Jayapura, Jubi – Tentara Nasional Indonesia atau TNI diduga merusak 56 rumah warga di Kampung Mimin, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Warga meminta agar tentara keluar dari kampung mereka.
Hal itu disampaikan Vikaris Paroki Gereja Katolik Roh Kudus Mabilabol Oksibil Pastor Kletus Togodli Pr pada Selasa (21/1/2025). “Sekitar 56 rumah di Kampung Mimin yang rusak, masyarakat bilang TNI yang merusak,” ujarnya.
Togdli mengatakan ada sekitar 100 prajurit TNI saat ini berada di Kampung Mimin. Mereka menempati Gereja GIDI Efesus Sape dan menjadikan sebagai pos keamanan. Anggota TNI tersebut juga diduga mencopot papan dan seng rumah warga di sana.
Ada 180 prajurit pos di Distrik Oksop dan 100 prajurit TNI di Kampung Mimin,” katanya.
Pada 28 November 2024 warga dari Kampung Mimin bersama warga dari Kampung Oksop, Kampung Atener, Kampung Alutbakon, dan Kampung Oktumi sempat mengungsi ke hutan dan ke Oksibil, ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka mengungsi karena takut akan kehadiran prajurit TNI yang melakukan penyisiran mencari anggota TPNPB di kampung mereka.
Laporan JPIC OFM Papua ada 327 jiwa dari lima kampung di Distrik Oksop terpaksa mengungsi ke Oksibil. Mereka terdiri dari 151 laki-laki dan 176 perempuan. Mereka telah kembali pada Desember 2024. Warga yang mengungsi ke hutan tidak tercatat.
Menurut Togdli hingga kini sekitar 90 kepala keluarga atau 700 jiwa warga Kampung Mimin belum bisa masuk ke kampung mereka. Mereka terpaksa mengungsi dan tinggal di rumah kerabat mereka di kampung lain, seperti di Kampung Oksop, Kampung Atenar, Kampung Oktumi, dan Kampung Alutbakon.
“Warga Kampung Mimin sampai hari ini belum bisa kembali kampung mereka,” ujarnya.
Togdli menyebutkan ada dua warga Oksop yang meninggal saat mengungsi di hutan, yaitu Paulina Lepki dari Kampung Alutbakon dan Poropina U Kalaka dari Mimin. Selain itu seorang warga Mimin bernama Ep Kasipa hingga kini tidak diketahui keberadaannya.
“Dia Ep Kasipa adalah perintis gereja GIDI Efesus Mimin,” katanya.
Warga cemas
Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum atau JPIC OFM Papua, Alexandro Rangga OFM mengatakan kehadiran TNI sejak akhir November 2024 lalu membuat situasi di Oksop justru meningkatkan kecemasan masyarakat. Rangga mendesak agar pasukan TNI ditarik dari Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang.
Pemerintah pusat, kata Rangga, membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki akar permasalahan konflik di Distrik Oksop. Rangga juga mengajak semua pihak untuk bersatu padu dalam mencari solusi damai bagi konflik di Distrik Oksop.
“Kami percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kekerasan dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di Papua,” kata Rangga dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi, Jumat (17/1/2025).
Rangga meminta Komnas HAM memantau secara ketat situasi di Distrik Oksop dan memberikan perlindungan bagi warga di sana. Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menyediakan bantuan kemanusiaan yang memadai bagi para pengungsi, termasuk makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.
“Memastikan keamanan dan keselamatan para pengungsi serta masyarakat yang masih berada di wilayah konflik,” ujarnya.
Vikaris Paroki Gereja Katolik Roh Kudus Mabilabol Oksibil Pastor Kletus Togodli Pr mengatakan masih ada sebagian warga yang mengungsi di hutan. Ia mengaku kesulitan mendata warga yang masih mengungsi di hutan.
“Ada sebagian warga Mimin, Alutbakon, dan Atenar yang masih mengungsi di hutan dan kami tidak bisa pergi cek mereka di balik gunung. Kalau pergi ke sana warga dicurigai,” kata Togdli kepada Jubi, Selasa (21/1/2025).
Menurut Togdil kehadiran tentara membuat warga tidak nyaman dan takut beraktivitas. Ia menyebutkan warga sangat berharap tentara keluar dari kampung mereka.
“Aktivitas belum bisa dibilang bebas karena warga dipantau, diawasi dan dibatasi waktu hingga jam enam sore. Harapan masyarakat, mereka minta semua pemangku kebijakan untuk bisa menarik pasukan dari Oksop,” katanya.
Togdli mengaku telah menyampaikan permintaan warga tersebut kepada anggota DPR Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pemkab Pegunungan Bintang. Namun, baik DPRK maupun Pemkab Pegunungan Bintang belum merespon.
“Sampai hari ini belum direspon. Informasi saya sudah teruskan ke beberapa anggota dewan, tapi belum ada tanggapan. Situasi ini Pemkab Pegunungan Bintang sudah tahu, tapi macam ada pembiaran begitu. Harapan pemangku kebijakan bisa menarik pasukan yang ada supaya masyarakat bisa bergerak bebas di kampung mereka,” ujarnya.
Jubi berusaha menghubungi Komandan Distrik Militer atau Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo dan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Inf Winaryo. Namun, hingga berita ini diturunkan upaya konfirmasi Jubi belum direspons. (*)
Discussion about this post