Merauke, Jubi — Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Sunarjo, mengingatkan menyatakan pengembangan pangan di wilayah itu mesti mempertimbangkan karakteristik alam, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat.
Katanya, kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan berisiko membuat lahan tidak produktif dan anggaran pembangunan tidak efisien.
Ini disampaikan Sunarjo dalam Focus Group Discussion (FGD) tahap II tentang konfirmasi prioritas serta penajaman skenario, kebijakan, dan aksi pengembangan pangan lokal sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di Provinsi Papua Selatan, Kamis (15/10/2026).
“Supaya real kebijakan yang tadi itu menuju pada kearifan lokal dan afirmasi action untuk bagaimana tanah itu bermanfaat ketika diolah, bukan malah menjadi kesengsaraan masyarakat setempat maupun kita,” kata Sunarjo.
Sunarjo mengatakan, karakteristik tanah dan lingkungan di Papua Selatan berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah lain.
Karenanya, perencanaan pembangunan pertanian harus memperhatikan kondisi nyata di lapangan, termasuk pengetahuan masyarakat yang selama ini hidup dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya.
Menurutnya, masyarakat setempat mengetahui potensi tanah, lingkungan, dan tanaman yang sesuai untuk dikembangkan. Pengetahuan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pangan lokal.
“Apa yang bisa (tentang tanaman yang tumbuh)? Tanya masyarakat saja. Mereka yang sangat tahu,” ujarnya.
Sunarjo menyebut sagu, ubi, dan keladi sebagai sejumlah komoditas pangan lokal strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Papua Selatan.
Pengembangan pangan lokal katanya, harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menjalankan program pencetakan sawah.
Menurutnya, pembukaan lahan harus didahului kajian yang memperhatikan kondisi tanah dan tata air sehingga lahan yang dikembangkan benar-benar dapat dimanfaatkan.
Sunarjo menilai, kesalahan dalam perencanaan dapat menimbulkan persoalan baru, mulai dari lahan yang tidak produktif hingga pemborosan anggaran.
“Jangan sampai nanti tanah tidak bisa dimanfaatkan. Uang sudah keluar, ini inefisiensi yang sudah luar biasa,” katanya.
Selain kondisi lingkungan, Sunarjo menyoroti pentingnya memastikan kebenaran data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ia mempertanyakan informasi yang menyebut produksi padi di Kabupaten Merauke meningkat 60 persen.
Ia mengaku berasal dari keluarga petani dan mendengar keluhan petani mengenai kondisi produksi di lapangan.
Karena itu, menurutnya, informasi mengenai peningkatan produksi perlu diperiksa berdasarkan sumber data primer dan dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya.
“Kok bisa Pak Menteri (Pertanian) ambil data dari mana sumber primer sampai bisa ngomong dengan begitu, menyatakan 60 persen produksi naik di Merauke?” ujar Sunarjo.
Ia mengatakan, perbedaan antara data yang disampaikan kepada publik dan pengalaman masyarakat di lapangan perlu ditelusuri agar tidak menjadi dasar kebijakan yang keliru.
“Kita harus meramu kebenaran informasi, supaya jangan kita jadikan versi semua. Ini tidak bagus,” katanya.
Sunarjo berharap pemerintah, akademisi, peneliti, dan masyarakat dapat bersama-sama memastikan informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kebijakan afirmatif untuk pengembangan pangan lokal harus didasarkan pada data yang benar dan kondisi riil masyarakat Papua Selatan.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan Mandala Katalika (Manka), Juliarta Bramansa Ottay, mengatakan diskusi tersebut menjadi ruang untuk menyepakati prioritas bersama dan membangun sinergi antarpihak dalam pengembangan pangan lokal.
Ia berharap, berbagai pihak yang terlibat dapat menyatukan pandangan mengenai hal-hal yang dianggap penting agar dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama.
Menurut Juliarta, prioritas yang dinilai penting oleh satu pihak belum tentu menjadi kepentingan bersama apabila tidak disepakati oleh pihak lain.
Karenanya, ia berharap proses diskusi dapat menjadi dasar bagi kerja sama yang berkelanjutan.
FGD tahap II tersebut membahas konfirmasi prioritas serta penajaman skenario, kebijakan, dan aksi pengembangan pangan lokal sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Perkumpulan Mandala Katalika, Jerat Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. (*)
Discussion about this post