Jayapura, Jubi – Hasil Rapat Kerja United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menargetkan isu atau masalah Papua menjadi perhatian di tingkat domestik maupun internasional. ULMWP juga memperjuangkan isu Papua agar kembali dibahas dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa agar memperoleh solusi penyelesaian secara adil dan bermartabat.
Sekretaris Eksekutif ULMWP, Markus Haluk mengatakan Executive Council ULMWP telah telah menyelenggarakan Rapat Kerja pada 11 – 15 Desember 2023 di Bangkok, Thailand. Raker ULMWP itu dihadiri pimpinan Legislative Council, Judicative Council dan organisasi pilar pendiri, organisasi afiliasi dan organisasi non afiliasi, yang terdiri dari West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan West Papua National Autority (WPNA).
Rapat kerja (Raker) itu juga dihadiri Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar-Papua), Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda-P), Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (Sonamappa), Petisi Rakyat Papua (PRP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Bersatu Untuk Keadilan (BUK) dan Komite Aksi ULMWP.
“Raker itu bertujuan untuk menjabarkan keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi II ULMWP pada September 2023 di Port Vila, Vanuatu,” kata Haluk pada Kamis (21/12/2023).
Haluk mengatakan semua materi yang dibahas dalam rapat kerja diarahkan untuk mengatasi tantangan internal maupun eksternal United Liberation Movement for West Papua demi mewujudkan tujuan pembebasan nasional bangsa Papua. Haluk mengatakan secara struktural Executive Council United Liberation Movement for West Papua telah membentuk sejumlah departemen yang secara khusus bertanggung jawab menangani isu strategis. ULMWP juga akan membentuk Misi Diplomatik ULMWP di beberapa wilayah strategis.
Penguatan dukungan rakyat Papua Barat akan menjadi tanggung jawab Kepala Wilayah dan Kepala Daerah ULMWP yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Papua. Sejumlah tugas dan tanggung jawab khusus secara fungsional akan dipercayakan kepada beberapa individu, sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing.
Haluk mengatakan rapat kerja juga telah berhasil merumuskan 8 klaster program strategis sebagai Peta Jalan kepemimpinan ULMWP periode 2023-2028. Selain itu hasil rapat kerja juga telah membentuk Struktur Kerja United Liberation Movement for West Papua yang terdiri 12 departemen maupun beberapa biro, divisi, deks.
Rapat kerja itu juga menunjuk dan mengangkat sejumlah orang dalam struktur fungsional, seperti Utusan Khusus, Juru Bicara, Juru Bahasa, Juru Runding dan penasehat, serta tujuh Desk-Misi Diplomatik di sejumlah negara, lembaga dan wilayah. “Serta mengeluarkan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal organisasi perjuangan sipil maupun pertahanan,” ujarnya.
Haluk mengatakan secara umum rapat kerja United Liberation Movement for West Papua menargetkan capaian isu Papua agar menjadi perhatian berbagai kalangan. Upaya itu akan dikerjakan secara mandiri maupun dalam kemitraan dengan berbagai pihak, guna mengangkat isu Papua di tingkat domestik dan internasional.
Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua, Menase Tabuni mengatakan banyak tantangan dan beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepemimpinan ULMWP periode 2023 – 2028. Tabuni meminta dukungan dari rakyat Papua terhadap ULMWP guna menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
“Kami tidak akan mampu mengerjakan semua itu tanpa dukungan dari Rakyat Papua Barat. Kepengurusan ULMWP saat ini akan bekerja dengan berlandaskan pada prinsip 3D, yaitu Doa, Data dan Dana,” kata Tabuni dalam keterangan tertulisnya.
Wakil Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua, Octovianus Mote mengatakan rakyat Papua tidak memiliki masa depan hidup dengan Indonesia. Menurut Mote memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan politik Bangsa Papua merupakan solusi untuk menyelamatkan orang Papua dari ancaman kepunahan di atas tanah leluhur kita.
“Sekarang adalah waktunya untuk mencari jalan keluar secara strategis menggalang dukungan berbagai kalangan yang dimulai dari diri orang Papua, regional hingga komunitas internasional,” katanya. (*)
