Jayapura, Jubi – Diskusi publik yang diselenggarakan Papua Muda Progresif dengan tema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” menyepakati tiga poin rekomendasi.
Diskusi ini digelar di Kota Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (26/9/2026).
Tiga rekomendasi itu menuntut penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil, pelibatan seluruh elemen dalam penyelesaian konflik, serta penghentian kekerasan yang berdampak terhadap warga.
Poin pertama dari tiga rekomendasi itu adalah mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan dan Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Pegunungan membuat regulasi daerah untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.
Kedua, meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat, untuk membahas masalah kekerasan, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik antarsuku di Papua Pegunungan secara adil dan bermartabat.
Ketiga, seluruh pihak yang berkonflik agar segera menghentikan kekerasan, terutama tindakan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil.
Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan diskusi publik itu menghadirkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri.
“Pembahasan [dalam diskus) diarahkan pada situasi keamanan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Papua Pegunungan,” kata Yops Alegen Itlay dalam siaran persnya, Minggu (27/9/2026).
Menurut Itlay, yang diinginkan konflik dibicarakan secara terbuka, agar pemerintah dan masyarakat dapat mencari jalan keluar yang diterima berbagai pihak.
“Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” ujarnya.
Katanya, keresahan akibat situasi keamanan dirasakan masyarakat Papua maupun non-Papua. Karenanya, ruang dialog diperlukan untuk mempertemukan berbagai pandangan dan merumuskan langkah penyelesaian.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diharap dapat membantu meneruskan rekomendasi itu kepada pemerintah pusat, apabila ada masaah yang membutuhkan kebijakan di tingkat nasional.
Diskusi publik itu, juga menyoroti dampak situasi keamanan terhadap pelayanan dasar masyarakat. Penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah wilayah ke perkotaan diniai menjadi masalah yang perlu diperhatikan pemerintah.
Sebab, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, dan anak-anak butuh pendidikan.
“Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” ucapnya.
Sementara itu, ketua panitia diskusi publik, Jasman Yalegat mengatakan, masalah kemanusiaan dan konflik di sejumlah wilayah Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat sipil.
Katanya, wilayah yang perlu menjadi perhatian bersama adalah Kabupaten Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo.
“Gagasan yang muncul [dalam diskusi] akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan,” kata Jasman Yalegat.
Sebab kata Yalegat, diskusi publik itu merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi ruang penyatuan gagasan dari berbagai pihak, kemudian dirumuskan bersama dan ditindaklanjuti kepada pihak berwenang, seperti eksekutif, legislatif maupun yudikatif. (*)
Discussion about this post