Jayapura, Jubi – Presiden Eksekutif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Menase Tabuni mengatakan, beberapa inisiatif lokal diusulkan untuk membantu Jakarta menyelesaikan keluhan masyarakat Papua secara damai dan dengan bermartabat.
Namun menurutnya, Pemerintah Indonesia selalu mengabaikan tawaran orang asli Papua dari rezim ke rezim di Jakarta. Ini mengandung pertanyaan serius bagi orang Papua karena negara terus melakukan kekerasan terhadap orang Papua.
More Read
“Orang Papua meminta agar negara menuntut kemerdekaan, referendum, dialog, Jeda kemanusiaan dll. Semua tawaran orang Papua ditolak oleh pemerintah Indonesia, banyaknya intervensi kebijakan publik yang dilakukan oleh rezim-rezim di Jakarta secara berturut-turut cenderung bersifat ambigu dalam menangani pemberontakan Papua Barat, padahal permintaan orang Papua untuk referendum ”katanya dalam siaran Pers yang diterima, Jubi, Senin (4/3/2024).
Jakarta kalah dalam banyak perjuangan yang dilakukan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat adat Papua.
“Di tingkat internasional, pemerintah Indonesia aktif mendorong perdamaian penyelesaian konflik di Palestina, Myanmar, Uighur dan lain sebagainya. Selama lebih dari enam dekade pendudukan Indonesia di Papua Barat, Indonesia telah gagal dalam mencapai tujuan mereka masyarakat asli Papua,” katanya.
Tabuni mengatakan, dampak keseluruhan dari kegagalan kebijakan yang diterapkan Jakarta pada masa gerakan kemerdekaan diterjemahkan ke dalam hal yang tak terelakkan.
“Pada tahun 2024, pada saat Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan Operasi HABEMA telah mencapai tujuan pemusnahan masyarakat adat Papua ambang batas tertingginya,” katanya.
Tabuni mengatakan, negara Indonesia dengan kebijakannya akan baik kecuali West Papua diberi kesempatan untuk didengarkan oleh PBB, maka itu berarti militerisasi digunakan oleh Jakarta untuk menghadapi gerakan kemerdekaan akan tetap menjadi kendaraan untuk membunuh masyarakat adat Papua melalui kebijakan genosida, ekosida, dan etnosida.
“Kami berharap MSG dan PIF akan merangkul masyarakat asli Papua di Papua Barat dalam upaya mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan menjamin proses dekolonisasi yang dimulai oleh Belanda pada tahun 1960an lengkap’,” katanya.
Tabuni mengatakan, Melanesian Spearhead Group (MSG) telah memberikan moratorium satu tahun terhadap tawaran ULMWP Papua Barat menjadi anggota penuh kelompok politik sub – regional oleh sebab itu Perdana Menteri PNG James Marape dan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka ditugaskan oleh MSG menjadi utusan khusus untuk melakukan diskusi meja bundar dengan Jakarta tentang masalah dekolonisasi Papua Barat.. Mereka belum melapor ke MSG.
“ULMWP menilai masyarakat Papua tidak mempunyai masa depan bersama Indonesia. ULMWP mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama mendorong upaya penyelesaian konflik Papua Secara damai dan bermartabat, sehingga menghindari jatuhnya korban di kedua belah pihak,” katanya. (*)
