Jayapura, Jubi – Front Peduli Rakyat Yahukimo di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan mendesak aparat keamanan menghentikan penangkapan semena-mena terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Desakan itu disampaikan Front Peduli Rakyat Yahukimo dalam siaran pers tertulisnya, Rabu (21/1/2026).
Front Peduli Rakyat Yahukimo menilai, kini Kabupaten Yahukimo sedang darurat operasi militer dan masuknya investasi yang terencana terencana melalui para elite politik di sana.
Situasi itu pun menyebabkan terjadinya pengungsian, penangkapan, penembakan terhadap warga sipil serta terancamnya eksistensi kehidupan rakyat Yahukimo.
Selain itu, pengiriman pasukan keamanan dalam skala besar ke Yahukimo melalui akses jalur sungai dan udara juga dilakukan sejak 9 hingga 19 Desember 2025.
“Akibat operasi militer [di Kabupaten Yahukimo] dari tahun 2021 sampai sekarang, ada beberapa warga sipil dibunuh. Banyak rumah warga sipil yang dihancurkan oleh militer akibat konflik bersenjata, dan jumlah pengungsi terus meningkat,” tulis Front Peduli Rakyat Yahukimo dalam siaran persnya.
Katanya, melihat dinamika yang kini terjadi di Yahukimo, Front Peduli Rakyat Yahukimo di Kabupaten Jayawijaya pun menyatakan sikap agar Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz setop melakukan penangkapan liar terhadap warga sipil di Yahukimo.
Aparat militer Indonesia setop melakukan pengeboman di permukiman warga sipil. Hentikan operasi militer, serta serangan udara dan pengeboman di pemukiman warga.
Mengutuk keras aparat militer indonesia yang menembak warga sipil diluar hukum. Negara Indonesia, segera menarik militer non organik dari Yahukimo dan seluruh teritori West Papua.
Menolak seluruh investasi dan daerah otonomi baru (DOB) di Yahukimo. Mengancam elite-elite politik Yahukimo, sebagai aktor utama masuknya investasi di Yahukimo.
Meminta dibukanya akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen untuk masuk di Tanah Papua.
Mendesak agar seluruh tahanan politik Papua dibebaskan, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi, yaitu Ivan Kabak -Son Balinga Dan Iron Heluka di Yahukimo.
Hentikan proses bayar-membayar kepala serta menyerukan lawan impunitas di Yahukimo dan seluruh Tanah Papua. Cabut izin 28 kompi pos militer Satuan Damai Cartenz di Yahukimo.
Untuk menghentikan seluruh skalasi konflik di atas Tanah Papua, sebagai solusi paling demokratis berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. (*)
Discussion about this post