Jayapura, Jubi – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI St Thomas Aquinas mendukung seruan Jeda Kemanusiaan untuk meredam konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah disampaikan sejumlah tokoh bangsa. Dukungan itu disampaikan para aktivis PMKRI dalam Konferensi Studi Nasional atau KSN PMKRI St Thomas Aquinas di Denpasar, Provinsi Bali yang diselenggarakan pada 19 hingga 25 November 2023.
Dukung itu dibacakan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI ST Thomas Aquinas Periode 2022-2024,Tri Natalia Urada. Pembacaan dukungan itu dihadiri dan didukung 46 cabang PMKRI se- Indonesia yang hadir dalam KSN tersebut.
More Read
“PMKRI sebagai organisasi yang turut memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan sejati mendukung Jeda Kemanusiaan yang tengah disuarakan dan didorong oleh para tokoh-tokoh bangsa Indonesia sebagai upaya mencegah jatuhnya korban jiwa yang semakin banyak di Tanah Papua,” kata Tri dalam keterangan pers tertulis pada Senin (27/11/2023).
Pada 9 November 2023, sejumlah tokoh bangsa membuat seruan bersama meminta adanya Jeda Kemanusiaan untuk meredakan konflik bersenjata dan memperbaiki situasi di Tanah Papua. Seruan untuk perdamaian di Tanah Papua itu menyatakan bahwa hanya jalan penyelesaian damai yang dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di Papua.
Tri mengatakan operasi penegakan hukum dan operasi militer dengan tujuan memburu TPNPB telah berdampak kepada masyarakat sipil yang terjebak di tengah-tengah wilayah konflik bersenjata. Ia menyebut konflik bersenjata di Tanah Papua tersebar di Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Maybrat.
Menurut Tri, konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI/Polri membuat masyarakat tidak merasa aman, hidup penuh dengan kecemasan dan ketakutan di atas tanah mereka sendiri dan harus meninggalkan kampungnya. Tri menyatakan pada 2023 sebanyak 91 warga sipil harus mengungsi dari kampung halaman mereka karena terjadi kontak senjata antara TPNPB dan TNI/Polri.
“Kami berharap dapat membuka mata dan hati seluruh masyarakat Indonesia untuk turut memberi atensi tentang suara-suara kemanusiaan bagi masyarakat di Papua. Sungguh, tak ada pembatas bagi kita tentang perjuangan pada kemanusiaan,” ujarnya.
Atas dasar itu, Tri mengatakan PMKRI mendukung seruan Jeda Kemanusiaan yang disuarakan dan didorong oleh para tokoh bangsa Indonesia. PMKRI juga mengecam seluruh tindakan konflik bersenjata oleh TPNPB dan TNI/Polri yang mengakibatkan banyak warga sipil mengungsi dan yang meninggal di Papua.
PMKRI meminta TPNPB dan TNI/Polri agar segera menghentikan konflik bersenjata di Papua. PMKRI juga mendorong pihak-pihak berkonflik di Tanah Papua—termasuk pemerintah—mulai menjajaki dialog sebagai upaya penyelesaian akar masalah di Papua. Dialog itu dapat difasilitasi pihak penengah yang netral dan terpercaya.
PMKRI juga mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperhatikan para pengungsi di Tanah Papua. Pemerintah RI, pemerintah kabupaten/kota di Papua, tokoh agama di Papua, tokoh masyarakat, serta TPNPB dan ULMWP agar mengambil langkah-langkah memulai kembali kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Papua.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Jayapura St Efrem, Thalia Ohoitimur mengatakan dukungan terhadap seruan Jeda Kemanusiaan itu bentuk keberpihakan atas isu kemanusiaan yang terjadi di Papua.
“Kami angkat pada forum pertemuan Ketua-ketua PMKRI se-Indonesia, dan puji Tuhan mendapat atensi yang baik dari ketua-ketua cabang se Indonesia yang hadir pada forum KSN di Denpasar, Bali. Dan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI St Thomas Aquinas menyampaikan seruan itu secara terbuka pada penutupan KSN,” ujar Ohoitimur melalui layanan pesan WhatsApp pada Senin (27/11/2023).
Menurut Ohoitimur, jeda kemanusiaan harus didorong karena bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan di Tanah Papua. Selain itu, Jeda Kemanusiaan itu penting didorong agar para pengungsi dapat diurus.
Ohoitimur mengatakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/kota di Papua harus menaruh perhatian yang serius kepada para pengungsi dengan menjamin keamanan, kebutuhan makanan, pendidikan dan kesehatan mereka. Ohoitimur mengatakan pemerintah harus memindahkan para pengungsi ke tempat yang lebih aman.
“Kami PMKRI Cabang Jayapura sendiri telah bertindak nyata dengan mengirimkan bantuan buku bacaan, pakaian, alat tulis, susu dan makanan bayi untuk masyarakat pengungsian di Kabupaten Pegunungan Bintang,” katanya. (*)
