Jayapura, Jubi – TNI dan Polri akan segera memindahkan pos mereka dari dua gedung Sekolah Dasar yang berada di Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
TNI dan Polri mendirikan sejumlah pos pasca insiden penyerangan Pos Koramil Kisor di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, pada 2 September 2021. Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus atau SKPKC OSA mencatat setidaknya terdapat sembilan pos TNI dan 2 pos Brimob yang tersebar di Distrik Aifat, Distrik Aifat Selatan, Distrik Aifat Timur Tengah, dan Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat.
Di antara 11 pos keamanan itu, terdapat dua pos yang menempati gedung sekolah. SD YPPK Ayata di Kampung Ayata digunakan sebagai pos Brimob, dan TNI memakai SD YPPK Faan Kahrio di Kampung Faan Kahrio, dipakai sebagai pos TNI.
Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Syawaludin Abuhasan mengatakan pemakaian SD YPPK Faan Kahrio sebagai pos TNI sudah mendapatkan persetujuan masyarakat. Syawaludin juga mengatakan pemakaian sekolah hanya bersifat sementara.
“Penggunaan pos [di SD YPPK] Faan Kahrio sudah memang [dengan] persetujuan masyarakat, karena bersifat sementara saja. Itu informasi yang saya perolehan dari Dansatgas Yonif Linud 501/BY Kostrad,” kata Syawaludin kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp pada Senin (26/11/2024) malam.
Syawaludin mengatakan akan dibuat sejumlah pos baru untuk satuan tugas TNI di wilayah sektor Maybrat pada 2025. Menurutnya, masyarakat telah setuju dan menyediakan lahan untuk pembangunan bangunan untuk pos baru TNI.
“Tahun 2025 sudah akan dibuatkan pos baru berbentuk rumah dua kavling ukuran 36/72, khusus pos satgas di wilayah sektor Maybrat,” ujarnya.
Syawaludin mengatakan TNI akan menempati pos baru itu hingga Maybrat dinyatakan aman. Setelah kondisi Maybrat aman, pos-pos tersebut akan dikembalikan untuk ditempati masyarakat.
“Apabila wilayah Maybrat sudah dinyatakan aman dan [pos baru itu] tidak dipakai, maka akan dikembalikan untuk digunakan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongky Isgunawan mengatakan Brimob memakai SD YPPK Ayata karena sekolah itu tidak digunakan pasca insiden penyerangan Pos Koramil Kisor di Kampung Kisor pada 2021. Ongky mengatakan SD YPPK Ayata dipakai sebagai pos oleh BKO Brimob Batalion A Polda Papua Barat.
“Penggunaan Pos Brimob di SD YPPK Ayata itu sebenarnya saat dulu ada kejadian pembunuhan. Masyarakat eksodus secara besar-besaran, dan sekolah itu kosong, tidak digunakan sama sekali. Akhirnya SD itu ditempati sebagai pos Brimob,” kata Ongky kepada Jubi, pada Senin malam.
Ongky mengatakan SD YPPK Ayata akan dikembalikan sebagai fungsinya untuk kegiatan belajar mengajar. Ongky mengatakan Brimob akan memindahkan pos keamanan mereka.
“Sekarang situasi sudah berangsur-angsur membaik, masyarakat juga sudah ramai dan SD itu akan digunakan secara full. Kita diberikan tempat di semberang SD tersebut. Masyarakat menginginkan tetap adanya pos Brimob dan sekarang membantu pos yang akan ditempati tersebut. Dalam waktu dekat akan pindah pos dari SD tersebut,” ujarnya.
Perbaikan rumah warga
Komisioner Komnas HAM RI yang juga Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI, Anis Hidayah mengatakan Pemerintah Kabupaten Maybrat harus memperbaiki rumah warga yang rusak. Pemantauan Komnas HAM pada 2023 mencatat setidaknya 1.250 rumah yang rusak akibat penyisiran yang dilakukan TNI pasca persitiwa Kisor.
“Sebagian rumah mereka rusak akibat konflik sudah diperbaiki. Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten,” kata Anis kepada Jubi pekan lalu.
Anis mengatakan perbaikan rumah penting agar warga Maybrat yang mengungsi ketika kembali dapat menempati rumahnya. Anis mengatakan masih ada warga Maybrat dari dua kampung dari Distrik Aifat Tengah yang masih mengungsi di Sorong dan sekitaran Maybrat kota.
“Yang menjadi harapan kami dua kampung yang belum pulang, bisa didorong untuk bisa kembali pulang,” ujarnya.
Anis mengatakan Komnas HAM mengapresiasi upaya nyata dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Maybrat dan kabupaten tetangga yang memberikan perhatian serius bagi penanganan pengungsi Maybrat. Upaya nyata itu dilakukan dengan memberikan dukungan anggaran untuk perbaikan rumah, jalan, dan fasilitas yang lain termasuk pemulangan pengungsi Maybrat.
Komnas HAM juga mengapresiasi peran-peran gereja cukup signifikan dalam memfasilitasi pengungsi. Termasuk juga mengelola dana dari bantuan Kementerian Sosial, dalam bentuk bantuan sosial yang disalurkan melalui gereja kepada masyarakat. “Peran para pihak luar biasa,” katanya.
Anis mengatakan Komnas HAM juga mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan trauma healing bagi warga Maybrat yang masih mengungsi. Serta memberikan perhatian khusus dengan memastikan perempuan dan anak memperoleh akses pendidikan dan kesehatan.(*)
Discussion about this post