Manokwari, Jubi – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Ferry Auparay meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat mencari kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mampu menambah pendapatan daerah. Hal itu dinyatakan Auparay usai mengikuti pidato yang disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Kamis (6/3/2025).
Ferry Auparay menyatakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dengan memangkas transfer anggaran untuk pemerintah daerah yang dijadikan momentum bagi Gubernur Papua Barat untuk menata OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pasalnya, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat itu menunjukkan Pemerintah Provinsi Papua Barat harus mampu menambah pendapatan daerahnya.
Efisiensi anggaran pemerintah pusat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Tahun Anggaran 2025 berkurang Rp200,32 miliar dari total pagu sebanyak Rp3,57 triliun.
Auparay menyebut hingga kini 70 persen dari APBD Papua Barat itu, atau sekitar Rp2,1 triliun, memang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat baru mencapai Rp900 miliar.
“[Efisiensi anggaran] ini momentum baik. Pejabat di Provinsi Papua Barat harus tahu diri, jangan lagi kita terus bergantung dengan pemerintah pusat. Ini tantangan bagi kabinet Pak Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani, siapa yang akan menjabat [sebagai kepala OPD] harus diberikan target [pendapatan daerah]. Kepala Dinas punya tugas cari uang,” katanya.
Auparay menyebut ada sejumlah sektor yang memiliki potensi untuk menjadi penghasil pendapatan daerah, seperti sektor perikanan, pertanian, tanaman holtikultura, kehutanan, dan pariwisata. “Dengan pendapat [daerah yang hanya] Rp900 miliar, berarti kan sektor itu tidak bekerja [secara maksimal],” katanya.
Auparay menyatakan setiap calon kepala OPD yang memiliki potensi untuk menjadi penghasil pendapatan daerah harus ditantang untuk menambah pendapatan daerahnya. “Gubernur harus perintahkan mereka bekerja, jangan setiap tahun datang ke DPR [Papua Barat] dan minta anggaran dikasih tinggi. Tapi, berapa yang mereka [akan] setor ke Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan tidak semua OPD dapat menjadi penghasil pendapatan daerah, namun mereka tetaplah penting. Menurutnya, dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat akan membantu Gubernur Papua Barat mempercepat pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, setiap dinas yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah harus dipacu.
“Kabinet ekonomi menjadi harapan Gubernur untuk membantu. Itu merupakan harapan DPR [Papua Barat], khususnya Fraksi Golkar. Mungkin saja [pada masa mendatang] transfer pusat masih Rp2,1 triliun, tapi dengan kerja [keras OPD] kita bisa menghasilkan [pendapatan daerah] sampai Rp5 triliun,” ujar Auparay.
Ia juga meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menghentikan pemborosan anggaran, dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merugi seperti PT Papua Doberai Mandiri (Padoma). “PT Padoma menggunakan dana puluhan miliar, tapi hanya menyetor deviden Rp100 juta, ini kerja apa ini? Bapak Gubernur harus evaluasi itu,” ujar Auparay.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan usai berpidato dalam rapat paripurna DPR Papua Barat menyatakan aktivitas perekonomian di Papua Barat semakin berkembang maju. Ia menganalogikan, jika kemarin rakyat Papua Barat diberi panah untuk berburu, hari ini rakyat Papua Barat diberi parang untuk buka kebun.
Mandacan pun berjanji untuk gerak cepat, agar pemerintahannya segera efektif bekerja. “Senin pekan depan saya akan pimpin apel perdana. Untuk agenda serah terima jabatan para bupati, kami utus beberapa pejabat—Sekretaris Daerah ke Kabupaten Teluk Bintuni, Wakil Gubernur ke Kabupaten Kaimana, saya akan ke Kabupaten Wondama. Setelah itu, saya akan pimpin rapat dengan OPD terkait untuk mendapatkan saran dan masukan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk lima tahun mendatang,” kata Mandacan.
Setelah itu, barulah Mandacan akan mengevaluasi OPD. “Akan ada pergantian, pergeseran [pejabat OPD]. [Saya ingin] menempatkan jabatan yang tepat sesuai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan ilmunya, dengan harapan lima tahun ke depan [pelayanan publik] berjalan dengan baik,” ujarnya. (*)
Discussion about this post