Jayapura, Jubi – Para elite politik di tingkat Kabupate Nduga dan Provinsi Papua Pegunungan diingatkan agar tidak berupaya mengintervensi hasil pemilihan calon wakil bupati atau wabup Nduga, Papua Pegunungan yang diselenggarakan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Pansus DPRK) Nduga pada 16 Maret 2026.
Calon Wakil Bupati Nduga terpilih, Paulus Ubruangge mengatakan intervensi dari elit-elite politik di tingkat kabupaten dan provinsi, berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat Nduga.
Paulus Ubruangge merasa perlu menyampaikan hal ini, agar tidak terjadi masalah di masyarakat Nduga, karena kepentingan politik pihak atau oknum-oknum elite politik tertentu.
“Masalah penetapan calon wakil Bupati Nduga ini sudah berlarut-larut. Saya khawatir nanti ujung-ujungnya terjadi gesekan di masyarakat. Saya lihat dalam masalah ini, ada elite-elite politik tertentu yang sudah terlibat langsung,” kata Paulus Ubruangge dalam siaran persnya, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, para elite politik itu diduga ingin agar calon wakil bupati lain yang ditetapkan sebagai calon bupati terpilih, atau tidak sesuai dengan hasil pemilihan calon wakil bupati yang digelar Pansus DPRK Nduga pada 16 Maret 2026.
Paulus Ubruangge pun menilai hal itu aneh dan tidak sesuai aturan yang berlaku di negara ini. Sebab, di negara ini ada Undang-Undang dan aturan yang mengikat. Pansus DPRK Nduga telah bekerja sesuai mekanisme dan aturan undang-undang sejak awal tahapan, pendaftaran hingga pemilihan calon wakil bupati Nduga.
“Ada beberapa pimpinan partai di Kabupaten Nduga dan elite politik di tingkat Provinsi Papua Pegunungan, termasuk gubernur dan wakil gubernur, berupaya mengubah hasil pemilihan calon wakil bupati ketika itu. Mereka akan berkoodinasi dengan Mendagri agar SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan Mendagri nanti di luar dari hasil pemilihan itu,” ujarnya.
Padahal kata Paulus Ubruangge, proses pemilihan calon wakil bupati Nduga ketika itu menunjukkan demokrasi yang luar biasa. Ia hanya unggul satu suara dari calon lainnya, Maniyap Kogoya. Paulus Ubruangge memperoleh 13 suara dan Maniyap Kogoya mendapat 12 suara.
“Namun saya kesal karena oknum-oknum elite politik itu bermain, untuk kepentingan politik dan berupaya mengintervensi hasil pemilihan, agar Mendagri keluarkan SK di luar hasil pemilihan calon wakil bupati yang telah dilakukan oleh Pansus DPRK Nduga. Mendagri harus melihat dengan baik masalah ini. Ini berpotensi terjadi konflik dan kalau itu terjadi, Gubernur dan Wakil Gubernur [Papua Pegunungan] harus tanggung jawab,” ucapnya.
Katanya, potensi konflik di masyarakat itu sudah terlihat. Misalnya masyarakat melakukan pemalangan di Bandara Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Selasa (28/4/2026).
Akan tetapi setelah aparat keamanan di sana berkoordinasi dengan masyarakat, mereka kemudian membuka palang.
Selain itu, Bupati Nduga, Yoas Beon dicegat beberapa warga saat akan masuk ke ruang tungggu di Bandara Moses Kilangin Timika, Kabupaten Mimika ketika hendak berangkat ke Nduga, Selasa (28/4/2026).
Ketika itu beberapa warga Nduga yang juga akan berangkat dari Bandara Moses Kilangin ke Nduga, mencegat bupati dan menanyakan kepastian kapan penetapan calon wakil bupati terpilih, karena mereka sudah terlalu lama menunggu.
Paulus Ubruangge mengatakan, apabila ada konflik di masyarakat bukan hanya akan terjadi di Kabupaten Nduga. Namun berpotensi terjadi di wilayah lain seperti Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang merupakan ibu kota Provisi Papua Pegunungan, karena di sana banyak masyarakat dari Kabupaten Nduga.
Katanya, sebagai pembina politik di tingkat provisi, gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan mestinya tidak boleh mengintervensi hasil pemilihan calon wakil bupati Nduga. Namun harusnya bertindak sebagai penengan dalam masalah ini.
“Tolong gubernur dan wakil gubernur melihat masalah ini secara bijaksana. Jangan egois. Mesti mengacu pada aturan undang-undang dan mekanisme yang ada supaya tidak ada masalah ke depan. Mari kita bersatu dan mendorong agar wakil bupati terpilih segera ditetapkan dan kita bersama-sama membangun Nduga,” katanya.
Paulus Ubruangge menyatakan, Bupati Nduga sebelumnya, almarhum Dinar Kelnea setelah dilantik pada Februari 2025 lalu, berpesan bahwa Nduga harus aman dan damai. Ia pun menyampaikan bahwa panah dan parang sudah saya ia isi ke dalam noken, sehingga tidak boleh ada konflik di masyarakat Nduga.
“Semua pihak mesti memahami masalah ini karena jabatan Wakil Bupati bukan jabatan keluarga, tapi jabatan politik. Yang punya hak mengusung adalah calon wakil adalah parpol dan mekanisme itu sudah kita lalui. Pihak keluarga tolong paham aturan dan mari kita bersatu kembali ke Nduga untuk membangun. Calon wakil bupati sudah terpilih tinggal kita tunggu penetapan saja,” kata Paulus Ubruangge. (*)
Discussion about this post