Jayapura, Jubi – Pengurus Wilayah Papua Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISMEI mendesak pemerintah pusat mengevaluasi menyeluruh berbagai kebijakan ekonomi nasional, karena dinilai belum berpihak kepada masyarakat Papua.
Desakan itu disampaikan dalam aksi nasional bertajuk Rapor Merah Ekonomi Nasional yang digelar serentak pada Jumat (19/6/2026).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih atau FEB Uncen, Yomis Yikwa mengatakan kondisi perekonomian nasional saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurutnya, ketimpangan pembangunan antara Papua dan daerah lain di Indonesia masih terlihat jelas.
“Kami melihat pertumbuhan ekonomi yang selama ini disampaikan pemerintah belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena itu kami mendesak adanya evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada rakyat Papua,” kata Yikwa kepada Jubi di Kota Jayapura, Papua, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan mahasiswa ekonomi menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Papua, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, kemiskinan ekstrem, pengangguran, hingga lemahnya perlindungan terhadap petani dan nelayan lokal.
Menurut Yikwa, harga kebutuhan pokok di berbagai wilayah Papua masih jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia akibat keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.
Karenanya, ISMEI meminta pemerintah memperkuat program tol laut, meningkatkan konektivitas penerbangan perintis, memperbesar peran Bulog, dan menggelar operasi pasar secara berkala.
“Kami menginginkan solusi jangka panjang yang mampu menurunkan harga kebutuhan pokok secara struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar intervensi sementara,” ujarnya.
ISMEI juga meminta pemerintah menghentikan kebijakan impor komoditas pangan yang dianggap merugikan petani dan nelayan lokal Papua.
Menurut mereka, masuknya produk impor dengan harga lebih murah telah menekan daya saing hasil pertanian dan perikanan masyarakat setempat.
Selain itu, organisasi mahasiswa ekonomi tersebut menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Papua, yang dinilai belum mampu diatasi secara efektif meskipun Dana Otonomi Khusus telah digelontorkan selama lebih dari dua dekade.
Sementara itu, Wakil Ketua BEM FEB Uncen, Anrison A. Wetipo, mengatakan pemerintah perlu memastikan penggunaan Dana Otsus berjalan transparan dan tepat sasaran, terutama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan penciptaan lapangan kerja bagi orang asli Papua.
“Kami menilai persoalan kemiskinan di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan penyaluran anggaran. Yang dibutuhkan adalah program pemberdayaan yang benar-benar menyentuh masyarakat adat, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan,” kata Wetipo.
ISMEI menyatakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak dan berbagai pungutan yang dinilai semakin membebani masyarakat Papua di tengah tingginya biaya hidup.
Meminta pemerintah menerapkan sistem perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain isu ekonomi, mahasiswa ekonomi Papua turut menyoroti Proyek Strategis Nasional atau PSN di Merauke, khususnya proyek food estate
ISMEI menilai proyek tersebut berpotensi mengancam hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam jika tidak melibatkan masyarakat secara bermakna dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan.
ISMEI juga meminta pemerintah mengedepankan pendekatan dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penyelesaian berbagai persoalan di Papua.
Sebab, situasi keamanan yang kondusif dinilai merupakan salah satu syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Wetipo mengatakan mahasiswa ekonomi memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kondisi yang dihadapi masyarakat Papua.
“Kami berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas serta mendengar aspirasi masyarakat Papua. Tujuannya bukan sekadar kritik, tetapi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurut ISMEI, berbagai tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap arah pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional agar lebih adil, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Papua. (*)
Discussion about this post