Nabire, Jubi – Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua Tengah, Jeniver Darling Tabuni membantah informasi tentang pencurian formulir untuk mencatat hasil pemungutan suara Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai. Menurutnya, isu itu dipicu kesalahahpahaman atas perubahan formulir C1 KWK berhologram yang dalam Pemilu 2024 sudah diganti dengan formulir C Hasil tanpa hologram namun dilengkapi barcode.
“[Formulir] C Hasil yang [berukuran kertas] F4 itu semuanya menggunakan barcode di dalam surat itu. [Sekilas formulir C Hasil itu] seperti [hasil] fotocopy, tetapi itu sebenarnya asli,” kata Tabuni dalam keterangan pers di Nabire, Selasa (13/2/2024).
More Read
Pada Senin (12/2/2024), viral sebuah video rekaman yang menunjukkan warga di Distrik Yagai, Kabupaten Paniai, membongkar kotak suara Pemilu 2024. Rekaman video itu menyatakan masyarakat marah karena tidak menemukan formulir C1 KWK berhologram untuk mencatat hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menilai formulir C1 KWK berhologram itu telah dicuri, sehingga mereka membongkar semua kotak suara untuk distrik itu.
Di Distrik Kebo, Kabupaten Paniai, sejumlah kotak suara dibakar. Pembakaran itu diduga juga dipicu kemarahan masyarakat yang tidak menemukan formulir C1 KWK berhologram di dalam kotak suara. Di Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, warga mengembalikan kotak suara yang belum digunakan ke KPU Paniai, diduga karena alasan yang sama.
Menanggapi insiden di ketiga distrik di Kabupaten Paniai itu, Jeniver Darling Tabuni mengatakan setiap kotak suara yang didistribusikan di Kabupaten Paniai telah lengkap, dan telah berisi formulir C Hasil untuk mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS. “Jadi tidak ada yang kurang di dalam kotak suara itu. Kami sudah melakukan pengecekan saat sebelum dikirim ke daerah,” katanya.
Tabuni mengatakan insiden yang terjadi di Distrik Yagai, Distrik Kebo, dan Distrik Paniai Barat itu dipicu oleh hoaks atau kabar bohong. “Kami berharap pihak keamanan mengambil sikap tegas kepada aktor yang sudah membangkitkan kemarahan [warga], aktor yang telah membangun mosi tidak percaya kepada penyelenggara pemilu,” katanya.
Komisioner KPU Papua Tengah, Oktovianus Takimai menjelaskan bahwa sejak Senin pihaknya mendistribusikan logistik dari Kantor KPU Paniai di Madi, Ibu Kota Kabupaten Paniai, menuju setiap distrik. Menurutnya, pendistribusian logistik itu berjalan dengan baik.
Akan tetapi, demikian menurut Takimai, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum mendapatkan informasi utuh yang harus disampaikan kepada warga terkait rincian kelengkapan logistik Pemilu 2024 di setiap TPS. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman terkait ada tidaknya formulir C1 KWK berhologram dalam kotak suara, sehingga warga marah.
“Padahal proses distribusi logistik telah berjalan dengan baik. Persoalannya, PPS belum mendapatkan informasi secara penuh [dari] Panitia Pemilihan Distrik [atau PPD. Akibatnya] ada informasi yang beredar di kalangan masyarakat terkait dengan tidak adanya [formulir] C hasil [di dalam kotak suara],” katanya.
Takimai menegaskan kabar tentang hilangnya formulir untuk mencatat hasil pemungutan suara Pemilu 2024 di Paniai itu adalah hoaks. Menurutnya, formulir itu telah ada dalam bentuk formulir C Hasil, dan telah ditempatkan di dalam kotak suara yang didistribusikan dalam keadaan tersegel. Ia juga menyatakan kelengkapan isi kotak suara telah diperiksa sebelum kotak suara itu disegel.
“Jadi persoalannya adalah hanya miskomunikasi, sehingga ada kecurigaan muncul, dan kemudian ada pembongkaran kotak suara di Distrik Yagai, pembakaran kotak suara di Distrik Kebo, dan pengembalian kotak suara di Distrik Paniai Timur. Yang jadi persoalan, PPS tidak mendapat informasi secara penuh sehingga terjadi miskomunikasi,” katanya.
Takimai berharap pemungutan suara tetap akan dilaksanakan di ketiga distrik pada 14 Februari 2024 besok. Ia meminta dukungan dari semua pihak agar pemungutan suara itu berjalan lancar. “Sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan KPU Paniai agar terus melakukan pemantauan, melakukan koordinasi agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar,” katanya. (*)
