Wemena, Jubi – Pengungsi internal asal Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mendesak pemerintah menarik militer dari Ndugama, sebutan lain untuk Kabupaten Nduga.
Desakan itu disampaikan relawan untuk pengungsi internal Nduga di Kabupaten Jayawijaya, Raga Kogeya bertepatan dengan peringatan Hari Pengungsi Sedunia, 20 Juni 2026.
Raga Kogeya mengatakan, pada momen peringatan Hari Pengungsi Sedunia tahun ini, pihaknya menyampaikan beberapa poin pernyataan kepada pemerintah.
Pernyataan itu antara lain, operasi militer di Nduga pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, awalnya hanya disebut berlangsung tiga bulan.
Akan tetapi kemudian diperpanjang enam bulan dan selanjutnya berlangsung hingga kini dan pemerintah Indonesia tak pernah memberikan penjelasan.
Padahal menurutnya, apabila Pemerintah Indonesia menjadikan wilayah di Tanah Papua sebagai daerah operasi militer, mestinya disampaikan ke publik dan berapa lama jangka waktunya.
Namun selama operas militers disebut berlangsung senyap, menggunakan bom dari udara. Bom dijatuhkan di kawasan permukiman warga menggunakan pesawat tanpa awak (drone). Akibatnya, rumah warga, ternak hingga manusia menjadi korban.
“Rumah, ternak babi, bahkan manusianya, dibunuh, dihabisi, dan kita tidak bisa temukan tulang mereka, darah pun tidak ada,” kata Raga Kogeya kepada wartawa di sekolah darurat pengungsi di Weneroma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (20/6/2026).
Katanya, pemerintah provinsi dan Pemkab Nduga juga tidak pernah bicara mengenai masalah pengungsi internal dari Nduga. Padahal mereka sudah kurang lebih 8 tahun berada di kabupaten tetangga seperti Lanny Jaya, Mimika, Jayawijaya, Jayapura, Asmat dan sebagian besar di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga.
Menurutnya, dari 32 distrik di Kabupaten Nduga, aktivitas pemerintahan hanya berlangsung di Distrik Kenyam. Sementara itu, pemerintahan di distrik lainnya lumpuh total sejak 2018.
Dampaknya kata Raga Kogeya, pelayanan kesehatan, pendidikan, aktivitas dan pelayanan publik di kantor-kantor distrik, serta kampung tidak berjalan.
Di sisi lain lanjut Raga Kogeya, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan maupun Kabupaten Nduga tidak memberikan pelayanan kesehatan secara serius kepada warga Nduga, terutama mereka yang menjadi pengungsi internal di berbagai kabupaten.
“Pembiaran itu membuat orang Nduga banyak yang meninggal tanpa penangan perawatan [kesehatan]. Meninggal tiba-tiba, meninggal tanpa penangan medis. Alasan lain [adalah masalah] administrasi. Semua pungut biaya membuat banyak yang meninggal tanpa minum obat,” ucapnya.
Sementara di lokasi pengungsian, anak-anak pengungsi internal asal Nduga tidak mendapat pendidikan memadai. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan maupun Pemkab Nduga dinilai tidak memberikan perhatian serius.
Katanya, berdasarkan data tim relawan pada 2025, pengungsi internal Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya mencapai 10 ribu jiwa, dan pengusian yang meninggal di lokasi pengungsian sudah mencapai seribu orang lebih.
Salah satu pengungsi Nduga, Elkana mengaku ingin kembali ke kampung halamannya. Namun hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah pusat soal penarikan TNI/Polri dari kampung mereka.
“[Kami] pengungsi Nduga berkeinginan besar pulang ke kampung halaman, karena di daerah orang banyak [di antara kami pengungsi] yang meninggal dunia [di pengungsian] dalam keadaan tak terduga tanpa penanganan medis,” kata Elkana.
Menurutnya, ketika pengungsi internal hendak berobat ke puskesmas atau rumah sakit, mengunakan kartu BPJS Kesehatan, tidak semua di antara mereka memiliki kartu BPJS Kesehatan.
“Sebagian besar warga sipil [di pengungsian] meninggal dunia tanpa penanganan medis,” ucapnya. (*)
Discussion about this post