Aksi Mahasiswa di Wamena desak penarikan militer non-organik dari Papua Pegunungan

Wamena, Jubi – Aliansi mahasiswa bersama OKP Cipayung Pribumi Papua Pegunungan menggelar aksi di Wamena, menuntut Presiden Prabowo Subianto dan aparat keamanan segera menarik militer non-organik dari wilayah Papua Pegunungan, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas situasi kemanusiaan dan konflik yang berkepanjangan, Senin (27/04/2026).

Meskipun situasi awal di kantor DPR Provinsi Papua pegunungan terjadi keributan dan saling serang antara massa aksi dengan pihak anggota Kepolisian yang mengakibatkan sedikitnya tiga (3) orang terluka, situasi kemudian terkendali. Massa aksi kembali ke kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan lalu membacakan dan menyampaikan pernyataan sikapnya kepada Ketua DPR Papua Pegunungan bersama anggota lainnya.

Koordinator Aksi, Yulianus Kepno bersama organisasi Cipayung OKP Pribumi Provinsi Papua pegunungan membacakan tuntutan secara bergantian.

Mereka menyampaikan rakyat sipil di delapan kabupaten pada Provinsi Papua Pegunungan berada dalam zona darurat militer dan kejahatan kemanusiaan. “Ini kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua merupakan kejahatan tingkat tinggi, yang sistematis, masif selama 60 tahun lebih,” katan Kepno.

Ia mengatakan Negara Republik Indonesia mengintegrasi Bangsa Papua pada 1 Mei 1963. Guna mensukseskan skandal pendapat penentu rakyat (Pepera) pada 1969 yang tidak demokratis dan melanggar hukum internasional, pemerintah melakukan operasi militer.

“Kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara Republik Indonesia sudah tidak ada, pendropan militer yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia malah memperburuk situasi kemanusiaan di Tanah Papua,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia mulai memikirkan konsep untuk menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua secara damai dan bermartabat, baik melalui dialog damai antar pemerintah Indonesia dan TPNPB OPM.

“Dampaknya kekerasan ini, jumlah warga yang mengungsi meningkat, dan masih terus meningkat akibat konflik dan operasi keamanan yang terjadi di banyak wilayah Papua,” katanya.

Anak-anak kehilangan akses pendidikan, perempuan menghadapi risiko serius, yang membuktikan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pandai dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di atas tanah Papua

Sementara ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan, Yos Elopere saat menemui dan menerima aspirasi massa aksi mengatakan akan meneruskan aspirasi masyarakatnya kepada bapak Presiden RI melalui kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM.

Ia melihat kondisi masyarakat di Papua Pegunungan kalangan masyarakat saat ini sudah dalam cengkraman militer nonorganik hingga ke kampung-kampung. “Semua sehingga dapat dipahami aksi ini perlu memberikan teguran keras kepada pemerintah pusat supaya memperhatikan aparat militer yang dikirim ini, termasuk harus memberikan arahan yang baik,” katanya.

Dirinya tidak membatasi kebijakan pusat terkait penempatan militer tapi setidaknya non-organik ini harus diarahkan

“Jangan ganggu aktivitas rakyat di kampung, karena aktivitas mereka [aparat] di sana itu tidak menyenangkan. Di sisi lain tindakan aparat TNI polri yang di kampung-kampung, sewenang-wenang mencabut ubi dengan tangan, bongkar pagar, tembak hewan-hewan yang tidak berdosa,” katanya.

Selain itu mencurigakan masyarakat yang rambut gimbal, berewaw itu dianggap TPNPB OPM sebenarnya tidak seperti yang dimaksud, Kemudian tembak   anak kecil dibawa umur, ini  menjadi kekeliruan negara melalui TNI Polri yang ada di tanah Papua,” ujarnya.

Ia menegaskan kepada Pak Presiden, Prabowo Subianto dan Pak Panglima TNI, mendengar aspirasi rakyat yang berada paling ufuk timur Indonesia Papua Pegunungan.

“Hari ini mereka mau menerima program-program pusat yang sasaran ke masyarakat tetapi dengan keadaan trauma, program mau jalan bagaimana? Banyak program, masyarakat mau menerima, tetapi rakyat dalam kondisi trauma,” katanya.

Karena itu ia meminta TNI POLRI non organik yang sembarang-sembarang tempatkan di kampung-kampung segera tarik kembali, agar aktivitas masyarakat dalam posisi aman dan menerima program-program presiden dengan posisi tenang

Selain itu selaku Ketua DPR Papua Pegunungan sudah komunikasi dengan anggota DPR Papua Tengah dan akan menampung aspirasi masyarakat Papua lalu bertemu dengan Kementerian HAM.

“Saya akan berencana bertemu dengan kementerian HAM sebagai sesama anak Papua dalam hal merespon tuntutan rakyat Papua,” ujarnya.

tuntutan Masyarakat Papua Pegunungan  sebagai berikut:

1. Kami Rakyat Papua meminta kepada Gubernur Se Tanah Papua DPR, MRP dan DPD RI Segera Bersatu dan temui Menteri HAM RI untuk Meminta kepada presiden republik Indonesia agar membuka akses jurnalis internasional dan tim advokasi kemanusiaan dari PBB turun ke Tanah Papua.
2. Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera menarik pasukan militer non organik di atas tanah adat Bangsa Papua.
3. Jikalau konflik TPNPB dan TNI Polri tidak berhenti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan memakan korban jiwa maka, kami Rakyat Papua mosi tidak Percaya kepada NKRI dan Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan negara Wajib menjamin dan melindungi segenap rakyat Indonesia.
4. Kami juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera mempertemukan Pihak Indonesia dan TPNPB di atas Meja Dialog Damai guna mencari solusi terbaik untuk memutuskan Mata Rantai Penderitaan Bangsa Papua dari 1960 an sampai saat ini seperti yang pernah dilakukan di Aceh pada 2004.
5. Jikalau aspirasi point 1-4 tidak ditindaklanjuti maka, kami akan konsolidasi rakyat Papua dari 7 wilayah adat dan tolak semua produk NKRI, Otonomi Khusus dan sebagainya yang ada di atas Tanah Papua karena negara hadir di atas tanah ini hanya untuk mengeruk sumber daya alam tanpa memberikan rasa aman dan damai bagi Bangsa Papua itu sendiri serta, kami akan meminta untuk menentukan Nasib kami sendiri. (*)