Jayapura, Jubi – Executive Committee (Exco) Partai Buruh Provinsi Papua Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam atas terus terjadinya konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil serta memicu krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Ketua Exco Partai Buruh Papua Tengah, Hanok Herison Pigai menilai para pemimpin daerah di Tanah Papua, khususnya enam gubernur, perlu mengambil langkah politik dan moral yang lebih aktif, dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengenai kondisi kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua.
“Ini menyangkut nyawa manusia. Intan Jaya kembali berduka, setelah sebelumnya Kabupaten Puncak juga mengalami duka yang mendalam. Kami berharap para gubernur tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik dan anggaran, juga menyampaikan secara jujur kondisi kemanusiaan yang dialami masyarakat Papua,” ujar Hanok Herison Pigai dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026) malam.
Menurut Hanok Pigai, konflik yang terus berlangsung telah membawa penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil.
Ia menggambarkan banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, sementara sebagian warga terpaksa mengungsi akibat situasi keamanan yang belum kondusif.
Exco Partai Buruh Papua Tengah mencermati berbagai laporan yang beredar mengenai meningkatnya eskalasi konflik di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Berdasarkan pemberitaan media dan informasi dari berbagai pihak, operasi keamanan di sejumlah kampung disebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat sipil, termasuk adanya pengungsian warga.
Partai Buruh Papua Tengah juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah warga sipil yang diberitakan dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya, seorang gembala jemaat, seorang pemuda, dan seorang ibu yang sedang mengandung.
Exco Partai Buruh Papua Tengah menilai setiap korban jiwa merupakan tragedi kemanusiaan yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Hanok Pigai menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat.
“Pembangunan tentu penting, tetapi keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Apa arti pembangunan apabila masyarakat terus hidup dalam ketakutan dan kehilangan anggota keluarganya akibat konflik yang tidak kunjung berakhir,” katanya.
Ia juga berharap, para gubernur di Tanah Papua dapat menggunakan kewenangan dan ruang komunikasi yang dimiliki untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat kepada pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, juga penyelesaian konflik secara damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Exco Partai Buruh Papua Tengah meminta Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap situasi kemanusiaan di Tanah Papua melalui langkah-langkah yang mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil, dialog, dan penegakan hukum berkeadilan.
Selain itu, Exco Partai Buruh Papua Tengah mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan pembentukan Tim Pencari Fakta independen yang melibatkan Komnas HAM guna mengusut berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik di Intan Jaya dan Puncak secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sudah terlalu banyak nyawa yang hilang. Kami berharap pemerintah pusat dan seluruh pemimpin daerah menjadikan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Konflik harus diselesaikan melalui langkah-langkah yang menghadirkan keadilan, perlindungan terhadap warga sipil, dan perdamaian yang berkelanjutan,” ucap Hanok Herison Pigai. (*)
Discussion about this post