Sorong, Jubi – Anggota Majalis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya meminta Gubernur Elisa Kambu menemui para mama-mama pedagang asli Papua, yang mempertanyakan kebijakan pemerintah berkaitan dengan nasib mereka, dan berada di kantor gubernur sejak Rabu (2/7/2026) hingga Kamis (2/7/2026).
Ini disampaikan anggota MRP utusan Kabupaten Maybrat, Selly Kareth dan Sara Elwold dari Kabupaten Raja Ampat saat bersama para pedagang di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, sebagai bentuk solidaritas, Kamis (2/7/2026).
Selly Kareth mengatakan, Gubernur Papua Barat Daya mestinya segera mengambil sikap dan tidak membiarkan mama-mama pedagang Papua terus menunggu tanpa kepastian.
“Kami meminta Bapak Gubernur Elisa Kambu datang sendiri menemui mama-mama Papua. Jangan biarkan mereka bermalam berhari-hari di halaman kantor pemerintah hanya untuk menagih janji yang pernah disampaikan [gubernur],” kata Selly Kareth.
Katanya, kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat harus dibuktikan dengan keberanian mendengar langsung keluhan masyarakat, dan menghadirkan keputusan nyata. Bukan sekadar menyampaikan janji yang terus berulang.
“Mereka menjual pinang, sayuran, umbi-umbian, sagu, ikan dan hasil kebun untuk membiayai sekolah anak-anak serta memenuhi kebutuhan rumah tangga,” ucanya.
Selly Kareth menyatakan, aksi mama-mama pedagang asli Papua bertahan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, merupakan bentuk kekecewaan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Karenanya, ia berharap Gubernur Papua Barat Daya segera membuka ruang dialog terbuka dan mengambil keputusan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jangan biarkan mama-mama Papua pulang dengan membawa kekecewaan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya”.
Ia mengatakan, pemerintah harus membuktikan bahwa kehadiran Provinsi Papua Barat Daya benar-benar membawa perubahan dan keberpihakan bagi orang asli Papua, khususnya mama-mama pedagang yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga
Karena itu pemerintah tidak boleh mempersulit mereka. Janji pemberian modal usaha dan pembangunan pasar khusus, jangan sekadar janji politik. Akan tetapi merupakan komitmen yang harus dipenuhi dengan tindakan nyata.
“Kami [juga] mempertanyakan mengapa pembangunan pasar dilakukan tanpa melibatkan organisasi mama-mama pedagang sebagai pengguna utama. Kebijakan yang dibuat tanpa mendengar suara masyarakat hanya akan melahirkan persoalan baru,” kata Selly Kareth.
Anggota MRP Papua Barat Daya lainnya, Sara Elwold mengatakan aksi menginap di kantor gubernur itu, gambaran nyata bahwa kesabaran mama-mama pedagang Papua telah mencapai batasnya.
Sara Elwold, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk melindungi mama-mama Papua sebagai pelaku ekonomi orang asli Papua.
“Kalau pemerintah benar-benar berpihak kepada orang asli Papua, keberpihakan itu harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian modal usaha, tempat berjualan yang layak, serta pengelolaan dana Otonomi Khusus yang transparan,” kata Sara Elwold.
Menurutnya, mama-mama pedagang asli Papua sudah terlalu lama menunggu. Jangan sampai kepercayaan rakyat hilang karena pemerintah tidak mampu menepati komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Sara Elwold menegaskan, MRP akan mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan para pedagang hingga memperoleh kepastian.
“Kami akan meminta pemerintah membuka seluruh data penerima bantuan modal usaha secara transparan. Jangan sampai dana yang berasal dari Otonomi Khusus untuk orang asli Papua justru tidak dinikmati oleh mereka yang benar-benar berjualan setiap hari,” ucapnya.
Katanya, transparansi adalah kewajiban pemerintah. Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran itu disalurkan dan siapa yang menerima manfaatnya.
Ia mengatakan, apabila ingin membangun pasar untuk orang asli Papua, mesti melibatkan mereka sejak tahap perencanaan, pembangunan sampai pengelolaannya.
“Perjuangan mama-mama Papua bukan hanya mengenai tempat berjualan dan yang sedang diperjuangkan hari ini adalah martabat orang asli Papua. Mereka meminta kesempatan untuk hidup layak melalui usaha mereka sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, para mama-mama pedagang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya memblokade jalan utama Basuki Rahmat, di perempatan lampu merah Remu, Kota Sorong dengan menggelar tikar di badan jalan, Kamis (2/7/2026) malam.
Mama-mama pedagang asli Papua itu merupakan perwakilan lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagian besar dari mereka memilih tidur di pelataran badan jalan utama, sementara sebagian lainnya tetap duduk berjaga hingga pagi hari.
Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka sebab, tak ada respons dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu meski ratusan mama-mama pedagang asli Papua itu telah menunggu di kantor gubernur sejak Rabu (1/7/2026).
Sebelumnya, massa aksi menginap di pelataran Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Rabu malam hingga Kamis, untuk menanti kejelasan nasib mereka.
Ratusan mama-mama pedagang asli Papua itu mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Merek menuntut realisasi satu tahun janji Gubernur Elisa Kambu yang dinilai belum mengeluarkan kebijakan strategis mendukung modal usaha serta menyediakan tempat berjualan yang layak bagi mama-mama pedagang asli Papua. (*)
