Sorong, Jubi – Seratusan mama-mama pedagang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya memblokade jalan utama Basuki Rahmat, di perempatan lampu merah Remu, Kota Sorong dengan menggelar tikar di badan jalan, Kamis (2/7/2026) malam.
Sebagian besar dari mereka memilih tidur di pelataran badan jalan utama, sementara sebagian lainnya tetap duduk berjaga hingga pagi hari.
Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka sebab, tak ada respons dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu meski ratusan mama-mama pedagang asli Papua itu telah menunggu di kantor gubernur sejak Rabu (1/7/2026).
Ratusan mama-mama pedagang asli Papua itu mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya, menuntut realisasi satu tahun janji Gubernur Elisa Kambu yang dinilai belum mengeluarkan kebijakan strategis mendukung modal usaha serta menyediakan tempat berjualan yang layak bagi mama-mama pedagang asli Papua.
Sebelum memindahkan aksi ke jalan utama, para pedagang sempat meluapkan kekecewaan mereka dengan membakar sejumlah ban bekas di depan kantor gubernur.
Ketua Pasar Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong (P2MP-KS), Levina Duwit mengungkapkan rasa kecewanya terhadap sikap kepala daerah yang enggan menemui mereka.
“Semalam kami telah tidur menginap di pelataran kantor gubernur untuk meminta kepada bapak gubernur Elisa Kambu hadir saja, terima kami mama-mama punya aspirasi saja, apa yang susah,” kata Levina Duwit di lokasi aksi, Kamis (2/7/2026) malam.
Katanya, ini merupakan kesekian kalinya mama-mama pedagang Papua datang bertemu untuk Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
“[Kami mau] menanyakan di mana dana Otsus, di mana bagiannya kami mama-mama pedagang Papua? Karena sampai sekarang kami belum nikmati dana Otsus itu secara baik,” ujarnya.
Menurut Duwit, selama ini para pedagang asli Papua harus berjualan di atas tanah yang becek tanpa fasilitas memadai. Ia pun menyesalkan dukungan politik yang mereka berikan saat pemilihan kepala daerah, dibalas dengan pengabaian.
Katanya, pemerintah provinsi pernah menyalurkan dana hibah modal usaha Rp10,125 miliar untuk 2.448 penerima, P2MPKS pada Desember 2025 dan Januari 2026.
Namun program itu dinilai tidak tepat sasaran, karena hanya melibatkan 494 anggota mereka. Begitu pula dengan pembangunan pasar yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihaknya.
Pendamping Pedagang Mama-mama Pasar Papua yang merupakan advokat HAM Papua, Yohanis Mambrasar menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali mencoba membangun komunikasi yang baik dengan dinas terkait, namun selalu menemui jalan buntu.
“Dinas sama sekali tidak merespon, bahkan pemerintah cenderung tetap menerapkan mekanisme syarat akses program yang ribet, hingga membatasi banyak mama-mama pedagang Papua untuk mengakses program tersebut,” kata Yohanis Mambrasar.
Mambrasar menegaskan, kedatangan massa aksi kali ini untuk membawa konsep kerja kebijakan pembinaan yang baru dan konkret.
Konsep tersebut meliputi desakan pembuatan MoU antara Gubernur dan Ketua DPR Papua Barat Daya terkait anggaran tetap Rp3 miliar hingga Rp6 miliar per tahun untuk modal usaha.
Pengalihan pengelolaan program ke lembaga independen dan bukan lagi di bawah Dinas Koperasi UKM atau Koperindag, penyediaan kuota lapak pasti di pasar sementara maupun pasar Remu yang baru, serta transparansi Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dana hibah tahun anggaran 2025.
“Hari ini kami kembali lagi menghadap gubernur untuk mendorong gubernur komitmen pada janjinya, menjawab aspirasi mama-mama pedagang Papua. Kami datang dengan membawa konsep kerja kebijakan pembinaan pedagang Papua yang berbeda,” ucapnya. (*)
