Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Amnesty International Australia menggelar webinar yang menghadirkan 3 perwakilan perempuan First Nations untuk membicarakan persoalan Papua, Rabu (2/3/2022). Webinar yang dimoderatori oleh aktivis dan pengacara HAM Papua yang kini bekerja untuk Amnesty, Veronica Koman, itu bertajuk “Dispossession: A conversation with first nations people about Papua” (Perampasan: Sebuah dialog masyarakat first nations soal Papua).
Hadir sebagai pembicara: Rode Wanimbo, Perempuan Lanny – Walak, Papua dan aktivis perdamaian; Tere Harrison, Perempuan Maori, aktivis and pembuat film; Lidia Thorpe, Perempuan Djabwurrung Gunnai Gunditjmara, Senator untuk Victoria, Australia.
Rode Wanimbo memulai dialog tersebut dengan video berdurasi 3 menit yang menunjukkan pengungsian Orang Asli Papua (OAP) di wilayah pegunungan akibat penyisiran dan kekerasan militer di kawasan mereka tinggal.
Baca juga: Gubernur Papua bentuk tim hukum untuk keadilan, demokrasi, dan HAM
“Krisis kemanusiaan sedang terjadi di Papua akibat operasi militer yang meningkat tiga tahun terakhir, terurtama di pengunungan tengah West Papua,” ungkap Rode Wanimbo yang juga Ketua Departemen Perempuan GIDI.
“Operasi militer ini telah menyebabkan lebih kurang 60.000 pengungsi internal di Papua dan pembunuhan diluar hukum serta penyiksaan. Masyarakat, khususnya anak-anak, kehilangan akses pendidikan dan kesehatan. Perempuan bertambah berat bebannya dalam pengungsian karena setiap hari harus tetap memikirkan makan untuk anak-anak dan keluarganya. Saat kita berbicara ini, masih banyak pengungsi Papua hidup di hutan,” ujar Wanimbo.
Penyebab perampasan
Pada kesempatan itu, Rode Wanimbo menjelaskan situasi-situasi yang memungkinkan terjadinya perampasan (hak milik) masyarakat asli Papua. Menurutnya penyebab pertama adalah kolonialisme yang serakah, yang dalam konteks Papua dicerminkan dalam tiga momen di tahun 1962, 1967 dan 1969.
“Pada tahun 1962 terjadi New York Agreement sebagai bukti AS berkospirasi dengan Pemerintah Indonesia untuk merampas kekayaan emas di Nemangkawi. Tahun 1967 dua tahun sebelum Pepera, Freeport sudah mendapat izin beroperasi tanpa keterlibatan Orang Asli Papua pemilik [hak ulayat atas] Nemangkawi [yang menjadi lokasi tambang Freeport]. Lalu tahun 1969 yang disebut The Act of Free Choice yang pada kenyatannya adalah The Act of No Choice. Yang jelas melanggar prinsip internasional one man one vote namun, sedihnya, PBB tidak bersikap,” demikian pemaparan Wanimbo.
Wanimbo melanjutkan penyebab perampasan hak milik orang Papua yang kedua adalah pendekatan militerisme yang telah menyebabkan banyak kematian dan pembunuhan melalui berbagai operasi militer.
Baca juga: POHR : Desakan Komisi HAM PBB, bukti Indonesia apatis terhadap persaolan HAM
Penyebab perampasan yang ketiga menurut Wanimbo adalah kebijakan pembangunan yang bias pendatang dan rasis. Wanimbo memperlihatkan foto hitam putih dimana areal pemukiman dan tipe rumah tinggal tradisonal keluarganya. Dia menjelaskan bagaimana masyarakat di tempat itu hidup harmonis dan saling peduli dan menghormati.
“Selama bertahun-tahun kami sudah memiliki nilai-nilai tradisional sistem hidup, kebersamaan dll. Namun ketika penjajah tiba mereka menganggap semua ini primitif dan menghancurkannya. Kami diperkenalkan cara pemukiman yang baru, berpakaian baru, sejarah baru yaitu Indonesia dari sekolah dasar dan sampai sekolah tinggi. Dibawah Presiden Soeharto program transmigrasi membawa ratusan ribu migran dan berhektar-hektar lahan diberikan pada mereka. Tujuannya untuk mengajarkan OAP mengelola tanah padahal orang-orang tua kami sudah tahu bagaimana mengolah tanah. Operasi koteka yang paling menyedihkan, karena kami dianggap terbelakang. Kekuatan kami untuk melawan dilucuti,” ungkap Wanimbo.
