Sentani, Jubi – Sekolah Dasar atau SD Inpres Omlyom di Kampung Omlyom, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan tetap melaksanakan ujian nasional berbasis sekolah, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana.
Kepala SD Inpres Omlyom, Menius Kasipka mengatakan, pelaksanaan ujian pada Selasa (5/5/2026), berjalan aman dan lancar dengan dukungan masyarakat setempat. Ada 13 siswa mengikuti ujian di SD Inpres Omlyom.
“Hari ini kami membuka ujian nasional berbasis sekolah. Meskipun banyak kekurangan, kegiatan tetap berjalan dengan baik,” kata Menius kasipka saat dihubungi Jubi melalui aplikasi pesan singkat, Selasa (5/5/2026).
Menurut Menius Kasipka, sekolah yang telah berdiri sekitar 10 tahun itu masih mengalami berbagai kendala, terutama keterbatasan fasilitas dasar. Sekolah itu hanya memiliki tiga ruang kelas bantuan dari pemerintah daerah sejak 2016.
“Kami masih kekurangan gedung sekolah, kantor, perpustakaan, serta fasilitas WC untuk guru dan murid. Semua itu belum tersedia secara memadai,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta Kementerian Pendidikan dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut.
“Kami mohon dukungan pemerintah untuk melihat langsung kekurangan yang kami alami, agar proses pendidikan di sini bisa berjalan lebih baik,” ucapnya.
Katanya, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berlangsung aman, meski wilayah sekitar terdampak konflik bersenjata. Dukungan masyarakat disebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan.
“Sekolah tetap berjalan dengan aman karena dukungan keluarga dan masyarakat. Kami akan terus berupaya menjalankan pendidikan meskipun menghadapi berbagai tantangan,” katanya.
Sementara itu, salah satu guru honorer di sana, Piteka Mimin mengatakan keterbatasan fasilitas juga berdampak pada aktivitas tenaga pengajar.
Katanya, situasi itu membuat guru terpaksa menggunakan rumah pribadi kepala sekolah sebagai tempat bekerja karena tidak adanya kantor.
“Kami tidak memiliki kantor dan fasilitas yang memadai. Beberapa kegiatan, termasuk administrasi dan persiapan ujian, dilakukan di rumah kepala sekolah,” kata Mimin.
Menurutnya, tenaga pengajar di sekolah tersebut terdiri dari empat guru honorer, dengan rincian dua orang lulusan sarjana dan dua lainnya lulusan SMA. Sedangkan guru bertatus Pegawai Negeri Sipil atau PNS hanya kepala sekolah.
Katanya, para guru tetap berkomitmen untuk mengajar demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedalaman, meskipun dalam kondisi serba terbatas.
“Kami tetap bertahan dan mengajar demi generasi bangsa, walaupun dengan berbagai kekurangan yang ada,” ujarnya.
Pihak sekolah berharap pemerintah dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan di daerah tersebut guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih layak. (*)
Discussion about this post