Sorong, Jubi – Solidaritas Mahasiswa Sorong Raya, Papua Barat Daya melakukan long march ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (4/5/2026). Dalam aksinya mahasiswa menyatakan menolak program Makanan Bergizi Gratis atau MBG.
Aksi ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardikas tahun ini, yang jatuh pada 2 Mei 2026.
Aksi ini melibatkan berbagai organisasi mahasiswa, mulai dari BEM Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), Forum Independent Mahasiswa West Papua (FIM-WP), Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa/i Mare se-Sorong Raya (IPPMMSR), hingga Komunitas Lapak Baca Papua Berpikir (KLBPB).
Mahasiswa memulai long march dari Kampus UNAMIN Sorong, melewati jalan utama kota, menuju kawasan Taman Deo, dan berakhir di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Mereka membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap MBG dan tuntutan pendidikan gratis, disertai orasi.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa Aslan Wajo mengatakan, program MBG bukanlah solusi utama bagi krisis pendidikan di Papua Barat Daya.
“Kami menolak MBG, jika itu mengorbankan anggaran pendidikan. Jangan alihkan fokus! Pendidikan adalah hak dasar, bukan proyek sampingan,” kata Aslan Wajo.
Mahasiswa menilai program MBG berpotensi menggerus anggaran pendidikan, yang seharusnya digunakan memperbaiki akses, fasilitas, dan kualitas pendidikan yang hingga kini masih jauh dari kata layak di Papua Barat Daya.
Koordinator aksi, Paulus Buto menyatakan negara telah melenceng dari amanat konstitusi. Sebab, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Tapi hari ini, kami melihat negara justru mengaburkan prioritas. Pendidikan tidak boleh dikorbankan demi program populis,” kata Paulus Buto.
Selain menolak MBG, mahasiswa juga menuntut realisasi pendidikan gratis secara menyeluruh, mulai dari Taman Kanak-Kanan atau TK hingga perguruan tinggi, khususnya bagi anak-anak asli Papua Barat Daya yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses.
Mahasiswa mendesak agar anggaran pendidikan yang diduga dialihkan untuk program MBG, dapat digunakan sepenuhnya untuk sektor pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, yang selama ini masih terabaikan.
“Kami melihat ada pola pembiaran yang terus terjadi. Setiap tahun Hardiknas diperingati, tetapi persoalan pendidikan di Papua Barat Daya tidak pernah benar-benar diselesaikan. Kalau tuntutan ini tidak dijawab, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar. Ini bukan ancaman, ini peringatan,” ujarnya.
Mahasiswa mengingatkan para pengambil kebijakan, agar tidak menutupi kegagalan pendidikan dengan program MBG. Sebab yang dibutuhkan adalah sekolah layak, guru sejahtera, dan biaya pendidikan terjangkau.
Adapun tuntutan mahasiswa adalah mendesak Gubernur Papua Barat Daya segera mengalihkan anggaran MBG untuk pendidikan gratis di seluruh wilayah itu.
Segera menghadirkan kampus negeri di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk keadilan akses pendidikan.
Alokasikan dana Otsus mesti diberikan kepada mahasiswa asli Papua yang tidak mampu setiap semester, sesuai amanat konstitusi.
Evaluasi total Dinas Pendidikan dan audit seluruh anggaran yang disalurkan ke sekolah dan perguruan tinggi. Segera evaluasi seluruh perguruan tinggi di Papua Barat Daya terkait penyaluran anggaran Otsus.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau yang menemui mahasiswa mengatakan, pemerintah tidak lagi menggunakan anggaran untuk hal-hal yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk perjalanan dinas.
“Dana benar-benar disalurkan langsung kepada masyarakat untuk UMKM, pendidikan, kesehatan, dan guru kontrak, khususnya bagi orang asli Papua,” kata Ahmad Nasrau.
Selain itu menurutnya, mekanisme penyaluran dana Otsus juga telah berubah. Kini 80 persen dana Otsus ditransfer langsung pemerintah pusat ke kabupaten/kota.
“Pemerintah provinsi hanya mengelola 20 persen. [Penyaluran dana Otsus] tidak lagi lewat provinsi seperti dulu. Jadi kewenangan besar ada di daerah (kabupaten/kota),” ucapnya.
Mengenai tuntutan mahasiswa terkait kehadiran perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya, Nasrau menyebut prosesnya sudah berjalan dan sedang dikawal pemerintah.
“Usulan itu sudah kami sampaikan ke Menteri Pendidikan Tinggi. Prosesnya tidak instan, butuh waktu dan kajian. Tapi ini sedang berjalan, bukan baru dimulai hari ini,” ujarnya.
Di sisi lain kata Nasrau, Pemprov Papua Barat Daya mengalami keterbatasan anggaran. Misalnya pada 2026, APBD Papua Barat Daya hanya Rp1,08 triliun. Hampir 50 persen habis untuk belanja pegawai dan operasional.
Namun katanya, sebagai daerah otonomi baru, Papua Barat Daya masih dibebani kebutuhan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang menyerap anggaran besar.
Meski begitu menurut Nasrau, pemerintah daerah tetap menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
“Program pendidikan gratis sudah kita mulai untuk SD, SMP, SMA/SMK. Untuk perguruan tinggi, kita akui belum maksimal karena keterbatasan anggaran,” kata Nasrau.
Mengenai bantuan pendidikan yang diberikan tidak langsung kepada mahasiswa, Nasrau menyebut itu dilakukan untuk menghindari persoalan hukum.
Sebab, belajar dari pengalaman, apabila bantuan pendidikan diberikan langsung, pertanggungjawabannya sulit.
“Makanya sekarang disalurkan melalui mekanisme kampus, agar transparan dan aman secara hukum,” ucapnya.
Mengenai program MBG yang dikritik mahasiswa, Ahmad Nasrau mengatakan itu merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Namun ia menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tak menutup mata terhadap tuntutan pendidikan gratis, dan tidak anti kritik.
Aspirasi mahasiswa ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah. Akan tetapi perlu dipahami, Papua Barat Daya provinsi baru yang sedang membangun dari nol.
Sementara itu Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan, pihaknya tetap memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Namun implementasinya harus bertahap, tidak bisa sekaligus seperti yang diharapkan.
“[Mengenai] tuntutan pengalihan anggaran MBG, kebijakan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang harus dijalankan oleh daerah. Daerah punya kewajiban untuk mendukung. Tapi kami pastikan tidak akan mengorbankan sektor pendidikan,” kata Elisa Kambu.
Elisa Kambu menyatakan, pihaknya siap duduk bersama mahasiswa, mendengar dan mencari jalan keluar. Akan tetapi semua harus berbasis data dan kemampuan ril daerah.
“Program MBG ini sangat baik. Ini program Presiden untuk menjamin anak-anak mendapat makanan bergizi. Selain itu, juga membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,” ucapnya. (*)
Discussion about this post