Jayapura, Jubi – Partai politik Gerakan Reunifikasi Perubahan (RMC) Vanuatu mempertahankan pendiriannya untuk tidak mendukung usulan Amandemen Konstitusi yang diharapkan akan dipresentasikan di Parlemen hari ini.
Presiden RMC, Charlot Salwai, telah memberi tahu kaukus Pemerintah melalui blok Anggota Parlemen (MP) bahwa mereka akan abstain dalam pemungutan suara.
Salwai mengatakan kepada Daily Post kemarin malam bahwa RMC bersikeras setiap amandemen Konstitusi harus datang dari Komite Peninjau Konstitusi (CRC) dan masyarakat sipil harus terlibat dalam konsultasi.
Dia mengatakan RMC terkejut bahwa baik Perdana Menteri Bob Loughman dan Wakil Perdana Menteri, Ismael Kalsakau menentang Amandemen Konstitusi yang diusulkan oleh CRC selama masa pemerintahannya sebagai Perdana Menteri, dan sekarang mereka ingin mengubahnya.
“Anda tidak bisa begitu saja menarik kertas dari tempat sampah dan membawanya ke Parlemen untuk disetujui karena anda berurusan dengan Konstitusi Vanuatu,” kata Salwai.
“Terlepas dari apakah itu amandemen besar atau kecil, itu harus diusulkan oleh CRC dan dikonsultasikan pada rakyat.”
Salwai mengatakan sejauh ini, Loughman dan Kalsakau belum menjelaskan mengapa mereka terburu-buru untuk membawa amandemen yang diusulkan ke parlemen.
Presiden RMC menekankan pendirian mereka saat ini hanya karena rakyat belum diajak berkonsultasi tentang amandemen dan itu tidak ada hubungannya dengan tuduhan RMC mengklaim portofolio menteri.
“Alokasi portofolio menteri adalah urusan yang berbeda, tidak terkait dengan amandemen Konstitusi,” kata Salwai.
Pekan lalu, Wakil Perdana Menteri Kalsakau mengatakan kepada Radio Vanuatu bahwa amandemen itu untuk stabilitas pemerintah. Amandemen yang diusulkan saat ini mencakup rencana untuk meningkatkan kementerian pemerintah dari 13 menjadi 17, dan perpanjangan masa pemerintahan menjadi 5 tahun.
Sementara itu, kantor Parlemen Nasional mengatakan Amandemen Konstitusi ke-8 hanya akan mendapatkan persetujuan Parlemen besok jika mendapat dukungan mayoritas dua pertiga.
Vanuatu Parliament News melaporkan bahwa Pasal 85 di bawah Bab 14 Konstitusi Nasional menetapkan dengan jelas bahwa amandemen Konstitusi tidak dapat berlaku, jika tidak didukung oleh kuorum yang dipersyaratkan. Jum’at lalu, Ketua DPR Simeon Seoule menunda sidang istimewa parlemen karena tidak tercapai kuorum, yakni 3/4 dari 52 anggota parlemen. Hanya 31 anggota parlemen yang hadir.
Pada saat itu, pemerintah memiliki 31 anggota parlemen, termasuk dukungan dua anggota parlemen RMC. Duo RMC yang hadir saat itu adalah Marcelino Telukluk, Sekjen dan Wakil Presiden partai, Christophe Emelee.
Namun, Salwai mengatakan semua anggota RMC akan abstain dari pemungutan suara di parlemen.
Jumat lalu, dua anggota parlemen pemerintah, yaitu pemimpin Persatuan Partai Moderat di Parlemen yang baru diangkat, anggota parlemen Anatole Hymak dan mantan Menteri Pertanahan yang berprofesi sebagai pengacara, Edward Nalyal juga tidak hadir.
Laporan dari parlemen kemarin menunjukkan bahwa Hymak cuti sakit untuk ketidakhadirannya pada hari Jumat, tetapi alasan di balik ketidakhadiran Nalyal masih belum jelas.
Nalyal, seorang anggota parlemen Vanua’aku Pati, baru-baru ini dicopot sebagai Menteri Pertanahan oleh PM Loughman dan digantikan oleh satu-satunya anggota parlemen Gerakan Nagriamel, Joshua Pikioune.
Namun, meski Nalyal dan Hymak hadir Jumat lalu, jumlah anggota parlemen masih belum cukup untuk memenuhi kuorum yang dipersyaratkan.
Pengamat politik mengatakan PM Loughman saat ini mendapat dukungan dari 41 anggota parlemen, dan tanggung jawab untuk mempertahankan jumlah ini agar mendapatkan persetujuan amandemen Konstitusi oleh Parlemen ada pada dirinya. (*)
