Merauke, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah – RTRW di provinsi baru tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan pelayanan publik di sana.
Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo kepada wartawan, Rabu (15/11/2023), menyatakan bahwa pada Selasa (14/11/2023) pihaknya melaksanakan diskusi terarah atau focus group discussion – FGD dan konsultasi publik RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis – KLHS RTRW.
“Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan SDM serta pengelolaan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya Pemprov dalam mewujudkan upaya ini adalah dengan melakukan penyusunan dokumen RTRW Provinsi Papua Selatan,” kata Safanpo.
Dia menjelaskan, penyusunan dokumen RTRW Provinsi Papua Selatan merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Karenanya setelah melalui proses penyusunan dan tahapan lainnya, RTRW Provinsi Papua Selatan akan digodok menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan.
“Sehingga nanti akan menjadi dokumen spasial yang sangat dinanti-nantikan bukan saja oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan melainkan oleh semua pemerintah kabupaten, baik Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat termasuk pelaku usaha,” ujarnya.
Safanpo menambahkan, selain penyusunan RTRW Provinsi Papua Selatan, secara paralel disusun pula Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
“Provinsi Papua Selatan memiliki tipologi ekosistem hutan hujan tropis, mangrove, dan savana. Keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi hingga mencapai 200 jenis pepohonan dalam setiap hektar. Selain keanekaragaman tumbuhan, Provinsi Papua Selatan juga memiliki keanekaragaman hewan yang sangat tinggi, sebut saja burung cenderawasih, kangguru, kasuari, kura-kura moncong babi, dan sebagainya,” kata dia.
“Dengan berbagai keanekaragaman hayati yang tinggi ini, proses pembangunan di Provinsi Papua Selatan harus memperhatikan prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan agar pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan dapat berlangsung secara selaras dan beriringan,” tutup Safanpo. (*)
