Jayapura, Jubi – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Nasional atau Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik menyatakan Komnas HAM terus mendorong digelarnya dialog damai di Tanah Papua. Dialog damai dibutuhkan untuk menghentikan peristiwa kekerasan yang berulang-ulang terjadi di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Damanik dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (26/9/2022), usai bertemu dengan sejumlah anggota DPR Papua yang datang untuk membahas penanganan kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM RI dan para anggota DPR Papua juga membicarakan kasus penganiayaan yang menewaskan seorang warga Kabupaten Mappi.
Damanik menyatakan menyatakan dialog damai merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua. Ia meyakini dialog itu akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua orang, terutama masyarakat Papua.
“Kami selalu mendorong proses dialog damai di Papua. Itulah satu-satunya jalan [bagi] kita semua, dan bagi rakyat Papua, supaya kita menikmati rasa aman dan nyaman,” kata Damanik.
Damanik menyatakan jika dialog damai berhasil terwujud, kesejahteraan dan kemakmuran akan tercipta bagi semua orang, secara khusus bagi masyarakat Papua. “Dengan jalan damai itu, [dapat] diperoleh satu kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi semua orang. [Yang] tidak kalah penting, dialog damai [akan] mencegah berulangnya kekerasan di Papua,” ujar Damanik.
Anggota DPR Papua, John NR Gobai meminta agar pemerintah berhenti mengirim pasukan ke Tanah Papua. Ia menyatakan pengiriman pasukan dari luar Papua diduga justru menyebabkan kekerasan terus terjadi di Tanah Papua. “Kami selalu menyampaikan agar pemerintah tidak lagi mengirim pasukan keamanan non organik ke Tanah Papua, tetapi masih dikirim,” kata Gobai.
Gobai berharap Panglima TNI dapat mengevaluasi pengiriman pasukan non organik ke Tanah Papua. “[Kami] mendorong Panglima TNI mengevakuasi penugasan pasukan non organik di Papua,” ujarnya. (*)
