Kebijakan kesehatan di Tanah Papua perlu perubahan

Jayapura, Jubi – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni mengatakan, kebijakan kesehatan di Tanah Papua perlu perubahan, karenanya ia mendorong perubahan mendasar dalam kebijakan kesehatan di Tanah Papua.

Yanni menilai, pendekatan yang selama ini dilakukan di Tanah Papua perlu ditingkatkan, agar hasilnya menjadi lebih baik. Ia pun menegaskan bahwa pencegahan harus ditempatkan sebagai strategi utama, bukan pelengkap dari pengobatan.

“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, kita akan selalu tertinggal. Kita harus mengedepankan pencegahan agar menjadi arus utama dan itu membutuhkan keterlibatan semua pihak,” kata Yanni dalam siaran persnya, Sabtu (2/5/2026) malam.

Katanya, pembenahan harus dimulai dari integrasi data kesehatan yang selama ini masih terfragmentasi. Tanpa sistem data yang akurat dan terpadu, intervensi dinilai tidak akan efektif.

“Kita tidak bisa lagi bekerja tanpa data yang presisi. Harus ada sistem terpadu berbasis identitas tunggal agar setiap kasus bisa dilacak dan ditangani dengan tepat,” ucapnya

Pendekatan berbasis komunitas juga dinilai penting, mengingat karakteristik sosial Papua yang berbeda dengan wilayah lain. Yanni menekankan peran pemuka agama dan tokoh adat sebagai aktor kunci dalam perubahan perilaku masyarakat di bidang kesehatan.

“Pendekatan birokratis saja tidak cukup. Tokoh lokal adalah ujung tombak karena mereka yang paling dipercaya oleh masyarakat. Mereka bisa dilibatkan dalam pencegahan penyakit. TBC bisa dicegah, kusta bisa dicegah, HIV/AIDS, dan jg malaria bisa dicegah. Kita bisa mulai dari lingkungan kita,” ujarnya.

Dengan budaya lingkungan yang sehat, ditambah edukasi yang cukup, Yanni meyakini Tanah Papua menyongsong masa depan yang cerah.

Ia mencontohkan, Wakil Menteri Kesehatan yang akrab dipanggil dokter Benny yang merupakan dokter paru dan sering bersentuhan dengan penderita TBC tapi dokternya tidak tertular.

“Itu terjadi karena adanya pengetahuan dan mengerti fungsi pencegahan,” kata Ketua DPD Gerindra Papua itu.

Di sisi lain, Yanni menyoroti persoalan distribusi tenaga medis yang belum merata. Ia menilai kebijakan yang ada belum mampu menjawab tantangan geografis wilayah Papua.

“Selain kekurangan tenaga medis secara jumlah, distribusi nakes masih menjadi tantangan. Tanpa insentif berbasis risiko wilayah, masalah ini tidak akan selesai,” katanya.

Menurutnya, mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran kesehatan dengan menggeser prioritas ke sektor promotif dan preventif. Biaya pencegahan pun jauh lebih rendah dibandingkan pengobatan yang terus membengkak.

“Kalau anggaran habis di hilir, kita akan terus mengejar masalah yang tidak pernah selesai. Mencegah lebih baik dari mengobati,” ujarnya.

Yanni menegaskan bahwa kesehatan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Masyarakat yang tidak sehat akan sulit produktif dan tidak mampu bersaing.

“Kalau kita lemah di kesehatan, kita tidak bisa bersaing dengan siapapun. Jika kita sakit, kita tidak bisa bekerja, sekolah, dan lainnya. Kita menjadi tidak produktif,” katanya.

Ia pun menyatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto tidak boleh diterjemahkan setengah hati oleh pelaksana di daerah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program kesehatan di Papua akan menjadi standar keseriusan negara hadir di wilayah tersebut.

“Presiden sudah memberi arah dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat Papua. Tinggal bagaimana kita menjawabnya dengan kerja nyata. Tujuan utamanya adalah masyakat Papua harus sehat lahir dan batin,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus atau dokter Benny, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjalankan langkah luar biasa dalam sektor kesehatan, khususnya penanganan tuberkulosis (TBC).

Menurutnya, kunjungan ke Papua merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dari delapan program hasil terbaik cepat, dua di antaranya berada di sektor kesehatan, yakni program makan bergizi gratis untuk mengatasi gizi buruk dan stunting, kedua adalah percepatan penanganan TBC.

“Presiden memanggil saya, dokter Benny anda tahu ada lebih dari 125.000 orang meninggal karena TBC. Ini sangat menyedihkan, tolong segera diatasi karena di negara-negara lain ini bisa diatasi,” kata Benjamin Paulus Octavianus.

Katanya, Indonesia menghadapi kasus TBC yang tidak bisa ditangani secara biasa. Presiden meminta langkah extraordinary dengan melibatkan lintas sektor.

Ia mengungkapkan, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia setelah India dalam jumlah kasus TBC. Tingkat insiden di Indonesia mencapai 384 kasus per 100.000 penduduk. Sementara itu, India berada di kisaran sekitar 190 kasus per 100.000 penduduk.

Jumlah penduduk Indonesia sekitar 289 juta jiwa, sedangkan India mencapai sekitar 1,5 miliar jiwa. Ini menunjukkan bahwa secara proporsi terhadap jumlah penduduk, beban TBC di Indonesia sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan India, meskipun secara total jumlah kasus Indonesia masih berada di posisi kedua karena perbedaan jumlah populasi yang sangat besar.

Kondisi itu mendorong pemerintah menyusun strategi baru yang lebih agresif dan terintegrasi. Kementerian Kesehatan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaksana teknis di lapangan.

“Kami datang ke Papua untuk memastikan strategi ini dipahami hingga level pelaksana. Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam hal ini,” kata Benny.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kesehatan juga mensosialisasikan penggunaan teknologi untuk mempercepat deteksi dini. Salah satunya melalui alat rontgen portabel dengan berat sekitar 3 kilogram yang dapat digunakan di wilayah terpencil.

“Alat ini bisa dibawa ke Papua Pegunungan dan mampu melakukan hingga 100 pemeriksaan dalam sekali pengisian daya. Targetnya mulai operasional paling lambat Juli,” ujarnya.

Benny menyoroti tingginya beban penyakit di Papua. Sekitar 4 persen kasus TBC nasional berasal dari Papua, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil. Kasus HIV/AIDS sangat mengerikan mencapai 17 persen, sementara kasus malaria mendominasi lebih dari 90 persen secara nasional.

Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang tidak biasa. Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak di Papua yang dinilai telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap persoalan kesehatan.

“Saya senang dapat sambutan yang bagus di sini, tadi Pak Sekda menjelaskan begitu runut. Ada Ibu Yanni yang mengawasi, anggota DPR Pak Yan Mandenas juga aktif mensupport, ada Pak Wakil Gubernur. Kelihatan sekali semua pihak mengerti persoalan yang perlu diselesaikan bersama,” katanya. (*)