Jayapura, Jubi – Sekretaris Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Markus Haluk meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membuka diri atas kondisi Hak Asasi Manusia atau HAM di Tanah Papua.
Permintaan itu disampaikan Markus Haluk, sebab menilai kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua semakin meningkat sejak 1963 hingga 2026.
Haluk mengatakan, kini Indonesia menempati posisi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karenanya Indonesia harus terbuka terkait dugaan pelanggaran pemusnahan manusia, alam dan budaya di Tanah Papua yang dinilai terjadi secara masif dan sistematis.
Menurutnya, apabila Pemerintah Indonesia tidak membuka akses dan tidak memberi ruang untuk investigasi independen, dan PBB berkunjung ke Papua, maka kredibilitas Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dipertaruhkan.
Sebab, bagaimana mungkin Indonesia memimpin dan mengurus dugaan pelanggaran HAM di negara lain, sementara dalam internal negaranya tidak membuka ruang sekalipun.
“Ketua dewan HAM PBB sebelumnya itu, [pernah] meminta izin kepada pemerintah Indonesia [pada masa pemerintahan] Presiden Joko Widodo. Mereka mengirim surat untuk berkunjung ke [Tanah] Papua. Pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan izin untuk berkunjung ke [Tanah] Papua. Namun sampai saat ini belum [terlaksana],” kata Markus Haluk kepada Jubi melalui panggilan telepon, Selasa (10/3/2026).
Katanya, kini Indonesia menempati posisi Presiden Dewan HAM PBB. Momentum ini mestinya dimanfaatkan untuk memberi akses kepeda jurnalis asing, dan perwakilan PBB berkunjung ke Tanah Papua.
Selain itu, belum lama ini tanpa diminta Presiden Prabowo menyatakan keinginan terlibat mendamaikan konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat,
Menurut Haluk, kalau Presiden berani menjadi mediator konflik antarnegara, maka Presiden harus bersedia membuka diri menyelesaikan konflik di Tanah Papua, dan membuktikan bahwa Indonesia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negaranya sendiri.
“Misalnya pelanggaran HAM yang sedang terjadi, dan pendudukan secara masif di Papua Barat. Ancaman secara nyata ada di Papua pemusnahan manusia,” ucapnya.
Markus Haluk mengatakan, apa yang terjadi di Tanah Papua pernah menjadi sorotan pelapor HAM PBB dan negara di kawasan Pasifik pun pernah menyampaikannya dalam sidang PBB.
“Dewan HAM PBB meminta untuk mengunjungi Papua Barat. Namun Indonesia menyangkal dan menutup semua akses masuk. Menjadi ketua dewan HAM PBB ini merupakan peluang Indonesia, untuk memulai dari dirinya sendiri dalam penegakan HAM,” kata Markus Haluk.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer mengatakan apabila Indonesia mau serius, mesti menyelesaikan semua pelanggaran HAM melalui mekanisme yang ada, dan memberi akses bagi media asing.
“Selama ini Indonesia tertutup, jadi pertanyaannya dia perhatikan HAM atau tidak? Kalau dia tertutup berarti ada pertanyaan ada apa di Indonesia sehingga tertutup. Jadi akses untuk media asing itu juga mesti dibuka termasuk NGO asing,” kata Gustaf Kawer.
Menurut Kawer, Pemerintah Indonesia sudah pernah membuat komitmen akan mengundang High Commissioner atau Komisi Tinggi HAM PBB ke Tanah Papua. Namun tak ada tindaklanjut hingga kini.
“Kalau Indonesia terbuka soal itu, kita optimis bahwa Indonesia terbuka untuk penyelesaian HAM di Papua. Namun selagi Pemerintah Indonesia tertutup, ya kita skeptis terhadap penyelesaian HAM di Tanah Papua,” ucap Kawer. (*)
Discussion about this post