DPRK Jayapura Rekomendasikan Evaluasi Sawit Dan Penguatan Pengawasan

Sentani, Jubi — Panitia Khusus atau Pansus Perkebunan Kelapa Sawit Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayapura, Papua merekomendasikan evaluasi sawit dan penguatan pengawasan sawit di wilayah Kabupaten Jayapura.

Rekomendasi itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Perkebunan Kelapa Sawit DPRK Jayapura, Bob Y.S. Banundi saat rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Kelapa Sawit dan Pansus Pendapat Asli Daerah atau PAD DPRK Jayapura tahun 2025, di ruang sidang DPRK Jayapura, Selasa (09/12/2025).

Dalam laporannya, pansus meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Jayapura memperketat monitoring terhadap seluruh perusahaan sawit, serta melakukan verifikasi terhadap legalitas izin usaha mereka.

Bob Banundi menegaskan pentingnya pembentukan satuan tugas atau satgas untuk mengevaluasi izin Hak Guna Usaha atau HGU, Izin Usaha Perkebunan atau IUP, izin pelepasan kawasan hutan, serta kesesuaian konsesi perusahaan dengan tata ruang dan hak ulayat masyarakat adat.

“Pemerintah harus memperkuat pengawasan. Kami merekomendasikan pembentukan Satgas guna mengevaluasi legalitas perizinan dan memastikan operasional perusahaan sesuai aturan,” kata Bob Y.S Banundi.

Pansus juga meminta perusahaan sawit menghentikan perluasan areal hingga proses evaluasi selesai dilakukan, dan perusahaan yang tetap beroperasi tanpa izin dikenakan sanksi.

Selain itu, perusahaan diminta meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat, menyediakan akses permodalan dan kemitraan koperasi, merekrut tenaga kerja lokal, serta menjalankan pengelolaan lingkungan dan limbah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku usai mengikuti sidang paripurna DPRK Jayapura mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPRK Jayapura terkait perbaikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD serta penataan tata kelola perkebunan sawit.

Menurut Haris, rekomendasi pansus menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah, untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penarikan pendapatan, khususnya pada sektor pasar dan bandara yang dinilai rentan mengalami kebocoran.

“Dari laporan pansus, ada satu perusahaan yang izinnya sudah berakhir tapi masih beroperasi. Ini akan kami tindak lanjuti secara serius,” ujarnya. (*)