Sorong, Jubi – Rapat sinkronisasi data pencari kerja – Pencaker Orang Asli Papua (OAP) hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat (13/12/2024) di Aula Pengurus Pusat GBAI, Kota Sorong, berujung kekecewaan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Barat Daya yang dijadwalkan hadir justru tidak datang, memicu reaksi keras dari para pencari kerja.
Para pencaker OAP telah berkumpul di lokasi sejak pukul 15.00 WIT dengan harapan pemerintah hadir untuk membahas data sinkronisasi. Namun, hingga jadwal yang ditentukan, BKPSDM tidak kunjung menampakkan diri.
“Kami merasa dipermainkan. Pemerintah berjanji untuk duduk bersama kami, tapi tidak memenuhi komitmen tersebut,” ujar Jolvin Karet, Ketua Pencaker OAP Papua Barat Daya.
Jolvin menambahkan bahwa para pencaker telah melakukan berbagai aksi, termasuk bermalam di kantor pemerintah selama enam hari. Pertemuan ini, menurutnya, adalah puncak kesabaran mereka.
“Kami sudah menyiapkan langkah hukum dan akan membawa masalah ini ke pengadilan,” tegasnya.
Selain ketidakhadiran BKPSDM, mekanisme seleksi CPNS juga menuai kritik tajam. Marten Kareth, juru bicara pencaker OAP, menyebut adanya dugaan kekeliruan dalam penilaian yang bertentangan dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 321. Ambang batas (passing grade) bagi OAP sebesar 286 dianggap tidak diterapkan secara adil. “Beberapa peserta dengan nilai di atas passing grade tidak diloloskan, sementara yang nilainya lebih rendah justru masuk ke tahap berikutnya,” ungkap Marten.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam verifikasi data peserta OAP. Menurut Marten, kuota khusus untuk OAP seharusnya diisi oleh peserta dengan dokumen kependudukan sesuai kategori yang diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua Jilid 1 dan 2.
Para pencaker mendesak pemerintah daerah dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk memberikan penjelasan terkait proses seleksi. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap hasil SKD guna memastikan kuota OAP terjamin.
“Kami hanya ingin keadilan. Masa depan generasi OAP dipertaruhkan di sini. Pemerintah harus berpihak kepada kami yang berhak mendapatkan peluang kerja di tanah kami sendiri,” kata Marten.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM belum memberikan tanggapan resmi. Salah satu staf BKPSDM, Jeffrey Asmuruf, sebelumnya menyebutkan bahwa ketidakhadiran mereka terkait dengan kekhawatiran atas situasi yang tidak kondusif.
Para pencaker menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut, baik melalui jalur hukum maupun advokasi ke tingkat pusat. Mereka juga berencana membawa masalah ini ke presiden dan menteri terkait.
Ketegangan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat agar proses seleksi CPNS berjalan adil dan transparan sesuai aturan yang berlaku. Pencaker OAP menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini demi keadilan bagi masyarakat asli Papua. (*)
Discussion about this post