Sorong, Jubi – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu akhirnya menemui ratusan mama-mama pedagang asli Papua di kawasan Lampu Merah Gereja Maranatha, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (3/7/2026).
Ratusan mama-mama pedagang asli Papua dari lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya mendatangi kantor gubernur untuk bertemu Gubernur Elisa Kambu sejak, Rabu (1/7/2026).
Namun karena tak bertemu gubernur, mama-mama pedagang asli Papua itu memilih menginap di kantor Gubernur Papua Barat Daya hingga Kamis (2/7/2026).
Akan tetapi pada hari kedua aksi, Gubernur Papua Barat Daya tak juga menemui mama-mama pedagang asli Papua itu.
Mereka kemudian memblokade jalan utama Basuki Rahmat, di perempatan lampu merah Remu, Kota Sorong dengan menggelar tikar di badan jalan, Kamis (2/7/2026) malam, dan aksi berlanjut hingga Jumat (3/7/2026).
Mama-mama pedagang asli Papua itu menuntut realisasi satu tahun janji Gubernur Elisa Kambu, yang dinilai belum mengeluarkan kebijakan strategis mendukung modal usaha serta menyediakan tempat berjualan yang layak bagi mama-mama pedagang asli Papua.
Saat menemui mama-mama pedagang asli Papua, Elisa Kambu mengatakan keterlambatan dirinya menemui para demonstran bukan karena menolak aspirasi masyarakat.
Akan tetapi disebabkan agenda pemerintahan yang padat, serta informasi yang belum diterimanya secara utuh mengenai perkembangan aksi tersebut.
“Saya tidak pernah menolak masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. Selama saya menjadi gubernur, siapa pun yang datang saya terima. Aspirasi itu harus dihargai karena pemerintah hadir untuk mendengar rakyatnya,” kata Elisa Kambu.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) orang asli Papua melalui APBD dan Dana Otonomi Khusus.
Katanya, masalahnya bukan pada besaran anggaran, melainkan pada tata kelola, mekanisme penyaluran, serta pengawasan, agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Anggarannya sebenarnya sudah tersedia. Yang harus kita benahi adalah sistem pelaksanaannya supaya transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kalau ternyata masih kurang, nanti kita bahas lagi pada perubahan anggaran sehingga kebutuhan mama-mama bisa dipenuhi,” ucapnya.
Elisa Kambu memastikan, seluruh aspirasi yang telah disampaikan tidak akan berhenti hanya pada penyerahan dokumen tuntutan.
Ia berjanji akan menggelar pertemuan lanjutan bersama perwakilan mama-mama pedagang asli Papua dalam waktu dekat, untuk membahas langkah konkret yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah.
“Kalau memungkinkan, satu atau dua hari ke depan kita duduk bersama dengan perwakilan mama-mama. Kita bahas konsepnya, kita cari solusi terbaik sesuai kewenangan pemerintah daerah supaya ada keputusan yang bisa dilaksanakan bersama,” ujarnya.
Ketua Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MP-KS), Levina Duwit mengatakan, perjuangan yang dilakukan mama-mama pedagang asli Papua selama tiga hari bukan sekadar aksi demonstrasi biasa, melainkan jeritan para perempuan Papua yang selama ini merasa hak-hak ekonomi mereka terus diabaikan.
Menurutnya, aksi itu lahir dari penderitaan panjang yang dialami para pedagang kecil yang setiap hari menggantungkan hidup dari hasil jualan di pasar.
“Kami tidak turun ke jalan karena ingin melawan pemerintah. Kami datang karena kami sudah terlalu lama menunggu perhatian,” kata Levina Duwit.
Katanya, mama-mama pedagang asli Papua bukan meminta belas kasihan, tetapi meminta hak mereka sebagai pemilik negeri ini untuk diberdayakan dan diberi ruang hidup yang layak.
Levina menegaskan, kehadiran Gubernur Elisa Kambu di tengah massa menjadi awal yang baik. Namun pihaknya akan tetap mengkawal seluruh komitmen yang telah disampaikan. Sebab, mama-mama Papua tidak lagi ingin menerima janji yang berulang tanpa realisasi nyata.
“Kami tidak mau lagi hanya mendengar janji setiap kali kami berjuang. Yang kami butuhkan adalah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mama-mama Papua,” ujarnya.
Katanya, masalah yang dihadapi mama-mama Papua bukan hanya terkait modal usaha, juga kepastian tempat berjualan, perlindungan terhadap pedagang orang asli Papua, serta keberpihakan pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat.
Ia menegaskan, apabila enam tuntutan yang telah diserahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya tidak ditindaklanjuti secara serius, mama-mama Papua akan kembali menggelar aksi yang lebih besar, melibatkan dukungan masyarakat adat dari seluruh wilayah Sorong Raya.
“Ini bukan hanya perjuangan mama-mama pedagang, tetapi perjuangan mempertahankan hak hidup orang asli Papua di atas tanahnya sendiri,” kata Levina Duwit.
Adapun enam tuntutan yang diserahkan mama-mama pedagang asli Papua kepada Gubernur Papua Barat Daya, adalah mempertahankan alokasi anggaran bantuan modal usaha sebesar Rp3 miliar hingga Rp6 miliar setiap tahun.
Menetapkan mekanisme distribusi anggaran melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Menyerahkan pengelolaan bantuan modal kepada lembaga independen agar lebih transparan.
Menyediakan pasar atau kuota lapak khusus bagi mama-mama Papua. Membuka laporan penggunaan bantuan modal usaha tahun 2025 secara terbuka kepada publik.
Menolak Program Strategis Nasional (PSN) dan penambahan kekuatan militer di Tanah Papua yang menurut mereka mengancam ruang hidup, tanah adat, serta mata pencaharian masyarakat. (*)
Discussion about this post