Wamena, Jubi – Himpunan Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya (HMKJ) menilai ada pembiaran dari pemerintah dan aparat keamanan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Jayawijaya beberapa waktu terakhir.
Menyikapi kasus kriminalitas yang makin marak di ibukota Provinsi Papua Pegunungan ini, HMKJ minta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemprov Papua Pegunungan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), aparat kepolisian segera gelar audiensi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di daerah ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua HMKJ, Opinus Asso, saat jumpa pers bersama puluhan mahasiswa lainnya di sekretariat HMKJ di Wamena, Rabu (13/9/2023) sore.
Belasan kasus kriminalitas terjadi di Jayawijaya, seperti pembunuhan oleh orang tak dikenal, aksi penjamberetan, pembacokan, pencurian dengan kekerasan, dan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun belum semua kasus ini ada penyelesaiannya.
“Kami menilai bahwa pihak-pihak terkait sengaja melakukan pembiaran atas kejadian ini semua, lebih khusus pihak berwajib Polres Jayawijaya, karena sudah beberapa kejadian itu, tak satu pun pelaku diungkap,” kata Asso.
Dalam situasi seperti ini, kata Asso, pihak-pihak berwenang harus bertangung jawab dan tidak bisa hanya menonton. Aparat harus mengambil tindakan cepat untuk mencari solusi demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Sebelum masuknya DOB, kami hidup aman-aman saja. Mau aktivitas keluar malam juga sangat bebas. Tapi sejak DOB masuk, masyarakat mau keluar malam mulai jam 6 sore itu semua pada takut dan tidak bisa. Apalagi di atas jam 7 malam, kota ini sudah sunyi seperti kota mati,” ujar Asso.
Terpisah, Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni, minta soal keamanan di Wamena dan sekitarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jayawijaya semata, tetapi juga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lantaran ibukota provinsi berkedudukan di Wamena.
“Soal keamanan ini kami melihat sangat memprihatinkan dan tidak sesuai harapan masyarakat. Pasca hadirnya daerah otonomi baru Papua Pegunungan, di kabupaten ini kondisi keamanan tidak sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.
Tabuni mengatakan orang bisa menilai bahwa DOB hadir di kota ini untuk menuju pada kehancuran bukan untuk mensejaterahkan masyarakat dan membuat kota ini aman dan damai.
“Sebab itu kita harus duduk bersama dan bicarakan bersama DPRD Komisi A untuk membicarakan masalah keamanan dengan instansi lain seperti Polres Jayawijaya, Kodim 1702/ Jayawijaya, dan Satpol PP Pemkab Jayawijaya,” kata Tabuni saat ditemui Jubi di kantornya. (*)
