Mogadishu, Jubi – Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan hampir 150 ribu warga mengungsi akibat konflik antaretnik di Somalia sejak Januari lalu. Sebanyak 42 ribu, di antara para pengungsi tersebut ialah wanita, anak-anak, dan lansia.
Sebanyak 42 ribu pengungsi itu merupakan korban konflik di Kota Luuq di wilayah Gedo pada awal Juli. Ada pun 12 ribu lainnya melarikan diri ke lokasi yang sulit dijangkau di luar kota.
Kekerasan Kota Luuq diyakini dipicu pertikaian kepemilikan tanah yang juga mengakibatkan pembakaran pasar terbesar di kota tersebut. OCHA juga melaporkan konflik antar-klan di wilayah Mudug dari 26 Juni hingga 2 Juli lalu memaksa lebih 26 ribu warga mengungsi di Distrik Galdogob dan Jariiban.
Sementara itu, konflik di Galmudug menewaskan lebih 55 orang dan melukai lebih 60 lainnya. Konflik tersebut melumpuhkan layanan kemanusiaan, termasuk layanan kesehatan, nutrisi dan air, sanitasi, serta kebersihan.
“Mereka yang mengungsi sangat rentan, dan mayoritasnya ialah perempuan, anak-anak, dan lansia. Diperkirakan 30 persen pengungsi merupakan penggembala yang melarikan diri bersama ternak mereka.” Demikian laporan OCHA yang dikutip Anadolu.
Khalid Abdullahi, pakar kemanusiaan mengatakan pertikaian antarkomunitas di Somalia bukanlah hal baru. Namun, dampaknya meningkat pada tahun ini.
“Konflik telah menghambat perdamaian dalam komunitas persaudaraan di Somalia. Pemerintah federal harus bekerja sama dengan negara-negara anggota federal untuk menyelesaikan konflik klan yang terus berulang,” kata Khalid.
Kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan akan tetap tinggi pada tahun ini di Somalia. Bencana kekeringan banjir, konflik, dan ketidakamanan, kemiskinan, serta wabah penyakit makin meluas di negara tersebut. Tercatat ada 6,9 juta warga Somalia membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun ini.
OCHA melaporkan sebanyak Rp25,35 triliun dibutuhkan dalam Rencana Respons Kemanusiaan 2024 di Somalia. Namun, hanya sekitar Rp8 triliun yang telah diterima hingga 2 Agustus 2024.
Krisis kemanusiaan di Sudan
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengkhawatirkan perkembangan krisis kemanusiaan akibat perang saudara di Sudan. Pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di El Fasher, Darfur Utara telah mengancam kehidupan warga sipil.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan pertempuran juga akan makin memperburuk kebutuhan kemanusiaan di dan sekitar El Fasher. Bencana kelaparan dipastikan terjadi di Kamp Zamzam di selatan El Fasher dan sejumlah lokasi pengungsian lain di kota itu.
“Sekretaris Jenderal menyerukan semua pihak mematuhi hukum humaniter internasional, yakni melindungi, dan mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga sipil, serta memfasilitasi akses kemanusiaan yang cepat, dan tanpa hambatan. Kami juga mendesak para pihak [yang berperang] kembali ke dialog politik sebagai satu-satunya jalan menuju perundingan penyelesaian konflik,” kata Guterres di Washington, Minggu waktu setempat
Perang saudara di Sudan melibatkan pasukan militer pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan RSF yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Daglo. Daglo merupakan wakil al-Burhan saat di Dewan Berdaulat Sudan.
PBB melaporkan sedikitnya 12.260 korban tewas dan lebih 33 ribu orang luka-luka dalam konflik yang berlangsung sejak April 2023 di Sudan. Krisis kemanusiaan pun terus memburuk setelah hampir 6,8 juta orang mengungsi ke sejumlah wilayah di Sudan dan di luar Sudan.
Beberapa perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Arab Saudi dan Amerika Serikat pun gagal mengakhiri kekerasan di Sudan. Kepala delegasi Sudan Mohamed Bashir Abu-Namo mengatakan konsultasi di Jeddah berakhir tanpa kesepakatan mengenai partisipasi pemerintah mereka dalam pembicaraan damai yang direncanakan di Jenewa, Swiss pada 14 Agustus mendatang.
“Banyak detail [pertimbangan] yang membuat kami mengambil keputusan mengakhiri dialog konsultatif tanpa kesepakatan. Masalah ini pada akhirnya diserahkan kepada keputusan pimpinan dan penilaiannya,” kata Abu-Namo.
Konsultasi tersebut digelar pada dilakukan pada Jumat pekan lalu. Itu setelah pembicaraan telepon antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Kepala Dewan Kedaulatan Sudan Abdel Fattah al-Burhan.
Discussion about this post