Dan kini, lanjutnya, perpanjangan otonomi khusus tanpa evaluasi menyeluruh dan rencana pemekaran provinsi-provinsi di Papua akan semakin menjustifikasi kolonialisme untuk membawa misi peradaban mereka. “Tiga provinsi lagi akan membuka kesempatan bagi lebih banyak non Papua yang akan datang, kami akan menjadi orang asing di negeri kami sendiri,” ujarnya.
Baca juga: Pengungsi dan korban pelangaran HAM harus ikut dalam audiensi DPR RI
“Perampasan kini bukan saja pada ruang tempat hidup orang Papua tetapi juga sumber-sumber kehidupan orang Papua: tanah, sungai, hutan, gunung yang bagi kami bukanlah sumber daya alam melainkan sumber kehidupan,” kata Wanimbo.
Tere Harrison, Perempuan Maori yang juga film maker, mengapresiasi Amnesty Internasional Australia yang telah menggelar webinar dialog tersebut. Ia juga mengapresiasi berbagai kelompok dan kegiatan solidaritas untuk Papua yang ada di Selandia Baru dan Pasifik.
“Berkat mereka yang terus menyuarakan persoalan Papua. Sehingga kami tidak saja memikirkan dispossession terhadap masyarakat Maori tetapi juga apa yang kami bisa lakukan untuk West Papua dari perspektif indigenous people,” ujarnya.
Harrison menjelaskan bahwa mustahil mendiskusikan perampasan tanpa diskusi soal kolonialisasi. Menurutnya kolonialisasi bukanlah proses masa lalu, namun masih terus terjadi dalam berbagai bentuk terjadi khususnya dalam sistem pengetahuan. “Kita terjajah dan sedang memperjuangkan penegakan hak kita. Seluruh masyarakat asli di dunia menghadapi ini. Mereka memperjuangkan hak untuk berdaulat, berpengetahuan, dan hak bersuara,” ujarnya.
Baca juga: Penyelesaian masalah Papua lebih penting dari pemekaran
Kepada masyarakat asli West Papua, Harrison mengatakan bahwa lautan yang sama menyatukan perasaan sesama masyarakat asli. “Untuk West Papua, ingatlan koneksi kita sebagai masyarakat asli melalui koneksi nenek moyang kita. Hati kami menangis untuk anak-anak dan perempuan di West Papua, yang menjadi korban perampasan baik dari Belanda maupun Indonesia. Sebagai masyarakat asli kami mengerti penderitaanmu. Dan kami mengajak negara kami, pemerintah dan sesama warga untuk bersuara,” ujarnya.
Lidia Thorpe, Senator untuk Victoria Australia mengusulkan sebuah ‘proyek dekolonisasi’ yang dimulai dari diri sendiri dalam melawan perampasan kolonialisme.
“Dekolonisasi diri sendiri adalah pekerjaan penting. Banyak tanggung jawab di pundak kita. Kita selalu harus menjelaskannya keberdaan kita terus menerus. Kita menghadapi krisis iklim dan kemanusiaan justru karena pengambil kebijakan tidak mendengar kita, masyarakat asli. Sementara kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi setiap hari, orang kita dipenjara tanpa keadilan, kaum perempuan kita mengalami trauma setiap hari,” ujar Thorpe.
Baca juga: Hentikan pemekaran, segera gelar dialog Jakarta – Papua!
Thorpe mengatakan proyek dekolonisasi dapat dilakukan dengan mempelajari kembali budaya masyarakat asli, menyelamatkan bahasanya, memandirkan masyarakatnya. “Love, care, unity, dan empowerment (Cinta, kepedulian, persatuan dan pemberdayaan) itulah cara kita bertahan hidup, dan hanya dengan cara itu. Kita harus melawan pemikiran kolonial orang-orang yang berkuasa,” ujar Thorpe di akhir tanggapannya.
Para pembicara mengapresiasi Amnesty International Australia karena telah menghubungkan perempuan-perempuan first nations dalam webinar tersebut.
First Nations adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan masyarakat asli atau pribumi (indigenous people). Dalam keterangan fact sheet Forum Permanen PBB untuk isu indigenous people, istilah “indigenous” digunakan sebagai istilah generik untuk menggambarkan istilah-istilah lain diberbagai negeri seperti tribe (suku), first peoples/nations, aboriginals, ethnic groups, adivasi, janajati. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
Discussion about this post