksasa untuk berfoto, unsur yang mudah dikenali mungkin bertahan, sementara sejarah, makna, dan masyarakat yang merawatnya justru bisa menghilang. Hal serupa berlaku pula untuk perajin batik, dalang, pemusik tradisional, dan komunitas adat lainnya.
Mengundang pelaku budaya memang penting, tetapi kehadiran fisik belum tentu berarti keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Seseorang bisa berdiri di panggung internasional tanpa pernah diberi suara dalam menentukan bagaimana budaya dan tradisinya ditampilkan.
Atas nama bangsa
Dalam diplomasi budaya, negara berbicara atas nama bangsa, tetapi bangsa bukan kelompok yang sepenuhnya seragam. Kepentingan pemerintah, kebutuhan industri pariwisata, pandangan seniman, dan aspirasi komunitas pemilik budaya bisa berbeda.
Pemerintah mungkin menginginkan pertunjukan yang ringkas dan mudah dipromosikan. Seniman mungkin ingin mempertahankan bentuk pertunjukan yang utuh. Komunitas lokal mungkin lebih memprioritaskan regenerasi pelaku dan keberlanjutan budaya.
Tidak semua kepentingan itu harus bertentangan, tetapi menyatukannya membutuhkan proses. Tanpa ruang dialog, istilah mewakili Indonesia dapat berubah menjadi kewenangan sepihak untuk menentukan budaya mana yang dianggap layak tampil.
Kajian tentang diplomasi seni-budaya Indonesia yang diterbitkan pada 2019 dalam jurnal Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde menunjukkan bahwa penggunaan seni dan budaya dalam diplomasi memiliki sejarah panjang.
Sejak masa Sukarno, seni dan budaya digunakan untuk menampilkan Indonesia sebagai bangsa merdeka yang memiliki kebudayaan bernilai. Pada masa Orde Baru, berkembang pula program beasiswa seni, residensi seniman di kedutaan, dan festival berskala besar.
Kajian dalam jurnal itu juga mencatat tantangan Indonesia dalam menghadapi stereotip internasional yang memandang budaya non-Barat sebagai sesuatu yang eksotis, tetap, atau terbelakang.
Artinya, diplomasi budaya bukan hanya urusan sekadar memperlihatkan budaya, tetapi juga upaya mengubah cara orang lain memandang bangsa Indonesia.
Agar mudah dikenali
Untuk menarik perhatian dunia, produk budaya sering dikemas menjadi sesuatu yang mudah dikenali. Contohnya, pakaian yang mencolok, tarian yang dinamis, musik yang khas, dan makanan yang menarik secara visual.
Cara ini dapat efektif untuk membuka pintu perkenalan budaya. Namun, jika tuntutan tersebut menjadi ukuran utama, produk budaya yang tidak mudah dipentaskan atau tidak menghasilkan gambar yang menarik bisa tersisih.
Budaya akhirnya dinilai berdasarkan kemampuannya menghibur dan menarik perhatian, bukan berdasarkan arti pentingnya bagi masyarakat yang menjalankannya.
Padahal, menarik perhatian tidak selalu berarti membangun pemahaman. Menyaksikan tarian, misalnya, bisa membuat penonton tertarik pada budaya suatu bangsa, tetapi belum tentu membuat mereka memahami sejarah, nilai, dan kehidupan masyarakat di baliknya.
Untuk sampai pada pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan penjelasan, interaksi dengan pelaku budaya, serta ruang untuk bertanya dan berdialog.
Walhasil, keberhasilan diplomasi budaya semestinya tidak berhenti pada berapa banyak orang yang melihat sebuah pertunjukan budaya, tetapi juga sejauh mana pertunjukan itu menghasilkan pemahaman.
Karena itu, pembenahan diplomasi budaya perlu dimulai dari cara memilih dan melibatkan pelaku. Pemerintah dapat menyusun program yang bergantian menampilkan budaya dari berbagai wilayah, tanpa harus mengubah setiap acara menjadi pameran seluruh budaya Nusantara.
Pemilihan seniman maupun komunitas perlu memiliki kriteria terbuka dan harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika pertunjukan akan berlangsung.
Anggaran, honorarium, hak atas dokumentasi, dan pembagian manfaat ekonomi juga perlu diperhatikan. Setelah acara selesai, evaluasi tidak cukup menghitung jumlah pengunjung atau pemberitaan. Perlu pula dilihat apakah muncul kerja sama baru dengan seniman Indonesia, apakah komunitas memperoleh manfaat, dan apakah penonton memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui.
Diplomasi budaya akan lebih bermakna jika masyarakat pemilik budaya menjadi pelaku utama, dan bukan sekadar sebagai bahan promosi negara.
*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Discussion about this post