Sorong, Jubi – Mahasiswa program afirmasi dari Provinsi Papua Barat Daya menggelar aksi protes di kantor Gubernur pada 25 November 2024.
Mereka menuntut kejelasan terkait bantuan biaya hidup yang terhenti selama setahun. Richardo Duwiri, perwakilan mahasiswa, menyampaikan bahwa kekecewaan mereka memuncak setelah berbagai upaya klarifikasi tidak membuahkan hasil.
Menurut Duwiri, mahasiswa dan orang tua telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Papua Barat Daya untuk meminta penjelasan. Namun, pertemuan yang dijanjikan sebelumnya tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan penjelasan dari staf dinas dinilai tidak memadai. Staf menyebutkan kendala administratif dan keuangan sebagai alasan penundaan bantuan, namun tidak ada solusi konkret yang diberikan.
Ketidakpuasan semakin memuncak ketika upaya bertemu dengan Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya juga gagal. Mahasiswa diberitahu bahwa gubernur sedang sibuk dengan agenda Pilkada sehingga tidak dapat menemui mereka.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan petisi terbuka kepada Pemerintah Daerah Papua Barat Daya. Mereka menuntut agar Pemda segera memberikan kejelasan terkait bantuan biaya hidup yang menjadi hak mereka.
Dalam petisi tersebut, mahasiswa meminta empat poin utama: pertama, Pemda diminta bertanggung jawab atas surat pemberitahuan dan berkas yang telah dikumpulkan mahasiswa. Proses pencairan dana bantuan pendidikan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu minggu. Kedua, mahasiswa menuntut agar bantuan biaya hidup diberikan secara berkelanjutan, transparan, dan tanpa penyimpangan. Ketiga, Pemda diharapkan segera menerima dan memproses proposal bantuan studi akhir, yang mencakup biaya penelitian skripsi, tesis, hingga disertasi. Keempat, mahasiswa menekankan pentingnya perhatian pemerintah kepada mahasiswa afirmasi yang belajar di luar Papua dengan melakukan kunjungan langsung ke kota-kota studi guna memastikan bantuan diterima tepat sasaran dan memberikan dukungan moral.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, yang hadir di lokasi aksi, menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan dana afirmasi disebabkan oleh kendala administratif di tingkat pemerintah pusat. Ia menjanjikan bahwa pencairan dana akan dilakukan paling lambat Desember 2024.
Namun, mahasiswa menilai janji tersebut sebagai bentuk penundaan lebih lanjut. Duwiri menyebutkan bahwa mahasiswa telah menyerahkan berkas sejak Maret 2024, tetapi hingga kini tidak ada tindak lanjut. Ia juga menyoroti kurangnya komitmen pemerintah dalam menepati janji kunjungan ke kota-kota tempat mahasiswa menempuh studi.
“Kami hanya meminta hak kami. Sudah terlalu lama kami menunggu, sementara mahasiswa dari provinsi lain telah menerima bantuan serupa,” ungkap Duwiri.
Berdasarkan data, terdapat 610 mahasiswa penerima beasiswa afirmasi dari Papua Barat Daya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa kota studi dan jumlah mahasiswa di antaranya adalah:
– Kalimantan Selatan (ULM): 19 orang
– Makassar: 18 orang
– Bali (Politeknik Negeri Bali): 8 orang
– Surabaya (ITS): 7 orang
– Padang: 24 orang
– Yogyakarta (UGM, UNY, STPMD): 28 orang
– Bandung (ITB, UPI): 9 orang
– Medan (berbagai universitas): 22 orang
– Jakarta (UI, UNTAR, Politeknik Negeri Jakarta): 11 orang
Melalui aksi dan petisi ini, mahasiswa berharap agar Pemerintah Daerah Papua Barat Daya segera menyelesaikan permasalahan ini. Mereka menginginkan dukungan nyata demi kelangsungan pendidikan mereka tanpa terbebani masalah finansial.
“Pendidikan adalah hak kami. Pemerintah harus menunjukkan komitmennya untuk mendukung generasi muda Papua Barat Daya yang sedang menuntut ilmu,” tegas Duwiri. (*)
Discussion about this post