Jayapura, Jubi – Legislator Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Leri Gwijangge menyoroti kondisi pengungsi internal asal Kabupaten Nduga yang kini menyebar di berbagai kabupaten di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Nduga itu, berkaitan dengan peringatan Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni 2026.
Menurutnya, sejak Desember 2018 silam hingga kini, puluhan ribu warga Nduga menjadi pengungsi internal ke berbagai kabupaten. Ada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Kabupaten Mimika di Papua Tengah, dan Jayapura, Papua.
“Jumlah terbanyak [pengungsi internal asal] Nduga ada di Kabupaten Jayawijaya. Mencapai 10.272 jiwa. Sejak 2 Desember 2018 hingga kini, masyarakat saya, keluarga saya, orang tua, saudara-saudara, anak-anak, masih hidup dalam pengungsian,” kata Leri Gwijangge melalui siaran pers tertulis, Minggu (21/6/2026).
Politikus Partai Perindo itu mengatakan, meski sudah bertahun-tahun warga Nduga menjadi pengungsi internal, namun pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten asal pengungsi internal belum memberikan penanganan serius, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Mereka hidup sangat susah. Banyak yang meninggal di tempat pengungsian. Anak-anak, ibu-ibu, orang tua tidak diurus dengan baik ” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan provinsi juga tidak memiliki data akurat berapa jumlah pasti pengungsi internal asal Nduga, karena selama ini para pihak itu disebut tidak melakukan pendataan secara baik.
“Pemerintah hanya memberi bantuan kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Akan tetapi tidak pernah berpikir solusi permanen agar mereka (pengungsi internal) bisa kembali ke kampung halaman,” ujarnya.
Leri Gwijangge juga mengkritisi pernyataan pemerintah provinsi sebelumnya, yang menyebut pengungsi internal enggan kembali ke kampung mereka, karena anak-anaknya sudah bersekolah di tempat pengungsian.
Katanya, itu bukan alasan karena pemerintah wajib mencari jalan, agar masyarakat bisa kembali ke kampung halamannya.
“Kalau masyarakat terus keluar, akar Kabupaten Nduga bisa hilang. Perlu koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk menangani masalah pengungsi. Angka kematian sangat tinggi di tempat pengungsian, banyak anak-anak, bayi, balita, ibu-ibu, dan orang tua meninggal,” katanya.
Pada momentum Hari Pengungsi Sedunia tahun ini, Leri Gwijangge meminta Pemerintah Kabupaten Nduga dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serius menangani nasib pengungsi.
“Dana Otsus harus dipakai untuk menangangi pengungsi. Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan perlu mengevaluasi penanganan konflik di Papua, khususnya Nduga. Mobilisasi militer harus dikaji apakah menolong masyarakat sipil atau justru menambah trauma,” ucap Leri Gwijangge. (*)
Discussion about this post