Jayapura, Jubi – Ratusan massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika, Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari kaum laki-laki, perempuan, anak-anak hingga orang tua dari berbagai distrik di sana menggelar aksi damai di Kota Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Senin (3/8/2026).
Massa aksi mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika untuk menyerahkan tuntutan “Manifesto Hak Rakyat Papua”, sambil memikul Salib Merah.
Beberapa peserta juga membawa bendera bendera KNPB berwarnah merah, yang merupakan bendera perlawanan, serta mengenakan pakaian adat, noken, dan kaos bermotif khas Papua.
Ketua KNPB Wilayah Mimika, Yanto Awerkion yang memimpin orasi di titik kumpul mengatakan, Salib Merah bukan untuk provokasi, melainkan sebagai simbol iman dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan, kekerasan, dan kematian di Tanah Papua.
“Kami memikul salib Yesus sebagai tanda bahwa rakyat Papua sedang disalibkan oleh ketidakadilan. Kami datang dengan damai untuk menyampaikan manifesto rakyat. Kami tidak membawa senjata, kami hanya membawa iman dan suara kebenaran,” kata Yanto Awerkion dalam siaran pers tertulis, Senin (3/8/2026).
Katanya, penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti salib dalam aksi massa di Tanah Papua memang kerap muncul. Bagi banyak warga, salib menjadi penanda penderitaan sekaligus harapan akan keadilan dan perdamaian.
Dalam tuntutannya, KNPB Wilayah Mimika
menyoroti masih tingginya eskalasi konflik bersenjata di wilayah pegunungan Papua, yang berdampak pada pengungsian internal warga sipil, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta operasi militer yang dinilai berlebihan.
Massa juga menyuarakan penolakan terhadap kriminalisasi warga sipil, perampasan tanah adat, dan masuknya investasi yang tidak berpihak kepada orang asli Papua.
Massa yang tiba di halaman Kantor DPRK Wilayah Mimika dan diterima oleh perwakilan dewan dalam suasana tertib, dan membacakan manifesto berisi tuntutan rakyat sebelum diserahkan secara resmi kepada perwakilan DPRK Mimika.
Poin utama dalam manifesto yang disampaikan, antara lain desakan penghentian operasi militer di wilayah sipil, penarikan pasukan non-organik dari Tanah Papua, pembentukan tim pencari fakta independen untuk kasus pelanggaran HAM, pemenuhan hak pengungsi, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan beragama.
Perwakilan DPRK yang menerima aspirasi mengapresiasi aksi yang berlangsung damai itu. Ia berjanji akan meneruskan seluruh poin manifesto kepada pimpinan DPRK dan lembaga terkait di tingkat nasional sebagai bahan advokasi kebijakan.
“Kami menghargai cara penyampaian yang damai. Ini adalah hak konstitusional warga. Kami akan koordinasikan dengan anggota lain dan teruskan aspirasi ini,” kata salah satu anggota DPRK Mimika yang menerima massa.
Ini bukan aksi pertama KNPB Wilayah Mimika pada 2026. Ratusan massa KNPB juga mendatangi DPRK Mimika untuk menyuarakan penghentian konflik dan penolakan militerisme pada 1 Mei 2026 lalu. (*)
Discussion about this post