Nabire, Jubi – United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP telah menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT kedua yang diadakan di Port Vila mulai tanggal 22 Agustus 2023. Pada momentum tersebut terjadi hal baru dalam struktur kepemimpinan yang telah dibentuk untuk melanjutkan perjuangan dari dalam West Papua sendiri.
pada kesempatan itu, sedikitnya 50 perwakilan yang menghadiri KTT tersebut telah melakukan perjalanan dari Papua Barat dan seluruh dunia yang berada di Port Vila. Ini adalah KTT kedua sejak ULMWP dibentuk pada tahun 2014 silam.
Menase Tabuni telah diumumkan sebagai Presiden baru dan akan memimpin Pengurus ULMWP dari dalam Papua Barat, sehingga menjaga kehadiran dan solidaritasnya dengan masyarakat Papua di lapangan.
“Saya merasa terhormat ditunjuk sebagai Presiden ULMWP yang baru dan saya akan melakukannya segala yang saya bisa untuk melanjutkan perjuangan sah kami untuk kemerdekaan. Kita harus melakukannya ini dari dalam Papua Barat serta berkampanye di komunitas internasional. Saya akan tetap berada di Papua bersama masyarakat sambil terus memperjuangkan hak asasi manusia dan diri sendiri tekad” kata Menase Tabuni kepada Jubi melalui keterangan pers yang diterima pada hari Senin, (4/9/2023).
Struktur eksekutif ULMWP yang baru Menase Tabuni jabat sebagai Presiden, sementara Wakil Presiden dijabat Octovianus Mote, Markus Haluk sebagai Sekretaris, Benny Wenda urusan Luar Negeri, sedangkan Buchtar Tabuni sebagai Ketua Dewan Legislatif dan Apolos Sroyer sebagai Ketua Dewan Kehakiman.
Menurut dia, ULMWP terus menjadi organisasi payung yang mewakili semua organisasi utama kelompok di Papua Barat. Termasuk Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL), Republik Federal Papua Barat (NFRPB) dan Nasional Parlemen Papua Barat (PNWP).
“Dan itu kami bekerja sama dengan eksekutif adalah Paula Makabory dan Rex Rumakiek dari WPNCL, dan juga Yakub Rumbiak dari NFRPB dan Oridek Ap dari PNWP, dan yang lain-lain juga.” ucapnya.
Tabuni menegaskan, tujuan dari pertemuan puncak KTT ULMWP yang dilaksanakan adalah untuk mengumumkan kepemimpinan baru dan menciptakan peta jalan strategis selama lima tahun ke depan.
“ULMWP juga ingin mengklarifikasi bahwa memang ada tidak ada ‘Pemerintahan Sementara’ dan ULMWP adalah badan perwakilan bagi semua orang Papua,” ujar dia.
Markus Haluk, sekretaris ULMWP menegaskan, pihaknya menyambut baik keputusan para pemimpin MSG yang mendorong Indonesia untuk mengizinkan kunjungan Komisioner Hak Asasi Manusia PBB ke West Papua, bersama Delegasi Pasifik, agar masyarakat internasional memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut situasi nyata di lapangan di Papua Barat.
ULMWP, lanjut dia, terus menuntut hal itu akses bagi media internasional untuk dapat mengunjungi Papua Barat dan memberitakan dengan bebas.
“Indonesia tidak bisa menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, jika Indonesia tetap menyembunyikan provinsi terbesarnya dari dunia,” katanya tegas.
ULMWP juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Vanuatu yang telah menjadi tuan rumah KTT MSG dan kelompok ULMWP. Juga kepada masyarakat Vanuatu atas bantuan mereka dukungan berkelanjutan, termasuk Dewan Ketua Nasional Malvatumauri, SHEFA
Provinsi, Dewan Gereja Pasifik dan semua pemimpin dan kelompok di dalamnya Kawasan Pasifik yang terus menjaga solidaritasnya.
“Akhirnya kepada masyarakat West Papua di tanah air, kami bersatu dan berkomitmen untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai visi kami untuk negara Papua Barat yang merdeka dan demokratis dalam keluarga Pasifik,” kata Haluk. (*)
