Manokwari, Jubi-Persekutuan Gereja-gereja Injili (PGI) menggelar Pra-Simposium Kajian Strategis Pemetaan Permasalahan Kemanusiaan di Papua di Manokwari, Papua Barat, pada 27–29 April 2026, dengan melibatkan pemerintah, akademisi, tokoh gereja, dan media untuk membahas akar konflik serta solusi pembangunan yang berkeadilan.
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Rheinhard C. Maniagasi. Kegiatan dihadiri tokoh Gereja, Intelektual Papua akademisi hingga Perwakilan Media di Tanah Papua.
Reinhard mengatakan, komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan visi pembangunan “ASTADIRI”, yakni Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.
“Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hak dasar masyarakat,” kata Reinhard
“Kehadiran bapak dan ibu dari berbagai penjuru Tanah Papua adalah wujud nyata kepedulian bersama terhadap nasib dan masa depan masyarakat yang kita cintai,” ucapnya.
Meskipun berbagai program Pemerintah telah berjalan, ia mengakui masih ada tantangan serius yang dihadapi, diantaranya: distribusi layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata sepenuhnya, kemudian adanya ketimpangan pembangunan yang signifikan antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman.
“Perlunya penanganan terpadu terhadap dinamika sosial yang kompleks serta jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil,” ujarnya.
Akademisi Universitas Papua Dr Agus Sumule dalam materinya mengatakan berbicara soal kesenjangan (terhadap hak orang asli Papua) dan pengabaian sudah terjadi puluhan Tahun lalu.
Dia menjelaskan bahwa bicara tentang hak dasar orang Papua maka di dalamnya ada Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum, Demokrasi dan Pluralisme.
“Kita perlu tau apa akar konflik di Papua ini kemudian aktor strategisnya, yakni dia yang menciptakan masalah atau dia bisa menyelesaikan masalah, artinya dua-duanya bisa berperan negatif tetapi bisa berperan positif,” kata Agus Sumule dalam materinya pada Hari pertama.
Agus Sumule menggambar beberapa hal dalam terkait aktor strategis dalam penyelesaian masalah Papua yakni pemerintah pusat, pemda, aparat keamanan, kelompok masyarakat sipil kelompok pro kemerdekaan komunitas internasional gereja dan akademisi tujuannya memetakan Akar masalah dan menyelesaikan masalah.
Ada empat hal yang disampaikan oleh Sumule yakni,
- Pemerintah kedepankan pendekatan dialog.
- Pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal fokus pada pembangunan di kampung sudah ada inisiatif lokal yang berpotensi berhasil seperti sekolah sepanjang hari.
- Penegakan HAM harus dilakukan secara konsisten dan transparan, selesaikan yng sudah mulai seperti wasior.
- semua pihak perlu membangun kepercayaan dan komitmen bersama untuk perdamaian.
Salah satu peserta Pra Simposium yang hadir, Pimpinan Umum Media Jubi, Vicktor Mambor mengatakan jika berbicara Otonomi Khusus maka ada tiga kata kunci yakni, Penguatan, Pemberdayaan dan Perlindungan.
“Saya mau tanya sekarang kita orang asli Papua ini yang pejabat apakah mereka sudah memberdayakan orang asli Papua, jangan-jangan mereka punya Sopir (driver) bukan orang asli Papua kalau begitu jangan bicara Otsus di sini,” kata Mambor saat sesi tanya jawab.
Viktor untuk bagian kedua, menyebut jangan-jangan orang Papua selama ini menikmati jika terus ditipu (dibohongi).
“Sepertinya kita orang Papua ini dari tahun 1969 kita suka sekali ditipu mungkin kita menikmati, kalau dalam bahasa pendidikan makin ditipu makin disiksa kitong orang Papua senang, sejak tahun 1969 kita ditipu sampai kemarin kita masih disiksa, tentara tembak anak kecil di Puncak dorang tidak pernah mengaku,” tegas Vicktor Mambor.
Antusias Peserta Nobar Pesta Babi
Hari kedua diisi dengan Nonton Bareng film dokumenter ‘Pesta Babi’. Suasana hening saat peserta menyaksikan karya film dokumenter yang di sutradarai Dandi Laksono itu.
Sejak awal peserta menyaksikan dengan suasana haru film dengan durasi 1 jam lebih itu. Suasana hening ditambah dengan pemadaman lampu di ruangan Pra Simposium. Pada tokoh Gereja dan peserta menyaksikan film tersebut sampai akhir.
Perwakilan PGI Pendeta Ronald Tapilatu, mengatakan film tersebut sangat edukatif karena tidak memberikan gambaran mengenai sebuah cerita ilusi tetapi fakta yang tidak bisa kita hindari terjadi di depan mata kita.
“Ada saudara kita yang mengalami penindasan dan ketidakadilan yang luar biasa tapi tidak tersentuh kebijakan yang berpihak pada mereka, padahal mereka hidup diatas tanah mereka,” kata Pdt. Ronald Tapilatu.
Mereka hidup dari generasi ke generasi tumbuh di tempat itu, sebagai aktivis kemanusiaan yang kini menjadi pendeta mengaku hal itu sesuatu yang tida bisa ditolerir
“Apa arti kebijakan negara, apakah mereka warga negara kelas dua, anehnya fakta itu menggambarkan tak hanya eksploitasi tetapi cerita gaya baru penduduk sebuah komunitas baru di atas komunitas yang hidup bertahun-tahun,” ujarnya.
Hal ini disebut sebagai kolonialisme internal ternyata kita sendiri menindas bangsa kita sendiri dan hal ini telah dikhawatirkan Presiden pertama Soekarno bicara pada masa lampau bahwa kita akan menghadapi saudara kita sendiri.
“Pesan ini bukan main bagi saya supaya mengingatkan petinggi negara, kita bicara tentang Israel menindas palestina tetapi apa bedanya dengan Indonesia menindas orang Papua, keberpihakan kita ke Palestina itu Palsu, semu karna kita sendiri berprilaku yang sama seperti Israel menindas palestina. Kita tidak bicara soal ideologi tetapi ink soal hal yang hakiki, ” kata Pdt Ronald
Baginya Film tersebut baginya sangat edukatif karna tidak hanya menampilkan tentang kultur tetapi bagaimana kita memaknai kultur tidak hanya menghadirkan ketidakadilan tetapi kita harus memaknai itu. (*)
Discussion about this post