Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan sejumlah alasan mengapa Pemerintah Provinsi Papua bisa mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Provinsi Papua 2022 melalui Peraturan Kepala Daerah. Menurutnya, langkah itu dapat ditempuh agar sejumlah pembiayaan penting Pemerintah Provinsi Papua tetap dapat berjalan.
“Pembahasan APBD Perubahan Papua 2022 di DPR Papua tidak dilakukan, karena banyak hal yang tidak jelas. Dengan alasan itu, [pengesahan APBD Perubahan] menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Perkada merupakan kebijakan daerah yang saat ini sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Banua saat menjelaskan polemik penundaan pembahasan APBD Perubahan Papua 2022 di Kota Jayapura, Senin (17/10/2022).
Banua mengatakan dengan pengesahan APBD Perubahan melalui Peraturan Kepala Daerah, pemerintah dapat membiayai pendidikan, kesehatan, ekonomi, bantuan sosial pengungsi dari Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan masih banyak bantuan sosial lainnya. “Kalau pembahasan tentang anggaran, terkesan membagi-bagi uang dan utang-utang yang tidak jelas, itu yang saya tidak setuju,” katanya.
Banua mengatakan ada beberapa hal yang harus dibiayai APBD Perubahan, seperti beasiswa pendidikan di dalam dan luar negeri. Apalagi, sebelumnya ada masalah yang tidak pernah dibahas selesai.
Meski pada APBD Provinsi Papua 2022 telah mengalokasikan anggaran Rp 300 miliar untuk beasiswa itu, namun dalam APBD Perubahan 2022 ada permintaan penambahan dana beasiswa sebesar Rp220 miliar. “Itu angka yang cukup fantastik. Kami butuh penjelasan secara detail. Oleh sebab itu, kami undang dinas untuk mempresentasikan itu,” katanya.
Banua Rouw mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima penjelasan atas permintaan tambahan anggaran dana beasiswa itu. Menurutnya, dalam APBD Perubahan, nilai anggaran dana beasiswa hanya dicantumkan Rp40 miliar.
“Kalau dianggarkan Rp40 miliar, sedangkan permintaannya Rp 220 miliar, jika besok membutuhkan Rp60 miliar, maka Rp20 miliar mau diambil darimana? Kalau tidak dibayarkan sesuai kebutuhan riil, adik-adik kita bisa saja tidak bisa ikut ujian, [bahkan] mungkin dia pulang karena tidak bisa membiayai hidup di sana. Nah, itu hal prinsip yang harus kita selesaikan,” katanya.
Banua Rouw juga menyoroti sejumlah proyek tahun jamak (multiyears) yang nilai proyeknya telah disepakati Gubernur dan DPR Papua, namun sejumlah kontrak pembangunannya melebihi pagu anggaran. Padahal, kontrak pekerjaan tahun jamak itu sudah dimulai tiga tahun lalu.
“DPR Papua dan Gubernur sudah sepakati itu, plafonnya sekian. Logika, [setelah] kita lelang, harusnya [biaya pembangunan] lebih rendah dari pagu anggaran yang disiapkan. Kalau ada penambahan di sana, ya harusnya dibicarakan kembali. Itu tidak ada pembicaraan, kontrak Dinas PUPR Papua melebihi pagu anggaran atau kesepakatan kami,” ungkapnya.
Salah satunya proyek tahun jamak yang kontrak proyeknya melebihi pagu anggaran adalah proyek pembangunan Kantor Gubernur Papua. “Ada Rp400 miliar yang kami sepakati untuk pagu anggaran tahun jamak. Ternyata kini kontraknya menjadi Rp413 miliar. Itu salah satu yang kami temukan. Yang lain sedang kami dalami,” ujarnya.
Banua Rouw mengatakan DPR Papua berkomitmen membantu masyarakat yang telah terdampak dari konflik di Papua, terutama pengungsi di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan lainnya. Akan tetapi, sampai sekarang Pemerintah Provinsi Papua tidak menentukan nilai anggaran bantuan bagi para pengungsi konflik bersenjata itu.
“Kita minta harus ada uang untuk memberikan [bantuan] perumahan atau bahan bangunan untuk warga pengungsi. Atau, kita bangun kembali kampungnya, agar masyarakat kembali ke kampung. Misalnya sekolah, fasilitas sekolah. Nah, itu tidak kelihatan anggarannya, sehingga kami minta untuk dimasukkan. Namun sampai saat ini belum ada angka berapa yang harus dibiayai,” katanya.
Banua mengatakan, DPR Papua mempersilahkan untuk anggaran bagi pengungsi di daerah konflik itu dikelola oleh dinas mana saja. Akan tetapi, DPR Papua meminta agar anggaran itu dipastikan masuk APBD Perubahan.
“Kami berharap anggaran bagi pengungsi itu, antara Rp10 miliar sampai Rp30 miliar, untuk bisa membantu pengungsi. Misalnya, kita bisa fasilitasi mereka pulang ke kampung, tempat tinggal mereka dan lainnya, harus kita siapkan. Misalnya, bantuan stimulan pembangunan rumah. Nah, itu yang kami harapkan. Namun sampai hari ini kami tidak dapatkan anggaran yang disiapkan Pemerintah Provinsi Papua,”katanya. (*)
